partner

partner

Menko Polhukam, Pahami Pentingnya Keterlibatan TNI Atasi Terorisme


Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengingatkan, bahwa terorisme sudah menjadi musuh bersama.

"Kita sepakat bahwa harus dilawan secara total, secara global, menyeluruh, totalitas, karena yang kita lawan adalah suatu aktivitas yang menghalalkan semua cara, yang tidak sebatas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melawan mereka kita juga harus total, kalau total berarti seluruh komponen bangsa juga ikut terlibat, baik itu polisi, masyarakat dan TNI", kata Wiranto kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5) sore.

Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna itu, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya memberikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam RUU Anti Terorisme itu. Ia meyakini, Menko Polhukam sudah mempersiapkan alasan-alasan mengenai perlunya TNI masuk dalam RUU Anti Terorisme.

Menko Polhukam mempertanyakan kalau TNI tidak dilibatkan, bagaimana mungkin misalnya ada teror dekat markas TNI, lalu karena ada hambatan undang-undang TNI diam saja. Kan tidak mungkin. Karena itu, ia meminta kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh politik untuk sama-sama memahami masalah ini.

"Jangan biarkan aparat keamanan dengan tangan terborgol melawan terorisme itu. Yang dirugikan kan rakyat, yang diserang juga rakyat, yang rugi juga rakyat", tegas Wiranto.



Wiranto menegaskan perlunya melindungi rakyat dengan cara-cara yang cukup keras, cukup tegas, dan cukup untuk membuat teror di Indonesia ini habis. Apalagi, lanjutnya, sekarang sudah jelas bahwa ada suatu rencana pemindahan basis ISIS ke Filipina Selatan, yang sedang ditempur oleh militer Filipina. "Ini dekat sekali dengan Indonesia", ujarnya.

Wiranto mengaku sudah berdiskusi dengan Panglima TNI. Intinya penanganan terorisme itu harus komprehensif, tidak bisa hanya satu instansi. Apalagi hanya dengan penegakan hukum.

"Perlu ada kegiatan preventif (pencegahan), perlu ada kegiatan penindakan, dan ada kegiatan pasca penindakan yang disebut dengan deradikalisasi atau rehabilitasi. Ini perlu melibatkan banyak unsur", jelasnya,

Menurut Wiranto, TNI adalah salah satu aset utama negara, memiliki banyak sekali potensi, mulai dari potensi intelijen, kemudian ada teritorial, ada tim penindakan. Karenanya kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi. Sementara dalam rangka pencegahan, teritorial dan intelijen bisa bermain di situ. Kemudian untuk deradikalisasi, rehabilitasi, mengawasi mereka yang sudah keluar dari lapas yang jumlahnya ribuan orang, itu juga bisa.

Wiranto mengingatkan, jaringan sekarang kan bukan hanya jaringan lokal, jaringan internasional, ada di Filipina Selatan, ada yang di Suriah, ada yang di Afghanistan, ada yang di Turki, ada yang di Irak. SementaraTNI juga memiliki kemampuan intelijen dan lain-lainnya.

Namun Menko Polhukam menambahkan, prinsip penanganan terorisme, karena ini negara demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum dan human rights, maka prinsipnya adalah sebaiknya due process of law, tetap pada penegakan hukum. (set)

Raih Kepercayaan Dunia, Momentum Penting Jaga Pertumbuhan Ekonomi


Untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun terakhir, tiga lembaga pemeringkat internasional terkemuka memberikan peringkat investment grade atau layak investasi kepada Indonesia. Status investment grade tersebut menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (Tom) menilai bahwa kepercayaan dunia ini harus mampu dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjadi satu dari tiga topik yang akan dibahas. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada dalam kisaran 5,1-5,3 persen”, katanya disela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Senin (29/5).

Menurut Thomas, sebenarnya, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. "Antara tahun 2004 dan 2014, Bank Dunia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh dari USD 256,8 miliar menjadi USD 890,5 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Namun, baru pada masa Presiden Jokowi, Indonesia berhasil meraih investment grade dari S&P”, jelasnya.

