partner iklan

KPU Tidak Berhak Gelar Pilkada, Pemerintah Sebaiknya Terbitkan Perpu


RI- Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Muhammad Syukur SH. menegaskan, saat ini terjadi kekosongan konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini akan menjadikan Pilkada serentak 2017 mendatang terancam cacat hukum sehingga produk yang dihasilkanyapun akan cacat hukum.

"Pilkada itu merupakan bagian dari pemilihan, tetapi tidak menjadi bagian dari pemilihan umum, maka KPU tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu", kata Syukur disela-sela Ujian Skripsi mahasiswa hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Senin (26/9).

Syukur menjelaskan, dalam UUD 1945 Pasal 22e ayat 5 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU). Bersifat nasional, mandiri dan tetap. Tapi definisi Pasal 22e ayat 5 itu diterjemahkan oleh UU No  15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam hal yang dimaksud Pasal 22 ayat 5 itu disebut Komisi Pemilihan Umum oleh Undang-undang. Dimana Undang-undang menyebut KPU penyelenggara Pemilu, bukan penyelenggara Pilkada. Sehingga dimasukkan dalam pasal tambahan, kewenangan tambahan KPU, yakni KPU boleh melaksanakan Pilkada.

"Kenapa ? Karena dulu Undang-undang 22 memasukkan Pilkada sebagai rezim pemilu. Setelah melalui uji materi, MK memutuskan bahwa Pilkada bukan Pemilu. Secara otomatis, maka KPU tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pilkada, karena Pilkada bukan pemilu. Jadi  kalau Pilkada itu diselenggarakan oleh KPU maka cacat konstitusi", jelas Syukur.

"Penerjemahan UU tentang Pilkada, pada prinsipnya siapa lembaga penyelenggara. UU No 8 yang direvisi sekarang menjadi UU No 10  Tahun 2016 Tentang Pilkada, dari UU No 1 Peraturan Pengganti UU No 1 kemudian masuk sampai UU No 10 hasil revisi sekarang ini, itu TIDAK menjelaskan siapa penyelenggara Pilkada. Hanya menuebutkan bahwa KPU selain menyelenggarakan Pemilu diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pilkada. Bertentangan dengan Putusan MK yang mengatakan Pilkada BUKAN Pemilu. Bertentangan dengan UUD Pasal 22 ayat 1,2 dan 5. Bertentangan dengan UUD Pasal 18 ayat 4 (Pilkada boleh langsung/ tidak langsung). Maka kalau KPU menyelenggarakan Pilkada, akan cacat hukum, cacat konstitusi. Tidak sah. Disitu memang terjadi kekosongan konstitusi", tambah Syukur.

Jalan keluarnya, lanjut Syukur, Pemerintah harus menerbitkan Perpu untuk memberi kepastian hukum,menciptakan kepastian hukum, dan mengisi kekosongan hukum.  Harus ada Perpu. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pilkada, dan bersifat Ad HOC saja.  Kalau memang KPU tidak bisa, maka pemerintah meminta supaya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara Pilkada. KPU tidak boleh lagi karena KPU disebut penyelenggara Pemilu. Sedangkan Pemilu dalam Pasal 22e ayat 1,2 adalah Pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

"Sekarang masih kekosongan hukum. Maka saya katakana dua hal, satu terjadi kekosongan hukum dan kedua tidak ada kepastian hukum terhadap terjemahan UU No.10. Karena lex specialis dari penyelenggara Pemilu adalah UU No.15, bukan No.10.  Nah penyelenggaranya KPU. No.10 tidak ada menyebutkan penyelenggara. Kalau kita hadapkan lex specialis dan lex generalis dalam sebuah peraturan perundanganan, maka lex specialis yang kita pakai. Nah UU No.15 yang kita pakai", jelasnya.

Syukur memaparkan, dulu istilah Pemilukada dimasukkan ketika UU No.22 Tentang Pemerintahan Daerah memasukkan Pemilihan Kepala Daerah sebagai rezim Pemilihan Umum. Sebab itu, dan berdasarkan UU No.22 itulah diadopsi, dimasukkan dalam pasal UU No.15 Tahun 2011 Tentang Kewenangan KPU. Maka disebutkan; diperbantukan, atau serta melakukan. Namun tidak masuk dalam prinsip-prinsip penyerahan kewenangan menurut UU, atau yang disebut dengan teori delegasi atau atributif.


"Sebuah lembaga yang didirikan oleh UU diberikan kewenangan oleh UU. Itu KPU. Nah, KPU tidak diberikan kewenangan oleh UU untuk melaksanakan Pilkada. Dimana pasalnya ? Kalau ini delegatif dan mandatir, maka ketetapan hukum yang dibuat KPU tidak mengikat. Dan harus KPU RI yang menetapkan Pleno, bukan KPU daerah. Karena dia penerima mandat. Karena dalam UU menetapkan, bahwa KPU bersifat nasional, mandiri dan tetap. Bila istilah Pilkada diganti menjadi Pemilukada, maka boleh KPU menyelenggarakan. Dulukan Pemilukada. Tapi kan sekarang UU sudah dirubah. Dan MK Putusan No.97 menyatakan Pilkada bukan Pemilu. Itu MK yang putus sendiri. Bagaimana MK tidak konsisten dan menelan keputusannya sendiri ?", paparnya.

"Nah, sekarang sudah cacat hukum 2015 (hasil Pilkada 2015), apakah 2017 akan cacat hukum lagi ? Kalau cacat hukum, maka program pemerintahan terbengkalai, siapapun yang terpilih melalui produk cacat hukum dia tidak boleh menggunakan anggaran", pungkas Syukur.  (Bud/Pur)

Luncurkan Gerakan Nusantara Bebas Sampah 2020, NU Perkenalkan NUBrick


RI- Untuk menyebarluaskan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya warga nahdliyin dalam pengelolaan dan pengolahan sampah bersama di lingkungan masing-masing, PBNU, melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU), mencanangkan "Gerakan Nusantara Bebas Sampah 2020".

Dalam pencanangan yang dilakukan di gedung PBNU dan dihadiri oleh Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, dan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, dan Ketua LPBI NU M. Ali Yusuf tersebut, juga dilakukan Launching Aplikasi NUbrick yang akan menjadi alat ukur tingkat penyebaran informasi dan sosialisasi LPBI NU terkait pengelolaan dan pengolahan sampah.


 Ketua LPBI NU M. Ali Yusuf mengatakan, selama ini sampah terus menjadi persoalan manusia. Dalam skala global, manusia memproduksi sampah hingga 2 miliar ton perahun, dimana 15 persennya merupakan sampah plastic yang baru dapat terurai di tanah hingga 1000 tahun. Di Indonesia sendiri produksi sampah mencapai 64 juta ton per tahun, atau 175 ribu ton per hari. Sementara di Jakarta 7500 ton per hari.

"Karena itu maka kita konsern pada sampah plastik. Banyak dampaknya, dari banjir hingga masalah kesehatan dan perubahan iklim. Sikap masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga turut menjadi masalah. Ini bangkitkan semangat kita LPBI NU. Kita ingin syiarkan bahwa sampah tidak harus dibuang, tapi dapat dikelola, menjadi barang sangat mewah”, kata Ali disela-sela pencanangan “Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020” di kantor pusat PBNU, Jakarta, Senin (26/9).


 Menurut Ali, gerakan mengubah mindset bahwa sampah dapat menjadi berkah ini sebenarnya sudah kali kedua dilakukan. “Tahun 2008 kita sudah melakukan hal ini. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat mengolah dan mengelola sampah agar bermanfaat. Kedepan kita ingin kembangkan, bahwa sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar, mesinnya memang masih sangat mahal, diatas Rp 60 juta. Tapi sekarang kita ada metode sederhana ecobrick, sampah bisa diubah banyak hal, bisa batu bata dll. Ini tentunya dampaknya juga pada pelestarian lingkungan hidup. Ini juga bhakti kita santri NU dalam kelola lingkungan hidup”, paparnya.

Ali berharap melalui gerakan ini akan lebih banyak stakeholder bangsa yang terdorong untuk bersama-sama bersinerji dalam mengelola kembali sampah menjadi barang bermanfaat. “Kita harap dapat kerjasama dengan pemerintah agar lebih luas dan terarah lagi, terutama dalam merubah pola pikir masyarakat bahwa sampah tidak harus dibuang tapi dapat dikelola menjadi barang berharga”, tandasnya.


 Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih mengakui kesadaran masyarakat untuk mengelola kembali sampah memang masih rendah. Karena itu pihaknya menyambut baik tawaran kerjasama LPBI NU tersebut.

“Kalau kita keliling TPA di Indonesia gunungan sampah itu lama turun. Karena banyak sampah platik di sana. Masyarakat belum punya kesadaran yang baik, bagaimana gunakan plastik dengan baik. Ini ingin kita ubah. Bagainana masyarakat melihat samapah bukan hanya sampah tapi juga bagaimana menjadi sesuatu lebih berharga. Kita juga punya target wujudkan Indonesia bersih 2020. Karena itu harapan saya sangat besar. Saya harap kegiatan ini terus bergulir. Terlebih karena kebersihan sebgian dari iman. Bila itu bisa kita lakukan, maka saya yakin target kita 2020 Indonesia bersih bisa tercapai”, ucap Tuti.



Sementara Ketum PB NU, Said Aqil Siroj dalam sambutannya mengatakan, sangat tepat bila pemerintah menggandeng organisasi berkeanggotaan yang besar seperti Nu, dalam perealisasian program-program kemasyarakatannya.  “Sebab sejarah membuktikan, program pemerintah pasti berjalan bila gandeng NU. seperti misalnya polemic KB, atau juga bunga bank. Jadi sangat tepat bila pemerintah gandeng NU. Kemitraan dengan KLH ini murni untuk kemaslahatan ummat. Tidak ada kepentingan politik”, ujarnya.  (Bud/Pur)

23 Mahasiswa Hukum Ibnu Chaldun Jalani Ujian Skripsi


RI- Sebanyak 23 mahasiswa fakultas hukum universitas Ibnu Chaldun menjalani ujian skripsi yang digelar sejak Senin (26/9/2016) hingga Kamis (29/9/2016) mendatang.

Dekan fak. hukum univ. Ibnu Chaldun Muhammad Syukur S.H. mengatakan, jumlah tersebut tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya yang tercatat 27 mahasiswa.

“Tahun lalu (2015) ada 27 orang. Hari ini 23 orang. Tidak ada perbedaan signifikan. Baguslah. Paling banyak perdata”, kata Syukur kepada wartawan disela-sela sidang skripsi, Senin (26/9).

Menurut Syukur, pada dasarnya ujian skripsi merupakan hal yang umum dan biasa dalam proses belajar mengajar di sebuah Perguruan Tinggi. Namun yang terpenting dari proses tersebut adalah lahirnya generasi baru yang mampu mendharma baktikan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Yang terpenting adalah kita menyiapkan generasi baru, yang akan menyandang gelar sarjana yang mampu mengimplementasikan nilai keilmuannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penting sekali siapapun yang menjadi mahasiswa yang lulus dan menyandang gelar akademik harus mampu mempertanggung jawabkan keilmuannya itu”, ujarnya.

Syukur menuturkan, fakultas hukum Ibnu Chaldun merupakan fakultas hukum tertua di Indonesia yang telah banyak menghasilkan tokoh hukum nasional. Namun ia mengakui, dalam perkembangannya memang tengah mengalami penurunan.

“Ini fakultas (hukum) yang paling lama di Indonesia, 67 tahun. Hampir seumur dengan usia RI. Di sini salah satunya prof. Baharuddin Lopa, dan banyak hakim agung lainnya. Dalam perkembangannya, dia memang mengalami penurunan. Dan kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan kedalam. Saya ingin majukan lagi fakultas hukum. Karena itu kita gelar banyak kegiatan, mulai dari seminar hingga kita aktif melakukan pengawalan konstitusi, melalui somasi dan lainnya”, paparnya.

“Penurunan” yang dimaksud Syukur sebenarnya juga dialami banyak Perguruan Tinggi swasta lainnya. Banyak hal penyebabnya. Dan salah satu yang dituding adalah karena adanya persaingan tidak sehat antar Perguruan Tinggi negeri dengan swasta.

“Kalau kita bicara soal regulasi di bidang pendidikan, di Indonesia, kompetisi pendidikan itu tidak fair. Kenapa ? Lembaga-lembaga Kampus negeri itu diinvest dana oleh APBN. Tapi masih menerapkan pembiayaan yang mahal. Sedangkan dia memiliki infrastruktur yang cukup. Bagaimana Kampus swasta yang tidak memiliki apa-apa, tidak diinvest oleh anggara mau bersaing ? Harusnya Negara yang menyiapkan kampus, disubsidi anggarannya, kemudian masyarakat bisa masuk dan menikmati. Dia (PT negeri) hanya menekankan pada sistim seleksinya saja. Jangan pada pertarungan biaya juga. UU No12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menegaskan tentang otonomi Perguruan Tinggi. Kita dipaksa untuk memenuhi syarat ini itu, bersaing dengan negeri, sedangkan negeri diinvest anggarannya. Kita tidak diinvest. Bagaimana bisa bersaing ? Tidak fair”, papar Syukur.

Syukur berharap pemerintah dapat bertindak lebih bijak dengan memberi ruang terhadap lahirnya kebijakan afirmatif yang dapat memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan yang kurang pembiayaannya, untuk mendapatkan bantuan.


“Saya bilang harus ada regulasi yang memberi ruang terhadap lahirnya kebijakan afirmatif. Afirmatif diperlukan untuk memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan, untuk mampu memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan. Kemudian dia didorong peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Kalau orang punya uang disuruh bikin kampus, dia pasti lebih maju. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan pendidikan, dia pasti mencari kampus yang bagus. Semua kampus ingin jadi bagus. Tapi proses pembiayaannya bagaimana ?”, tandasnya.   (Bud/Pur)

Dua Kapal Bakamla Zona Maritim Barat Siap Layar Bersama Komandan Baru


RI- Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksamana Pertama TNI Freddy R. D. Egam, S.H. memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Kapal yang baru untuk Kapal Negara (KN) Bakamla RI di lingkungan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam,  beberapa waktu lalu.

Dua Komandan Kapal tersebut masing-masing Mayor Laut (P) Widi Aditya sebagai Komandan KN Bintang Laut 4801 dan Mayor Laut (P) Pulung Nugroho, S.E. sebagai Komandan KN Belut Laut 4806.


Dalam sambutan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat menyampaikan, beberapa penekanan kepada pejabat baru pada khususnya dan seluruh personil di lingkungan Kantor Kamla Zona Maritim Barat diantaranya himbauan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar di dalam menjalankan tugas diberikan kesuksesan dan keselamatan. Selain itu, Laksma TNI Freddy juga mengingatkan agar seluruh jajarannya senantiasa menjaga kekompakan dengan seluruh personil serta stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Instruksi untuk memetakan hakikat ancaman di laut dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk penanggulangan tindak kejahatan di laut juga diluncurkan. Tidak lupa Pati TNI berbintang satu ini memerintahkan untuk tertib administrasi dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berjenjang.

Pada akhir sambutannya, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat menyampaikan ucapan  terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada personel yang menjabat sebagai komandan kapal sebelumnya, Mayor Laut (P) Faruq Dedy Subiantoro dan Mayor Laut (P) Fajar Yuswantoro, yang telah memberikan kemampuan terbaiknya selama menjabat sebagai komandan.


“Segenap keluarga besar Kantor Kamla Zona Maritim Barat mengucapkan terima kasih kepada komandan kapal yang telah mengakhiri masa jabatannya. Terima kasih atas pengabdian yang diberikan dan untuk komandan kapal yang baru, segera aksi arahan-arahan yang diberikan dan selamat bergabung”, ungkapnya.

Dankolatarmabar Buka Pelatihan Selam Dasar Tahun 2016


RI-- Komandan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Dankolatarmabar) Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)., membuka Pelatihan Selam Dasar Tahun 2016, di lapangan apel Markas Komando (Mako) Kolat Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya No.67 Jakarta Pusat, Jumat (23/9). Pelatihan Selam Dasar tersebut diikuti 130 personel dari Kolat Koarmabar.

Dankolatarmabar Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)., dalam amanatnya antara lain mengatakan, pelatihan selam dasar ini sebagai wujud upaya peningkatan sumber daya manusia untuk menyiapkan personel yang unggul, yang memiliki kemampuan dan terampil di bidang penyelaman. Adapun tujuan pelatihan ini diharapkan para personel Kolatarmabar mempunyai kemampuan menggunakan peralatan dan melakukan penyelaman tingkat dasar.

Lebih lanjut Dankolatarmabar mengatakan bahwa personel yang dilibatkan adalah personel Kolat Koarmabar baik tingkat Perwira, Bintara dan Tamtama yang sudah dan belum memiliki brevet selam. Pelatihan kurang lebih 9 hari dengan melalui tahapan-tahapan seperti, pengecekan kesehatan di Diskes Koarmabar, chamber di RSAL Dr. Mintoharjo, pelajaran teori di kelas dan di lapangan serta praktek menyelam di kolam renang Mabesal.

Mengakhiri amanatnya, Dankolatarmabar memberikan penekanan kepada para peserta latihan bahwa untuk mencapai suatu tingkatan profesionalitas tidak hanya cukup melaksanakan pelatihan di Kolat Koarmabar, namun dituntut tetap menimba ilmu menyelam secara terus menerus yang pada saatnya akan membentuk jati diri prajurit matra laut yang profesional dan mampu menghadapi tugas serta hambatan di bidang penyelaman di masa mendatang. (Disp)

Peradi Gelar Rakernas di Bogor, Soroti Advokat Berkualitas Dibawah Standar

RI- Menjamurnya Organisasi Advokat pasca dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung (MA) No 73/KMA/HK.01/IX/2015, telah membuat banyak advokat berkualitas dibawah standar.

Sekertaris Jenderal Perhimpunan Advkat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso SH mengatakan, kondisi ini tentu saja membuat organisasi Advokat yang matang, seperti Peradi, merasa prihatin dan terpanggil untuk segera membenahi.

"Banyaknya Organisasi Advokat telah menurunkan mutu advokat Indonesia. Advokat, orang-orang yang tidak memenuhi standar, kemudian gampang saja diberi lisensi advokat oleh organisasi. Itu yang menjadi sorotan kita juga, dan kita bawa dalam agenda Rakernas nanti", kata Sugeng di kantor DPN Peradi, Cikini, Jakarta, Jumat (23/9).

Untuk diketahui, Surat Ketua MA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 telah memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat ang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Dampaknya adalah menjamurnya organisasi advokat sehingga cenderung hanya mencari anggota dengan menitik beratkan pada kuantitas bukan kualitas.

Sugeng menuturkan, kualitas advokat yang dibawah standar tentu akan berdampak kepada para pencari keadilan yang berpotensi mengalami kerugian karena standar dan kualitas pendidikan serta ujian yang diterapkan organisasi yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar sebagaimana UU Advokat, Kode Etik dan Standar Kelayakan yang telah ditetapkan.


"Karena itu kita memperkuat internal anggota kita dulu. Kita kan tidak bisa mengintervensi organisasi lain. Kita tidak punya hak untuk mengintervensi. Tapi kalau menghimbau, supaya organisasi lain itu menerapkan standar profesi, ya kita akan lakukan", paparnya.

Sugeng berharap standar pendidikan, ujian dan kelulusan seperti yang diterapkan Peradi, dapat diterapkan pada semua Organisasi Advokat yang ada. Sehingga Organisasi Advokat dapat menjadi pilar utama dalam membangun Advokat yang berintegritas, berkualitas, mandiri, independen, profesional dan kapabel dibidang hukum sehingga dapat berkontribusi secara maksimal guna tercapainya tujuan Keadilan sebagaimana marwah Advokat sebagai profesi yang mulia. (Bud/Pur)

ABCD School of Coffee dan HYPE Gelar Jakarta Coffee Week 2016


RI- Mengkampanyekan sekaligus menedukasi masyarakat akan kopi Indonesia, ABCD School of Coffee bekerjasama dengan HYPE akan menggelar Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2016 di Pantai Indah Kapuk pada 15-13 Oktober 2016 mendatang.

Trainer of ABCD School of Coffee, Yudistira Bawana mengatakan, Jacoweek 2016 merupakan even yang sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat  terhadap kopi Indonesia.

"Jacoweek 2016 akan menjadi wadah bagi semua coffee enthusiast untuk turut serta mengembangkan kopi Indonesia. Berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mengenal kopi Indonesia dan prosesnya", kata Yudistira kepada wartawan di Kinosaurus Kemang, Jakarta, Kamis (22/9).

Yudistira menuturkan, kopi saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dalam menikmati momen-momen hidupnya. Jacoweek ini menurutnya diselenggarakan untuk merayakan fenomena kopi yang kian diterima luas menjadi setiap kalangan masyarakat Indonesia.

"Event ini kami kemas secara casual agar setiap elemen masyarakat bisa ambil bagian", ujarnya.

Bussiness Development HYPE, Jane Kenny menuturkan, HYPE yang selama ini memang lebih banyak bergelut pada fashion dan food. Keterlibatan pada Jacoweek ini disamping karena “kopi” sedang menjadi topic/ trending, juga karena selama setahun terakhir ini HYPE ingin merambah pada kegiatan yang lebih spesifik.

“Kita sedang mencoba yang lebih specifikasi lagi seperti Jacoweek ini. Terlebih kopi lagi trending. Kita kerjasama dengan ABCD karena kami lihat banyak anak muda yang belajar kopi di sini”, ucapnya.

Event Jacoweek 2016 ini selain akan diramaikan oleh booth yang diisi oleh coffee shop terbaik di Indonesia, juga akan ada banyak workshop untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kopi, seperti cupping dan lainnya.

Selain itu juga akan dilaksanakan dua kompetisi kopi berskala besar yaitu ABCD Latte Art Showdown 2016 (kompetisi membuat latte art yang melibatkan lebih dari 60 orang latte artist se Indonesia) dan Batle of Brewers - V60 (kompetisi menyeduh kopi secara manual menggunakan alat V60 yang diikuti lebih dari 80 ahli seduh kopi dari seluruh Indonesia).

"Pemenangnya akan dikirim ke Korea karena disana ada International Coffee Show pada November nanti", ungkap Yudistira.  (Bud/Pur)

Dengan Bangga, Bakamla RI Tuntaskan Operasi Nusantara I - VII


RI- Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menyampaikan hasil capaian Operasi Nusantara I – VII pada kesempatan kunjungan ke salah satu stasiun televisi, Kamis (22/9/2016).

Bakamla RI dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, secara kontinyu melakukan operasi baik di laut maupun di udara. Untuk operasi laut yang dijalankan, menggunakan sandi Operasi Nusantara dan per periode September 2016 telah berhasil menyelenggarakan Operasi Nusantara I – VII yang berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Secara kuantitas penanganan perkara tindak pidana di laut yang dilakukan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada tahun 2016 hingga 19 September 2016 naik sebesar 300% dari target sebanyak 15 pekara yang direncanakan. “Jumlah perkara yang berhasil ditangani sebanyak 45 perkara dengan status P21 8 perkara, SP3 15 perkara, dalam proses 17 perkara, serta yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 perkara”, imbuh Kepala Bakamla RI.

"Hal ini merupakan buah manis dari kerja keras dan koordinasi yang baik dengan para stakeholder terkait. Bakamla RI harus melakukan tugas yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian kedekatan dengan stakeholder harus dibina", ujarnya.


"Patroli surveillance system (sistem pengawasan) juga gencar dilakukan melalui Pusat Informasi Maritim Bakamla RI. Jadi hal ini merupakan rantai kesinambungan yang harus dijaga kestabilannya", tambah Pati berbintang 3 tersebut.

Jenis perkara yang ditemui dalam Operasi Nusantara I – VII beragam, dari mulai dokumen kapal dan pelayaran yang tidak lengkap, dugaan melakukan illegal fishing, sampai dengan kasus penyelundupan barang dan dugaan penyelundupan manusia dengan modus mempekerjakan anak buah kapal (ABK) asing tanpa dokumen yang sah.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan Operasi Nusantara VIII. Diharapkan prestasi yang membanggakan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para stakeholder terkait yang telah mendukung Bakamla RI dan berkontribusi dalam mengamankan lautan nusantara", ujar Kepala Bakamla RI saat mengakhiri kunjungannya.

Sebelum berpamitan Kabakamla RI melakukan tukar menukar cindera mata dengan Wapemred tv one Totok Suryanto, serta Indriarto dan Ecep S. Yasa yang masing-masing menjabat sebagai Senior Manager dan General Manager dari TV swasta nasional tersebut.  (pur/hum)

Begini Sikap KSPI pada Pilgub DKI 2017 Mendatang

RI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerukan kepada masyarakat Jakarta untuk berani tidak memilih calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang diduga koruptor dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

"Jangan memilih (calon) Gubernur yang diduga korupsi, dan hanya berpihak dan tunduk kepada pengusaha",  kata Presiden KSPI Said Iqbal usai konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (22/9).

Iqbal mencontohkan, salah seorang calon diduga terlibat korupsi RS Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta dan Lahan Cengkareng.

"Kalau Gubernur diduga korupsi seperti itu, maka bagaimana dia akan transparan terhadap APBD kepada rakyatnya", ujarnya.

Kedua, lanjut Iqbal, agar masyarakat Jakarta tidak memilih calon Gubernur yang tunduk pada pemilik modal, karena Gubernur seperti ini menurutnya, hanya akan menganggap urusan masyarakat kecil remeh temeh dan tidak penting.

"Jangan pilih calon Gubernur yang tunduk pada pemodal dan pengembang. Ia hanya akan melindungi para pemodal dan pengembang. Rakyatnya dikasih remeh temeh", ucapnya.

Tak kalah penting, tambah Iqbal, jangan pilih Gubernur yang tukang gusur dan pro kepada upah murah. "UMP DKI Rp 3,1 juta. Di Karawang Rp 3,3 juta. Akal sehat mana yang kita pake, Karawang lebih tinggi dari DKI ? Itu terjadi karena pro pengembang, pro pengusaha", tandasnya.   (Bud/Pur)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes