KPU : Masih Calon Tunggal ? "Pilkada Diundur 2017"

RI- Terhitung mulai Sabtu (1/8) hingga Senin (3/8) mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) di 13 daerah akan membuka kembali pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Komisioner KPU Hadar N. Gumay mengemukakan, daerah tersebut terdiri dari 12 daerah dengan 1 pasangan calon yang mendaftar dan 1 daerah yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

"Daerah yang akan membuka pendaftaran ulang tersebut yaitu Kabupaten Asahan, Kota Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pegununungan Arfak, dan Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur", kata Hadar kepada wartawan, di Media Centre KPU RI, Jakarta, Kamis (30/7) malam.

Selain ke-13 daerah itu, lanjut Hadar, ada 83 daerah atau 30,85% dari seluruh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini yang hanya memiliki 2 (dua) pasangan calon. Ia menilai, daerah dengan 2 (dua) pasangan calon ini juga termasuk rentan, karena bisa saja nanti setelah dilakukan pengecekan dokumen menjadi hanya 1 pasangan calonnya.

Khusus bagi pasangan calon perseorangan, tambah Hadar, apabila sudah diverifikasi di awal, bukan berarti sudah bersih dokumennya, tetapi bisa juga akan mengikuti perbaikan di masa perbaikan seperti yang melalui dukungan parpol atau gabungan parpol.

Jika setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 1-3 Agustus, Pilkada di suatu daerah masih diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, maka Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga 2017.  (set)

Read more »

Hana Tajima Collection Kini Tersedia di UNIQLO

RI-  Melengkapi koleksi cantik yang sudah di jual selama ini, Uniqlo meluncurkan Hana Tajima Collection di Uniqlo Grand Indonesia, Kamis (30/07).

"Karya-karya designer Hana Tajima dikenal sangat unik, stylish namun sederhana dan elegant. Dengan menggunakan bahan rayon yang lembut, adem dan fleksibel digunakan", kata Presiden Direktur dan Chief Operating Officer PT Fast Retailing (Uniqlo), Yasuhiro Hayashi saat pembukaan Uniqlo Grand Indonesia, Jakarta.

Yasuhiro menuturkan, koleksi Hana Tajima ini terinspirasi dari penghargaan terhadap perbedaan, sehingga seluruh karyanya akan sangat mudah dipadupadankan dengan berbagai koleksi lainnya.

"Ada 4 koleksi terbaru Hana Tajima yang tersedia di Uniqlo saat ini, yakni hijab, jeans santai, blus rayon dan gaun panjang. Termasuk pakaian dalam hijab AlRism penutup kepala dan pengikatnya yang membuat pemakaian hijab lebih nyaman", jelasnya.

Karya-karya Hana Tajima ini sudah tersedia di Uniqlo Grand Indonesia, Gandaria City, Mall Kelapa Gading 2 dan Lotte Shoping Avenue, pada 30 Juli 2015. Dibanderol dengan harga sangat bersaing, dari Rp 59 ribu hingga Rp 699 ribu. (Bud/Pur)

Read more »

Hari Pertama Masuk Sekolah, PNS Boleh "Telat" Ngantor

RI-   Dengan alasan hari pertama anak masuk sekolah, besok Senin (27/07) Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan aparatur pemerintah lainnya, boleh terlambat masuk kantor.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menganjurkan kepada para orang tua untuk meluangkan waktunya dan mengantar anak berangkat sekolah pada hari pertama masuk, baik di SD, SMP maupun SMA. Hal tersebut menurutnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan budi pekerti anak, membangun kepercayaan diri anak.

Untuk itu, MenPAN-RB meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi pemerintah memberikan izin atau dispensasi kepada ASN /PNS yang memiliki anak usia sekolah, untuk terlambat masuk kerja karena mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah.

"Masa depan Indonesia terletak pada budi pekerti anak. Untuk itu ASN sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat harus menjadi contoh dan teladan dalam melahirkan dan mendesain anak Indonesia yang berbudi pekerti dan berkarakter kuat", kata Yuddy dalam rilisnya, Minggu (26/07).

MenPAN-RB mengaku himbauan agar ASN/PNS mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah disampaikan setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta. Minggu (26/7).

Menurut Yuddy, Mendikbud meminta bantuan untuk memberikan himbauan kepada segenap ASN, agar menjadi teladan dalam membangun budi pekerti anak yang diawali dengan mengantarnya ke sekolah.   (03/set)

Read more »

Jaksa Agung Bantah Ada Jaksa Jadikan Tersangka Mesin ATM

RI-   Jaksa Agung HM Prasetyo membantah sinyalemen yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Rabu (22/7), perihal jaksa yang memeras atau menjadikan tersangka sebagai mesin ATM.

"Saya yakin tidak ada yang seperti itu", kata Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (24/7).

Namun demikian Prasetyo mengaku masih ada satu dua jaksa yang melakukan praktik pemerasan terhadap seorang tersangka.

"Satu dua orang mungkin masih ada, itu yang kita benahi, kita tidak ada kompromi dengan praktek-praktek yang seperti itu. Jangan digeneralisir", ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pernyataan Presiden tersebut akan menjadi bahan introspeksi bagi institusinya kedepan. "Ini peringatan, akan kami sikapi dengan baik dan sungguh-sungguh", imbuhnya.  (Bud/trb)

Read more »

Menaker Minta Dunia Usaha Tidak Lakukan PHK

RI-  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta perusahaan-perusahaan agar bisa menahan diri dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.

"Kita semua tahu bahwa ekonomi kita sedang mengalami perlambatan. Kita juga memahami apa yang dialami dunia usaha, tapi kita minta agar jangan melakukan PHK dulu", kata Hanif usai Halal bi Halal dengan para pegawai Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/7).

Menaker menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia, dan meminta kepada jajaran Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) untuk memfasilitasi dan mediasi terhadap persoalan tersebut.

Menurutnya saat ini pemerintah terus mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk membuat dunia usaha di tanah air semakin kondusif, semakin baik ke depannya.

Namun demikian, lanjut Hanif, jika dalam keadaan tertentu suatu perusahaan harus melakukan PHK,  pemerintah meminta agar prosesnya disesuaikan dengan aturan yang ada dan hak-hak dari para pekerjanya harus dibayarkan full sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

"Jikapun terpaksa sekali  terjadi PHK maka hak-hak dari para pekerjanya harus dibayarkan full sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Tapi ibaratnya kalo sekarang,  ya puasa sedikit lah. Setelah keadaan ekonomi baik dan mudah-mudahan dunia usaha makin baik. Tahan jangan lakukan PHK", harapnya.   (04/set)

Read more »

Forum Aktivis Lintas Generasi, "Luruskan Kiblat Bangsa atau Cabut Mandat"

RI-  Forum Aktivis Lintas Generasi mendesak pemerintahan Jokowi-Jk segera meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila untuk mewanti-wanti meluasnya gerakan cabut atau tarik mandat.

"Mayoritas forum menyetujui tarik mandat, namun forum masih memberikan waktu kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi bangsa dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang makin mengalami pemiskinan massif dan marginalisasi social ekonomi", kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beny Pamula saat membacakan "PETISI KEPRIHATIANAN RAKYAT INDONESIA" didampingi Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursah Zarnubi, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Ni Made Betriani Saraswati, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) M. Hatta Taliwang, Bendahara Umum PB HMI Bambang Pria Kusuma, di Kantor PGK Jl. Tebet Timur Dalam No. 43 Jakarta Rabu (22/7).

Forum Aktivis Lintas Generasi menilai, Pemerintahan Jokowi-JK selama delapan bulan ini menunjukkan bahwa janji kampanye untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita, ternyata hanya retorika hampa makna. Lebih dari itu, Pemerintahan Jokowi-JK berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepas harga BBM ke mekanisme pasar bebas yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Negara sudah takluk kepada Korporasi Asing dengan member izin perpanjangan khusus ke PT. Freeport dengan menyalahi Udnang-undang. Bersamaan dengan itu, Pemerintahan Jokowi-JK akan menyingkirkan pedagang kaki lima (PKL) dari Kawasan Wisata diseluruh Indonesia, serta menyebabkan kemiskinan missal pada sektor buruh, nelayan dan petani.

Mencermati situasi terakhir, Forum Aktivis Lintas Generasi menyatakan, Pemerintahan Jokowi-JK gagal menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta kerukunan umat beragama dengan kasus terakhir Insiden Tolikara, Papua.

Melalui Petisi ini, Forum Aktivis Lintas Generasi menyindir Pemerintahan Jokowi-JK memiliki prestasi luar biasa, yaitu lakukan percepatan penambahan hutang, padahal janjinya mewujudkan kemandirian. Hingga hari ini hutang Negara dan Swasta mencapai Rp. 4030 trilyun, dimana sebagian besar hutang tersebut berwujud Dollar AS yang menyebabkan kurs rupiah terus menerus melemah.

Selain itu, Petisi ini menyoroti janji-janji Jokowi-JK saat kampanye yang kini mereka ingkari. Saat kampnye berjanji untuk membentuk Kabinet Ramping dan Profesional, akan tetapi janji itu diluluhlantahkan Jokowi-JK sendiri, sehingga yang muncul adalah Kabinet tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.

Forum Aktivis Lintas Generasi menyoroti jumlah penduduk miskin yang meningkat tajam, dan index GINI mencapai 0,43 sebagai indikasi bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar dengan tajam. Fakta-fakta tersebut ditangkap oleh Forum Aktivis Lintas Generasi sebagai bagian dari keresahan rakyat yang sudah tidak dapat lagi diartikulasikan melalui Partai Politik, Parlemen, dan Pemerintah.

Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia ditanda tangani oleh 47 aktivis lintas generasi, mulai dari aktivis senior seperti Bursah Zarnubi, Bambang Wiwoho, M. Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Laode Ida, Djoko Edhi Abdurrrahman, Herdi Sahrasad, Marwan Batubara, Ali Mahsun, Abdul Malik, dan Agus Edy Santoso, hingga aktivis muda dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda seperti Beny Pamula, Ketua Umum DPP IMM, Ni Made Brhariani Saraswati, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Karman, Ketua Umum GPII, Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium PP PMKRI, dan Bambang Pria Kusuma, Bendahara Umum PB HMI.   (04/ali)

Read more »

Presiden Ajak Tokoh Papua Ikut Redam Potensi Konflik

 RI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperbanyak komunikasi dan dialog dengan tokoh dan masyarakat Papua, untuk sama-sama meredam potensi konflik di daerah itu. Hal tersebut dianggap urgent dilakukan agar  insiden yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) lalu tidak terulang kembali.

"Presiden akan melakukan dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk sama-sama meredam, menenangkan situasi di sana, mau pun juga secara  nasional", kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, di Istana Negara,  Jakarta, Rabu (22/7).

Selain itu Presiden juga mengeluarkan instruksi untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap insiden Tolikara.

""Presiden meminta penegakan hukum diselesaikan. Kedua, Presiden memerintahkan segera dilakukan kembali pembangunan fasilitas yang rusak di Tolikara", papar Teten.

Teten menuturkan, untuk membangun kembali masjid dan 15 kios bagi putra daerah Papua, Presiden  Jokowi memberikan bantuan dana sebesar Rp 1 miliar.

Instruksi tersebut, lanjut Teten, telah disampaikan langsung kepada Kepala BIN Sutiyoso, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Badrodin Haiti.   (03/set)

Read more »

Devi Permatasari Bagi-Bagi Hijab Gratis di Kereta

RI-  Ada kejutan dan kebahagiaan tersendiri bagi penumpang commuterline Jabodetabek arah stasiun Kota - Bogor, pada Minggu (12/07) siang. Karena ada artis yang juga Brand Ambassador Mezora, Devi Permatasari membagi-bagikan hijab gratis kepada para penumpang wanita commuterline Jabodetabek tersebut.

Pembagian hijab gratis yang bertemakan Model Hijab Modern di gerbong wanita tersebut merupakan program CSR perusahaan fashion muslim Shaf Corporation (Shafco) melalui salah satu brandnya Mezora yang bekerjasama dengan PT KCJ dan perusahaan media luar ruang PT VIAeight Indonesia.

Devi pun berbagi cerita pengalamannya naik kereta semasa kuliah dulu dibanding dengan kondisi kereta sekarang yang jauh berbeda.

"Kalo sekarang naik kereta sudah sangat nyaman, ada gerbong khusus wanita, ber AC dan dimudahkan dengan adanya kartu, stasiunnya juga sudah rapih dan bersih, sehingga cocok untuk media promosi", kata Devi.

Sementara sebelumnya, Presiden Komisaris Shafco Feny Mustafa mengatakan, pembagian hijab gratis yang bertemakan Model Hijab Modern di dalam kereta tersebut merupakan momen berbagi kebahagiaan ramadhan sekaligus mengenalkan dan mengajak para muslimah Indonesia untuk berhijab.

"Selain bagi-bagi hijab, kita juga akan ada demo hijab tutorial", kata Feny di stasiun Kota, Jakarta.

Feny menjelaskan, kegiatan bagi-bagi hijab gratis ini menandai kerjasama resmi dengan PT KAI yang menyediakan dua gerbong KCJ sebagai media promosi produk Mezora.

"Hari ini kita resmi kerjasama dengan KAI. Ini mengawali kerjasama Mezora dengan PT KAI yang menyediakan dua gerbong promosi untuk produk Mezora. Mulai hari ini secara reguler kita akan melakukan berbagai kegiatan memperkenalkan Mezora sebagai fashion yang nyaman bisa dipakai sehari-hari, terjangkau, berkualitas baik. Kegiatannya akan variatif, mungkin seminggu sekali", jelasnya.   (Bud/Pur)

Read more »

APKLI, “Kasus PKL Monas itu Miniatur Revolusi Sosial”

RI-  Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) dr. Ali Mahsun M.Biomed. mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menggunakan perda penertiban umum (Tibum) dalam menata pedagang kaki lima.

Pasalnya perda penertiban umum terbukti tidak menyelesaikan masalah, bahkan hanya menumpuk potensi konflik yang sewaktu-waktu pasti akan meledak.

"Kan sudah ada payung hukumnya, yakni Perpres 125 dalam menata dan memberdayakan PKL. Gunakan itu. Perpres lebih tinggi dari Perda. Sayangnya tidak semua Pemda memahami ini dan terus memaksakan dengan menggunakan Perda Penertiban Umum", kata Ali saat berbuka puasa bersama di DPP APKLI Jakarta, Jumat (10/07).

Ali menuturkan, kasus Monas beberapa waktu lalu adalah bukti bagaimana letupan kemarahan yang memuncak dari PKL Monas yang terus diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Pemda DKI Jakarta yang menganggap sepi Perpres 125/2012.

"Kasus Monas itu harus dianggap peringatan bagi pemerintah. Ini bisa jadi miniatur Revolusi Sosial bila masyarakat kecil tidak diberdayakan, dan dibuat kelaparan. Pemerintah jangan main api dengan isi perut masyarakat. Realitas Monas itu urusan perut.  Urusan perut harus dilakukan pendekatan humanis, bukan kekerasan ala koboi”, cetus Ali.

Ali menyayangkan bahwa perilakuan yang dialami PKL Monas dirasakan dan dialami oleh hampir seluruh PKL di daerah lain. “Di seluruh daerah akhir-akhir ini PKL digusur. Harusnya pemerintah itu tampil mengayomi. PKL sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama. PKL itu bukan sampah, dia bagian tak terpisah dari kehidupan berbangsa bernegara, dilindungi UUD dan Pancasila. Terlebih PKL juga punya landasan hukum dalam menata dan memberdayakan mereka, dalam bentuk Perpres 125/2012, dimana tidak ada satu klausul pun tentang menggusur, tapi dibina dan diberdayakan. Sayangnya banyak bupati dan gubernur yang belum paham Perpres ini”, jelas Ali.

Ali menegaskan, bila pererintah tidak punya komitmen dalam menata dan membina PKL serta terus menggunakan Perda Tibum, maka dapat dipastikan peristiwa Monas akan terjadi di banyak daerah lainnya.

“Harus ada komitmen pemerintah dalam menata mereka. Harus segera diakhiri bulan madu dengan kongkomerat dan kapitalis. Negara harus punya keberpihakan kepada masyarakat kecil. Keberpihakan tidak adil seperti di Monas, itu menjadikan miniatur revolusi. Itu warning kepada pemerintah. Saya yakin kalau dipaksakan, bisa terjadi revolusi sosial”, tegasnya.

“Karena sesungguhnya,  bila  dimanusiakan dan diajak dialog, berkomunikasi, maka PKL akan sangat mudah dibina, ditata dan diberdayakan", pungkas Ali.    (Bud/Pur)

Read more »

23 Tahun Ancol, 1000 Anak Yatim Nikmati Sea World

RI-  Dalam rangka Ramadhan dan sekaligus memperingati HUT ke 23, Taman Impian Jaya Ancol memberi kesempatan kepada 1000 anak yatim untuk menikmati keindahan kehidupan bawah laut di Sea World Ancol, Jumat (10/07).

Selain memberi kesempatan menikmati Sea World, Ancol juga memberi santunan kepada 1000 anak yatin yang berasal beberapa kelurahan di sekitar Ancol, yakni Pademangan, Ancol, Sunter Agung, juga dari Yayasan Baiturrahman Jaya Ancol, Sekolah Rakyat Ancol, dan Panti Asuhan Yayasan Masjid Pembina.

Dikesempatan yang sama, managemenn Ancol juga mengumumkan akan segera mengoperasi kembali wahana Sea World yang sempat ditutup selama delapan bulan lebih akibat sengketa kontrak antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Sea World Indonesia.

“Sea World akan buka kembali pada 17 Juli 2015. Dengan biota laut yang berubah. Ada beberapa masih milik Sea World.  Tiket masuk nya Rp 80 ribu untuk hari biasa, Rp 90 ribu untuk hari Mingg/ libur nasional. Dan khusus Lebaran Rp 100 ribu”, kata General Manager Departemen Tirta PT. Taman Impian Jaya Ancol, Ellen Gaby Tulangow kepada wartawan di Sea World Ancol, Jumat (10/07).

Ellen mentargetkan, pembukaan kembali wahana Sea World ini, akan semakin menarik antusiasme masyarakat untuk berkunjung dan berlibur di Ancol dan Sea World khususnya. Ellen bahkan berani mematok target 550 ribu pengunjung untuk Sea World sampai akhir tahun 2015.

“Target pengunjung hingga Desember 550 ribu orang. Karena sekarangkan kita banyak tambahan biota laut baru. Kita juga ada ikan Dugong dan jenis lainnya yang tentunya akan semakin menarik masyarakat untuk melihatnya”, jelas Ellen. 

Selain itu, lanjut Ellen, dalam rangka menyambut Lebaran, Ancol juga memberikan potongan tiket masuk Ancol bagi semua jenis kendaraan, sebesar Rp 5000.  “Potongan Rp 5000 ini kami berikan untuk semua jenis kendaraan yang masuk mulai pukul 5 hingga pukul 8 pagi”, ujarnya.    (Bud/Pur)

Read more »

Butuh Uang Mendesak ? Sekarang Ada "Uang Teman"

RI- Menjelang hari raya keagamaan seperti Lebaran, biasanya kebutuhan uang cash akan meningkat. Namun bila kita menghubungi lemmbaga pinjaman yang ada, biasanya mereka hanya memberikan pinjaman dalam jumlah besar untuk jangka waktu cukup lama, ditambah prosedur membuat pusing.

"Di Uang Teman, masyarakat dapat mengajukan aplikasi pinjaman dana talangan tanpa agunan sebesar maksimal Rp 2 juta melalui website UangTeman.com dengan waktu pengembalian maksimal 30 hari, tanpa ribet", kata CEO UangTeman, Aidil Zulkifli saat peluncuran UangTeman.com di Jakarta, Kamis (9/7).

Adil menuturkan, sebelum dana dicairkan melalui transfer bank, peminjam cukup mengisi formulir yang ada di website UangTeman.com. Tim UangTeman lalu akan mengevaluasi melalui algoritma sistem credit scoring and fraud, yang merupakan proprietary teknologi UangTeman, serta melakukan verifikasi data. Seluruh proses peminjaman bersifat cepat, mudah dan aman yang ditujukan untuk membantu peminjam yang membutuhkan dana mendesak.

"Tidak ada biaya tambahan.  Saat pencairan, peminjam akan menerima seluruh dana di rekening mereka secara utuh tanpa potongan biaya tambahan seperti biaya admin ataupun biaya agen", jelasnya.

Bunga pinjaman awalnya sebesar 1% per hari akan dibebankan kepada peminjam dengan maksimal waktu pengembalian selama 30 hari. "Namun tidak seperti lembaga pinjaman lainnya, apabila peminjam dapat mengembalikan dana lebih cepat dari waktu yang ditentukan sebelumnya (pelunasan dipercepat), maka peminjam tidak akan dikenakan denda pelunasan. Jumlah bunga yang dibayarkan pun hanya terhitung sampai hari pengembalian", papar Adil.   (bud/Pur)

Read more »

Indosiar Siapkan Beragam Sajian Istimewa dalam "Spesial Lebaran"

RI- Menyambut Lebaran 1436 H, Indosiar telah menyiapkan sederet tayangan istimewa "Spesial Lebaran". Dibuka dengan Tausiah Mamah & AA Beraksi, Siaran langsung Shalat Ied dari Masjid Istiqlal, dan ada Kartun Keluarga Somat Spesial Lebaran pukul 8.30 WIB.

Keceriaan Lebaran semakin lengkap dengan DT3rong Show pada tanggal 16 dan 17 pukul 17.00 WIB, serta ada penampilan finalis DAcademy 1 dan DAcademy 2 serta bintang tamu Syahrini, Krisdayanti, Nassar, Aliando dll dalam Musik Spesial Lebaran "Senandung Takbir" dan "Senandung Kemenangan".

DAcademy 2 juga akan unjuk kebolehan berakting dalam Drama Musikal Spesial "Ada Apa Dengan D" pada Sabtu dan Minggu 19 dan 20 Juli, pukul 18.00 WIB. Juga ada kisah penuh inspiratif dan hidayah dalam rangkaian film Sinema Spesial Lebaran pada 17-26 Juli pukul 15.30 WIB.

Dari 13-26 Juli pukul 8.30 WIB juga ada Kartun Spesial "Motu Patlu". Dan untuk pecinta bola, Indosiar mempersembahkan 24 pertandingan International Champions Cup 2015 yang diselenggarakan di Amerika, China dan Australia, dengan Tim-tim kuat Eropa : Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester Unites, Manchester City, AC Milan, Inter Milan, AS Roma dll, mulai 12 Juli Juli hingga 6 Agustus 2015.

Melengkapi semua program spesial, tayang pertama kali di TV, film terbaru mega bintang Shah Rukh Khan bersama Deepika Padukone dan Abhishek Bachchan dalam Mega Bollywoo The Movie "Happy New Year" pada Senin 20 Juli pukul 17.30 WIB. (Bud/Pur)

Read more »

Ini Nama Menteri Pembuat Gaduh versi LKP

RI-  Lembaga Klimatologi Politik (LKP) merilis nama-nama Menteri kabinet Kerja jokowi yang banyak membuat kegaduhan publik. Juaranya ditempati oleh Menteri Olahraga dan Pemuda Imam Nahrawi, diikuti oleh Menteri Hukum dan Ham Yasoanna Laoly.

"Kedua pembantu Presiden tersebut paling banyak membuat kegaduhan publik. Ini bertentangan dengan slogan kerja..kerja...dan kerja Jokowi", CEO LKP Usman Rachman saat memaparkan Rapor Kinerja Menteri Jelang Reshuffle Kabinet, di Pulau Dua Restoran, Jakarta, Kamis (02/07).

Kebijakan-kebijakan yang dibuat kedua Menteri tersebut, lanjut Usman,  cenderung memantik terjadinya polemik dan mendegradasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

"Intensitas polemik di publik akibat kebijakan Menpora dan Menkumhan sangat tinggi. Selain itu, sentimen negatif terhadap pemberitaan media terhadap kedua menteri tersebut juga paling tinggi", paparnya.

Usman menjelaskan, sentimen negatif terhadap Menpora terutama terkait dengan kasus pembekuan PSSI dan kegagalan Indonesia di ajang SEA Games 2015. Sedangkan sentimen negatif terhadap Menkumham lebih karena kasus dualisme DPP Partai Golkar dan PPP.

Selain Menteri pembuat gaduh, LKP juga merilis nama-nama Menteri yang paling konsisten mengimplementasikan gagasan Jokowi. Mereka adalah Yuddy Chrisnandi, Tjahjo Kumolo dan Susi Pujiastuti.

Pada survei kali ini LKP menggunakan metode media analysis dan pengamatan secara mendalam (in depth observation) terhadap 10 media surat kabar nasional, 10 media online
Dengan 2640 berita yang dimuat sejak 1 April hingga 26 Juni 2015.

"Barometernya adalah sejauhmana keberhasilan para Menteri dalam mengimplementasikan program Nawa Cita dan Trisakti", tandas Usman.  (Bud/Pur)

Read more »