Tom optimistis bahwa trend positif perekonomian RI yang diciptakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi akan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang dalam RAPBN 2018 dipatok di level 5,4-6,1 persen.

"Untuk mencapai target tersebut realisasi investasi tahun ini ditargetkan mencapai Rp 678 triliun, sementara tahun depan Rp 795 triliun atau tumbuh 17%. Ini membutuhkan kerja ekstra keras”, ujarnya.

Seperti diketahui, pada tanggal 19 Mei 2017 lalu, Standard & Poors (S&P) akhirnya menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stabil. Status investment grade terakhir kali diperoleh Indonesia dari S&P sebelum krisis ekonomi pada tahun 1998.


Indonesia juga telah mendapatkan status investment grade dari dua lembaga pemeringkat internasional lainnya. Moodys memberikan rating Baa3 dan mengubah outlook menjadi positif sejak Februari 2017. Indonesia juga mengantongi rating BBB- dari Fitch Ratings yang sejak Desember 2016 mengubah outlook Indonesia menjadi positif.

Menurut catatan Bank Indonesia, S&P menaikkan rating Indonesia dari B+ menjadi BB- pada tahun 2006. Pada tahun 2010, lembaga tersebut menaikkan rating Indonesia menjadi BB dan setahun kemudian menjadi BB+. Baru enam tahun setelahnya, tahun 2017, peringkat Indonesia kembali direvisi menjadi BBB-. “Ini merupakan bukti bahwa S&P mengapresiasi reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi”, jelas Tom.

Tom juga menjelaskan bahwa dalam menentukan peringkat suatu negara, lembaga pemeringkat pada umumnya mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain fundamental ekonomi, kondisi moneter dan keuangan, ketahanan fiskal, ketahanan eksternal, serta kemampuan institusional termasuk reformasi struktural.

"Perbaikan di berbagai hal di Indonesia seperti kondisi makro, fiskal dan moneter serta berbagai reformasi ekonomi direspons positif oleh lembaga pemeringkat internasional”, pungkasnya.


Dalam keterangannya, S&P mengapresiasi pengelolaan anggaran yang realistis serta keberhasilan amnesti pajak. Amnesti pajak mampu menambah penerimaan negara lebih dari USD 11 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. S&P juga menilai ekonomi Indonesia saat ini didukung oleh rebound ekspor dan belanja konsumen yang kuat.  (bud/bkpm)

Kadiskesarmabar Buka Latihan Kesehatan Tingkat I Tahun 2017


Kepala Dinas Kesehatan Komando Armada RI Kawasan Barat (Kadiskesarmabar) Kolonel Laut (K) dr. Dwi Adang Iskandar, SP.B., membuka Latihan Kesehatan (Latkes) Tingkat I Tahun 2017, di gedung Dinas Kesehatan, Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Kadiskesarmabar dalam amanatnya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya latihan ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan personel kesehatan secara perorangan dalam upaya menanggulangi korban-korban pertempuran atau musibah masal di darat, laut dan kecelakaan pesawat udara. Selain itu, terwujudnya kesiapan personel kesehatan dalam melaksanakan fungsi dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan operasi dan latihan maupun musibah masal.

Lebih lanjut dikatakan Kadiskesarmabar, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam bidang kesehatan saat ini, menuntut para personel kesehatan untuk terus senantiasa berupaya meningkatkan profesionalitas. Latihan kesehatan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas.

Selanjutnya Kadiskesarmabar menjelaskan bahwa sasaran Latihan Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keterampilan personel kesehatan dalam rangka melaksanakan dukungan kesehatan operasional Koarmabar. Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan personel kesehatan dalam melakukan pemeriksaan awal dan penanganan kedaruratan medik serta evakuasi medis korban perang maupun kegiatan operasi militer selain perang (OMSP).


Mengakhiri amanatnya, Kadiskesarmabar memberikan penekanan kepada para peserta Latihan Kesehatan agar dapat menyerap dengan baik dan benar-benar memanfaatkan ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek yang diberikan oleh para instruktur.  (disp)

Guskamla Koarmabar Tangkap KIA Vietnam di Laut Natuna


Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar) yang dipimpin Komandan Guskamlaarmabar Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han)., menangkap dan mengamankan kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah (ilegal fishing) di perairan Laut Natuna, Minggu (28/5).

KIA berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tersebut, diperiksa dan diamankan oleh KRI Fatahillah-361 salah satu unsur di bawah kendali operasi (BKO) Guskamla Koarmabar. Saat dilaksanakan pemeriksaan, KIA Vietnam tersebut tampak dibayang-bayangi Cost Guard Vietnam dengan jarak kurang lebih 5 nm, namun pemeriksaan  tetap dilaksanakan dikarenakan KIA Vietnam berada di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dari hasil pemeriksaan sementara, KIA Vietnam tersebut diketahui bernama BD 10783 TS berbobot 50 GT dengan ABK berjumlah 6 orang dan diduga kuat telah melakukan pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen dan ijin yang sah (ilegal fishing) di wilayah perairan ZEEI.


Berdasarkan pelanggaran tersebut, KIA berbendera Vietnam beserta ABK dan muatannya dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarempa guna melaksanakan proses hukum lebih lanjut.   (disp)

Penyuluhan P4GN di Yonif Para Raider 501 Kostrad


Prajurit dan Persit Batalyon Infanteri Para Raider 501 Kostrad menerima sosialisasi serta penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari BNN Kabupaten Tulungagung bertempat di Aula A. H. Simanjuntak Yonif Para Raider 501 Kostrad, Madiun.

Acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada prajurit dan Persit Yonif Para Raider 501 Kostrad tentang dampak negatif Narkoba, sehingga diharapkan para prajurit mendapatkan gambaran dalam upaya mencegah diri dan keluarga dari pengaruh bahaya Narkoba.


Dalam sambutannya, Letkol Inf Edy Widyanto, S.Sos. selaku Komandan Batalyon menyampaikan bahwa untuk menanggulangi bahaya narkotika diperlukan kebijakan dan strategi kampanye atau sosialisasi tentang bahaya narkoba yang komprehensif, multi disiplin, terkoordinasi serta terpadu, konsisten, tepat waktu, berkelanjutan dan keterkaitan.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungaung, AKBP ─░ndra Brahmana sebagai pembicara menegaskan bahwa peredaran Narkoba di Indonesia dewasa ini sudah sangat membahayakan dengan menimbulkan korban yang tidak sedikit jumlahnya. “Jenisnya pun kini bertambah dan bermacam-macam”, ujarnya.


Lebih lanjut ─░ndra Brahmana menyampaikan, “Penggunaan Narkoba disebabkan karena ingin coba-coba, gaya hidup (lifestyle) dan adanya tekanan hidup yang mengakibatkan penggunanya mengalami gangguan kesehatan dan kejiwaan. Deteksi terhadap ciri-ciri pengguna Narkoba dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku, pergaulan lingkungan, kebiasaan dan gaya hidup yang tak lazim serta adanya penurunan/gangguan kesehatan secara fisik dan mental”, ungkapnya.


Berbagai upaya mencegah beredarnya Narkoba di Indonesia telah dilakukan, diantaranya melaksanakan pemberantasan jalur suplai dan rehabilitasi bagi pengguna Narkoba. Namun BNN saja tidak cukup, oleh karena itu, dikatakannya, dibutuhkan kerja sama seluruh komponen dan instansi, seperti TNI untuk mewujudkan hal tersebut.   (pen)

Koarmatim-Pelindo Wujudkan Keamanan Pelayaran APBS dan APTS


Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur ( Pangarmatim) Laksamana Muda ( Laksda) TNI Darwanto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan kerja Komisaris Utama PT. Pelindo Laksdya TNI (Purn) Hari Bowo dan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo III Bapak Ari Askara, bertempat di ruang Vip Room Nala Koarmatim, Ujung Surabaya, Senin (29/05/2017).

Kunjungan kerja kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas tentang keamanan pelayaran di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS), program pembersihan ranjau di sekitar posisi kapal yang lego di perairan APBS serta kegiatan bersih - bersih disekitar kalimas Surabaya oleh TNI AL khususnya Koarmatim.


Pada kesempatan ini Komisaris Utama PT.Pelindo Bapak Hari Bowo, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan kepada Pangarmatim beserta Staf dan jajarannya serta kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara TNI AL dan PT. Pelindo tetap berjalan dengan baik. Diakhir kunjungan dilaksanakan pertukaran cinderamata.


Turut hadir dalam acara tersebut, Kasarmatim Laksamana Pertama (Laksma) TNI I.N.G. Ariawan, S.E., M.M., Komandan Guspurlaarmatim Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr (Han), Para Asisten Pangarmatim serta dari PT.Pelindo III diantaranya Dirut BJTI Bapak Putut dan GM Pelindo Surabaya Bapak Joko Nurhuda.   (disp)

Prajurit Yonif Para Raider 503 Kostrad Perbaiki Selokan Warga


Divisi Infanteri 2 Kostrad merupakan Satuan Kostrad yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas operasi tempur/perang maupun tugas operasi selain perang. Disamping itu juga tetap melaksanakan kegiatan administrasi untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari semua kegiatan tersebut.

Dalam rangka menumbuhkan wujud kemanunggalan TNI – Rakyat, Batalyon Infanteri Para Raider 503 Kostrad gelar karya bhakti bersama warga Kelurahan Dusun Sidomukti, Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Sebanyak 20 orang prajurit Yonif Para Raider 503 Kostrad yang dibantu oleh 50 orang warga melaksanakan perbaikan selokan di RT 20 RW 05 Dusun Sidomukti yang merupakan daerah binaan Yonif Para Raider 503 Kostrad.


“Kegiatan ini merupakan pembinaan teritorial terbatas dari kesatuan kita, dengan berupaya untuk membantu memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di wilayah sekitar kesatuan”, ujar Pelda Supriyanto.

Menurut pria yang menjabat sebagai Komandan Seksi Intelijen ini, kegiatan-kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dengan warga masyarakat dalam upaya memaksimalkan TNI Manunggal Rakyat. “Ini merupakan implementasi TNI Manunggal dengan Rakyat, hal lain yang berkaitan dengan ini akan terus kita lakukan,” tambahnya.


Ditempat yang sama, Kepala Dusun Sidomukti menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh para prajurit Menarmed 1 Kostrad tersebut. “Kedepan kita juga akan melakukan pembenahan di beberapa titik yang lain, kita harap bisa bekerjasama kembali dengan pihak TNI”, ungkapnya.    (pen)

Satgas Yonif PR 432 Kostrad Amankan Oknum Membawa Ganja


Dua orang yang salah satunya diduga oknum mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura bersama rekannya yang juga seorang calon mahasiswa kedapatan membawa ganja kering di pintu gerbang lintas batas RI-PNG Skouw dan telah diamankan oleh Anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Para Raider 432 Kostrad, dua orang ini adalah Jermias Aitumpi Wainggai (27) dan Djumadi Jauhari Seri (17) yang beralamat di Kotaraja Kabupaten Jayapura.

"Keduanya ditangkap, pada Minggu (28/5) Pukul 14.30 Wita oleh anggota pos jaga Tim Walet 1 Satgas Yonif Para Raider 432 Kostrad setelah mencurigai dua orang masyarakat yang sedang melintas di pintu pos perbatasan RI-PNG.  Selanjutnya anggota Satgas memanggil dan menanyakan kepada dua orang masyarakat tersebut dengan penuh kecurigaan, lalu dilaksanakan pemeriksaan di pos jaga, setelah di adakan pemeriksaan secara intensif dengan dilakukan penggeledahan, ternyata yang bersangkutan kedapatan membawa 6 bungkus ganja kering yang disimpan didalam celana dalamnya", kata Pasintel Satgas Pamtas RI-PNG Lettu Inf Muh Tafin Soleh S.Pd.I.

Kemudian dua orang oknum mahasiswa tersebut dibawa ke Poskotis Satgas Yonif Para Raider 432 Kostrad untuk dimintai keterangan awal, Setelah diadakan pemeriksaan yang bersangkutan mengaku mahasiswa semester VII di salah satu perguruan tinggi di Jayapura dan temannya adalah seorang calon mahasiswa yang tahun ini akan kuliah disalah satu perguruan tinggi di Jayapura.

Setelah   diadakan pemeriksaan secara intensif oleh Pasintel Satgas Pamtas RI-PNG Lettu Inf Muh Tafin Soleh S.Pd.I.  menyampaikan hasil pemeriksaan sementara, "Bahwa keduanya mendapatkan ganja dari Papua Nugini, berdasarkan keterangan yang didapat dari pendalaman kedua oknum tersebut yaitu telah didapat informasi adanya jaringan warga PNG yang suka mensuplay ganja ke Indonesia".


Setelah cukup bukti dari pemeriksaan secara intensif dan juga pengecekan barang bukti dan didokumentasikan lalu oknum tersebut diserahkan ke Pos Polisi perbatasan karena sudah menjadi wewenang tugas dan tanggung jawabnya Polisi untuk pengusutan lebih lanjut.

Selama ini wilayah perbatasan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang orang yang mempunyai kepentingan untuk menyalahi aturan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini dengan ditangkapnya kedua orang ini Satgas Pamtas RI-PNG sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lingkungan pintu perbatasan Negara yang berada skouw akan memperketat lagi pola-pola peyelundupan seperti ini.

"Didapat informasi dan keterangan dari satgas satuan lain yang sudah bersinergi dengan baik maka sebagai pintu masuknya ganja asal PNG ke Indonesia khususnya tujuan kota Jayapura, untuk mengantisipasi hal tersebut Satgas Pamtas RI-PNG akan melakukan razia di pintu-pintu masuk tanpa harus ada perencanaan", ungkap Pasintel Satgas.

Dengan Bersinergi serta kerjasama tukar informasi antara Satgas Pamtas Yonif Para Raider 432 Kostrad dengan Kepolisian serta pihak pihak terkait untuk bisa mengagalkan Penyelundupan Ganja dari Papua Nugini masuk ke Indonesia.

"Prajurit Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (PNG) sudah mengetahui dan mempelajari terus bagaiman pola yang dilakukan sindikat ini untuk bisa memasukkan Ganja ini dengan berbagai cara sebab sepanjang Garis batas di sektor Utara ini banyak jalan-jalan tikus pikirnya yang bisa di lewati disitulah yang akan biasa dilalui bandar ganja atau lainnya disinilah peran Personel Satgas Pamtas  dan Polisi serta pihak terkait untuk mencegah upaya penyelundupan di sepanjang Perbatasan RI-PNG", kata Pasi intel Satgas.

Disela sela waktunya Komandan Satgas Letkol Inf Ahmad Daud usai kembali dari kunjungannya keseluruh Pos yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di sektor utara ini menjelaskan bahwa "Perbatasan Negara  RI-PNG sangat rawan penyeludupan narkoba khususnya ganja, karena dari informasi memang tanaman ganja di wilayah PNG sangat bebas dan pemasarannya yang sangat menjanjikan adalah ke wilayah Negara Indonesia".

"Terbukti hasil dari upaya penggagalan oleh Prajurit Pamtas Yonif Para Raider 432 Kostrad tadi adalah sejak masuk bulan pertama dalam tugasnya sudah bisa menangkap dua oknum mahasiswa yang kedapatan membawa ganja dari Negara PNG", tegas Dansatgas.

"Tentunya keberhasilan ini adalah awal dari upaya kita untuk cegah dini dan deteksi dini dimana Satgas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk keamanan dan ketertiban perbatasan antara RI dengan PNG", tambah Dansatgas.  (pen)

Hendardi : Pelibatan TNI Lemahkan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme

Potensi ancaman terorisme semakin menguat pasca kekalahan ISIS di beberapa wilayah Suriah dan Iraq. Aksi-aksi terorisme belakangan ini juga diidentifikasi sebagai jaringan ISIS di dalam negeri menggunakan label Jamaah Anshoru Daulah (JAD).

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, bom bunuh diri di Kampung Melayu adalah salah satu dari aksi jaringan JAD yang tidak terdeteksi dari sekian banyak potensi terorisme yang berhasil dicegah oleh Kepolisian dengan pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR diharapkan untuk segera mengesahkan revisi RUU Antiterorisme.

“Namun, percepatan pengesahan RUU itu tidak boleh mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari sistem peradilan pidana menjadi pendekatan non hokum”, kata Hendardi dalam siaran Pers, Senin (29/5).

Hendardi menuturkan, terorisme adalah transnational crime (kejahatan lintas negara) yang oleh dunia internasional tetap dianggap sebagai kejahatan dan hanya bisa diberantas dengan pendekatan hukum dengan kewenangan preventif yang lebih luas jangkauannya. Karena itu, gagasan memasukkan TNI sebagai aktor dalam pemberantasan terorisme dipastikan akan keluar dari mekanisme sistem peradilan pidana terpadu. TNI bukanlah aparat penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan, termasuk kejahatan terorisme.

“Karena itu pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme tetap dalam skema perbantuan sebagai tugas operasi militer selain perang, yang mekanismenya diatur dengan UU Perbantuan Militer, suatu UU yang seharusnya sudah sejak lama dibentuk karena merupakan mandat dari UU TNI”, jelasnya.

“Melibatkan TNI sebagai penegak hukum atas kejahatan terorisme akan melemahkan akuntabilitas pemberantasan terorisme karena tidak adanya kontrol sistemik yang melekat dalam sistem peradilan pidana terpadu bagi TNI”, lanjut Hendardi.

Menurut Hendardi, pernyataan Menkopolhukam Wiranto (29/5) yang menepis kekhawatiran atas keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dan klaim Ketua Panja RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii (Partai Gerindra) yang menyatakan semua fraksi bersetuju dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, harus dipandang sebagai upaya melemahkan sistem peradilan pidana terorisme.

“Bagaimana mungkin mandat reformasi yang menuntut TNI profesional sebagai aparat pertahanan dan telah berjalan selama hampir 19 tahun, kemudian diupayakan untuk kembali menjadi bagian dari penegakan hukum pidana terorisme? Ini usulan yang membahayakan bagi akuntabilitas sistem peradilan pidana dan berpotensi menggeser pendekatan hukum menjadi pendekatan militer dalam pemberantasan terorisme. Dampak perubahan pendekatan ini adalah pelanggaran HAM yang sulit dipertanggungjawabkan, karena dalam pendekatan keamanan, due process of law cenderung diabaikan”, jelasnya.


“Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme selama ini telah berjalan dengan mekanisme perbantuan dan tetap meletakkan kewenangan pemberantasan terorisme pada Polri, sebagai penegak hukum. Dengan demikian, sebaiknya fokus utama revisi RUU Antiterorisme adalah pada penguatan kewenangan pre-trial bagi aparat kepolisian dan intelijen. Namun, karena kewenangan pre-trial juga berpotensi abusif, maka fokus perumusannya adalah pada batasan-batasan yang rigid bagaimana kewenangan itu dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Termasuk bagian yang perlu diatur secara akuntabel adalah pemberlakuan informasi intelijen sebagai bukti dalam peradilan kasus terorisme”, pungkas Hendardi.   (bud)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes