Ketum PWRI, Suriyanto,PD., SH., “Dukung Kejagung Tangkap Koruptor !!”

RI- Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, hampir di semua Lembaga atau Institusi baik swasta maupun Pemerintah apalagi sekarang ini sedang gencar-gencarnya Pilkada serentak di Seluruh Indonesia pada tahun 2015, masih banyak Petahana (Incumbent) masih ingin merasakan lagi duduk di kursi empuk baik Walikota ataupun Kabupaten di Indonesia dengan tidak sedikit mereka Bakal Calon mengeluarkan anggaran yang lumayan besar baik setor kepada Parpol pendukung maupun persiapan kampanye dan sudah barang tentu pasti ada terjadi Money Politik, agar mereka pasangan Balon lolos dan berhasil melenggang ke Kabupaten atau Kantor Walikota untuk menjadi orang nomor satu di Wilayahnya.

Begitu pula dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi tentang penjualan hak tagih cessie oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) masih banyak yang belum terungkap, seakan kasus-kasus tersebut banyak kalangan yang menikmati bancakan uang haram terkait penjualan aset-aset BPPN, sehingga sekarang ini masih dianggap aman dapat tidur nyenyak.

Namun menurut Ketua Umum PWRI Suriyanto, PD, SH,  masih banyak kasus tindak pidana korupsi penjualan hak tagih/cessie oleh BPPN pada tahun 2013 kepada Victoria Securities International Corporation, yang telah banyak mengalami kemajuan oleh pihak Kejagung RI dengan adanya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dari berbagai pihak, terutama dari BPPN, debitur, Kementerian Keuangan dan Investor Victoria Securities International Corporation,”katanya di DPP PWRI, Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (29/8).

”Sangat disayangkan dari beberapa saksi yang dipanggil diantaranya Sdri. Suzanna Tanojo dan Sdri Lita Rosela mangkir tidak memenuhi panggilan sebanyak 4 (empat) kali pemanggilan tanpa alasan yang jelas, sungguh ini merupakan perbuatan melecehkan Lembaga Hukum terhormat Kejaksaan Agung RI, adapun nomor surat Perintah Penyidikan yakni :Print-23/F.2/F.2/Fd.1/04/2015 pada tanggal 7 April 2015”, tambah pria low profile ini kepada media.

Adapun saksi yang telah menjalani pemeriksaan yang sebelumnya dipanggil beberapa kali tidak hadir, kemudian dihadirkan secara paksa di Kejagung yakni Sdri Lis Lilia Djamin sebagai saksi dan tiba pada Pukul 13.00 WIB di Kejaksaan Agung dengan pengawalan beberapa Keamanan Dalam Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI.

Pihak Kejagung RI telah memanggil Lis Lilia Djamin secara sah menurut hukum/resmi oleh penyidik Kejagung, namun sudah beberapa kali dipanggil yakni saksi Lis Lilia Djamin tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, sehingga 5 (lima) orang terdiri dari Jaksa Penyidik dan Keamanan Dalam mendatangi kantor saksi di PT. Victoria Securities International di Jakarta dan langsung membawanya keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari isi pemeriksaan saksi Lis Lilia Djamin menerangkan tentang hak pelelangan dan hak tagih di BPPN, dan sampai siaran pers ini dibuat saksi Lis Lilia Djamin masih terus diperiksa oleh tim yang menangani kasus tersebut dan saksi-saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidikan atas kasus tersebut akan dilakukan pemanggilan secara paksa.

Suriyanto juga menyayangkan adanya Laporan pihak PT VSI kepada Ketua DPR RI, seharusnya jika pihak PT VSI tidak berkenan dan menganggap kasus penggeledahan di kantornya salah sasaran dan salah objek, maka sepantasnya melaporkan kepada PTUN atau Pra Peradilankan Kejagung, bukan malahan melaporkan ke DPR-RI, sungguh aneh dan DPR RI pun merespon laporan tersebut dan memanggil Jaksa Agung dan jajarannya ke DPR RI untuk dimintai keterangan dan Kejagung dipanggil atau diundang DPR RI Komisi III hingga hampir dua kali dipanggil ke hadapan anggota DPR yang akan dilaksanakan Dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, pada Senin tanggal 31 Agustus 2015, dengan jadwal acara Penjelasan Jaksa Agung terkait RUU KUHP dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi, dengan surat bernomor PW/12206/DPR RI/VIII/2015.

“Saya dan Seluruh DPD serta DPC PWRI Seluruh Indonesia mendukung penuh Kejagung dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya, terutama yang menyangkut aset-aset BPPN yang selama ini masih belum terungkap, apalagi kasus-kasus hak tagih (cessie) oleh BPPN yang masih belum terjamah semuanya, maka kami harapkan kepada masyarakat Indonesia marilah kita dukung Kejaksaan Agung RI dan Lembaga hukum hukum lainnya dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia, tangkap koruptor, penjarakan dan miskinkan agar mereka kapok”, pungkasnya. (PUR/MHD)

Read more »

Jangan Abaikan Medical Check Up

RI- Hubungan kerja antar perusahaan dan karyawan dapat terpengaruh dengan kondisi fisik/ kesehatan para karyawannya. Karena itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan medical check up (MCU) sebelum maupun rutin sesudah seseorang menjadi karyawan.

"Umumnya perusahaan melakukan MCU pre-employment, sebelum menjadi pekerja. Itu tentunya untuk mengetahui tingkat kesehatan calon karyawan agar didapat pekerja yang sehat dan produktif. Karena SDM yang sehat dan produktif merupakan aset perusahaan paling penting", kata Koordinator MCU RSU Bunda , Dr. Sphatika Ekakarttika (Tika) saat Media Gathering "Pentingnya Medical Check up bagi Karyawan" di RSU Bunda Jakarta, Jumat (28/08).

Tika menuturkan, pada dasarnya, MCU dibutuhkan bagi semua orang. Karena itu, baik sebagai pekerja maupun individu harus melakukan medical check up secara berkala untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatannnya.

"Setiap orang secara individu perlu memeriksa kesehatannya. Sayangnya tidak semua masyarakat sadar pentingnya MCU, padahal MCU bisa mendeteksi dini berbagai penyakit, sehingga bisa dilakukan pengobatan sedini mungkin", ujarnya.

Alasan utama masyarakat, lanjut Tika, karena faktor biaya, waktu, rasa takut, ataupun merasa tidak ada keluhan. "Kenapa banyak yang tidak lakukan ? Gambarannya mahal. Habisin waktu. Takut ketahuan penyakitnya. Atau juga merasa tidak perlu karena merasa tidak ada keluhan", imbuhnya.

Dr. Edi Alpino MKK menambahkan, berdasar regulasi ketenagakerjaan, setiap perusahaan diwajibkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada karyawan. Karena itu menurutnya, sebaiknya MCU bagi existing employee harus dilakukan secara rutin.

"Untuk pekerja, MCU harus dilakukan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi pekerja. Jadi biasanya perusahaan ambil per paket agar sesuai. Sasaran MCU tentunya agar terjadi penurunan angka kecelakaan kerja. Biaya berobat juga bisa turun. Dan produktifitas karyawan naik", paparnya.

Edi melanjutkan, meski dalam aturan ketenaga kerjaan sudah jelas, namun sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan layanan MCU kepada karyawannya, tidak tegas disebutkan.

"Ada konsekuensinya dalam penerapan SMK3. Secara UU, saya belum melihat at list ada sanksi bila perusahaan tidak lakukan medical check up. Sanksi ini lebih banyak berupa sanksi administratif.  Biasanya apa ? Seperti dihambat atau ditundanya dalam perijinan K3 nya", jelasnya.

Sementara Direktur RSU Bunda Jakarta, Dr. Didit Winnetouw mengatakan, saat ini kebutuhan medical check up bagi karyawan perusahaan sangat tinggi. Di RSU Bunda sendiri sejak berdiri, sebenarnya juga sudah memiliki layanan medical check up, baik bagi individu maupun pekerja, dengan biaya kompetitif.

"Umumnya masyarakat mengenal RSU Bunda sebagai rumah sakit yang memberi layanan khusus ibu dan anak. Tapi sebenarnya sejak berdirinya, RSU Bunda juga melayanani medical check up. Hanya memang untuk MCU ini, individu baru sekitar 15-20 persen. Dominan perusahaan. RSU Bunda Jakarta menawarkan added value berupa layanan medical check up yang custom sesuai resiko kerja dan kebutuhan masing-masing perusahaan", jelas Didit.   (Bud/Pur)

Read more »

Mendagri Resmikan Program Study Ilmu Politik UKI

RI-   Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan berdirinya Program Study (prodi) Ilmu Politik di Fakultas Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Kamis (27/08).

Mendagri berharap dengan berdirinya prodi Ilmu Politik UKI maka akan meningkatkan peran positif UKI dalam membenahi kebijakan-kebijakan politik nasional. “Meski terlambat, diharap UKI bisa terdepan membenahi kebijakan politis”, ujarnya.

Mendagri mengakui, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun opini dan kesadaran masyarakat akan hak politiknya dalam menentukan arah pembangunan. “Masyarakat yang sadar akan hak politiknya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, maka dapat memberi sumbangan positif demokrasi di Indonesia”, tandasnya.

 Sementara Ketua Program Studi Ilmu Politik UKI, Dr Isbodroini Suyanto MA., mengatakan, progran Studi (prodi) Ilmu Politik UKI akan mengambil spesialisasi Otonomi Daerah dan Demokrasi. Hal tersebut menurutnya sangat sesuai dengan trend yang berkembang dimana peran dan posisi daerah menjadi sangat penting bagi perpolitikan di Indonesia.

“Itu ditandai dengan adanya pilkada serentak 9 Provinsi dan 257 Kabupaten/ Kota", paparnya.

Dekan Fisipol UKI, Drm Drs. Witarsah Tambunan M.Si menjelaskan, prodi Ilmu Politik UKi dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan memudahkan mahasiswa untuk belajar dan mencari data akademik lebih cepat.

”Kami ditunjang staf pengajar lulusan Universitas terbaik di Indonesia dan Luar Negeri. Selain itu disini juga sudah tersedia teleconference room, news room, perpustakaan dan fasiliitas hot spot/ wi-fi. Disisi lain, UKI mempunyai jaringan luas baik dalam dan luar negeri yang akan membantu mahasiswa untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi", paparnya.

Untuk informasi, Program Studi Ilmu Politik UKI untuk semester Ganjil 201d/2016 masih membuka kesempatan hingga September 2015 kepada lulusan SMU untuk mendaftar sebagai mahasiswa Fisipol UKI.  (Bud/Pur)

Read more »

Ayo, Daftarkan Tokoh Inspiratifmu di "Urban Hero Hunt"

RI-  Garnier MEN kembali melanjutkan kampanye Garnier MEN Urban Hero yaitu Urban Hero Hunt ("The Hunt"), yakni pencarian para pria Indonesia yang ingin dan mampu melampaui potensi dirinya. Mereka berani untuk menerima tantangan untuk menjadi The Next Urban Hero.

General Manager of Consumer Product Division, PT LOreal Indonesia, Yannis Rodocanachi mengatakan, "Urban Hero Hunt" merupakan salah satu bentuk kontribusi Garnier Men kepada para pria Indonesia untuk lebih percaya diri dan menjadi individu yang lebih baik.

"Urban Hero" itu kampanye Garnier MEN  untuk menjadikan para pria Indonesia untuk terus termotivasi untuk menembus batas kemampuan diri. Menjalani kegiatan sehari-hari menghadapi rintangan. Dengan semangat Urban Hero, pantang menyerah, melihat setiap rintangan menjadi tantangan. Tidak hanya sampai disitu, tapi juga membawa inspirasi positif bagi sesama dan lingkungan, untuk mengubah hal-hal biasa menjadi luar biasa”, kata Yannis di Jakarta, Selasa (25/08).

Yannis menjelaskan, menjadi menjadi inspirasi dalam pengertian "Urban Hero" tidak harus pada tingkat negara/dunia, namun juga setiap level kehidupan/ kegiatan sehari-hari, seperti dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

"Jadi siapapun yang bisa memberi dampak/ kontribusi positif pada sesama dan lingkungan, dia adalah Urban Hero. Melalui Urban Hero Hunt ini kami ingin mengajak dan menantang mereka untuk melewati potensinya", paparnya.

Gimana caranya ? lanjut Yannis, sangat simple, yakni masyarakat dapat mengunduh website. www.urbanhero.com dimana mereka bisa mendaftarkan diri maupun tokoh inspiratifnya dengan memberikan ceritera, video dan lainnya.

"Jadi siapa saja bisa jadi Urban Hero. Siapapun bisa dinominasikan. Kriteria penilaiannya, cerita yang masuk akan dinilai oleh publik, dimana 10 cerita terbaik pilihan publik ini akan menjadi pemenangnya, dan dari 10 nominator pilihan publik tersebut akan dipilih 3 besar oleh tim juri kami", ungkap Yannis.  (Bud/Pur)

Read more »

Pemprov DKI Gratiskan Pelajar Naik Transjakarta

RI- Mulai Senin (24/8) besok, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) boleh naik bus Transjakarta secara gratis. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi seorang siswa tertinggal masuk sekolah karena persoalan transportasi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, selain Transjakarta, kedepannya, bila sudah terintegrasi, maka pelajar juga tidak perlu bayar untuk naik Kopaja dan Kopami.

"Mulai besok, seluruh pelajar yang memiliki KJP, akan bisa naik Bus Transjakarta grati", kata Basuki usai penutupan acara Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (23/8).

Selain gratis bagi pelajar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menggratiskan bus Transjakarta bagi Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Penanganan Prasana dan Sarana Umum (PPSU), dan lansia. (Bud) 

 

Read more »

Sumatera dan Kalimantan Dikepung 966 Titik Api

RI-  Jumlah titik api (hotspot) di daerah Sumatera dan Kalimantan dalam beberapa hari terakhir kembali merebak.

Kepala Pusdatin dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, berdasarkan data BMKG dari pantauan satelit Modis (Terra-Aqua), pada Kamis (20/8), terdapat 966 hotspot, yaitu 720 hotspot di Sumatera dan 246 hotspot di Kalimantan. Dari 720 hotspot di Sumatera tersebar di Sumsel 317, Jambi 247, Riau 94, Lampung 21, Bengkulu 7, Babel 26, Sumbar 4, Kepri 1, dan Sumut 3.

"Bertiupnya angin dari Selatan ke Utara menyebabkan Riau makin tertutup asap kiriman dari Jambi dan Sumsel, selain juga asap produk dari Riau sendiri. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya 3 km, Pelalawan 2 km, dan Rengat 3 km akibat tertutup asap", kata Sutopo dalam rilisnya, Kamis (20/8).

Atas kondisi tersebut, lanjut Sutopo, gubernur Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel dan Kalteng telah menyatakan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla. Sedangkan untuk Jambi hingga saat ini belum ada pernyataan darurat bencana dari gubernur. "Padahal karhutla sudah meluas dengan 247 hotspot", ujarnya.

Sutopo memaparkan, saat ini upaya pemadaman karhutla terus dilakukan oleh tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, BNPB, BPPT, MPA dan lainnya. BNPB mengerahkan 3 pesawat terbang untuk operasi hujan buatan dan 6 helicopter pemboman air. Hujan buatan di Riau dilakukan sejak 22/6/2015 hingga saat ini telah menaburkan garam 100 ton di awan-awan potensial dengan pesawat CN 295 TNI AU. Di Sumsel, hujan buatan telah menaburkan 45 ton garam dengan Casa 212, sedangkan di Kalbar dengan pesawat Hercules C-130 TNI AU.

Satgas udara melakukan pemboman air dari udara dengan helicopter. Di Riau dioperasikan 2 helicopter jenis Sikorsky dan Kamov untuk pemboman air. Sekitar 10,4 juta liter air dijatuhkan dari udara pada lokasi karhutla. Di Sumsel dengan helicopter Bell telah menjatuhkan 5,5 juta liter air. Sedangkan di Kalbar dengan helicopter Kamov, dan di Kalteng dengan Bell yang sekali terbang membawa 4.500 liter air.

"Ancaman karhutla akan makin mengancam seiring dengan kemarau yang makin kering", kata Sutopo mengingatkan.   (Bud/stp)

Read more »

Berhenti Kerja atau Kena PHK, Pekerja Bisa Cairkan JHT

RI- Terhitung mulai 1 September 2015, para pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai besaran saldo.

"JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi Pekerja yang meninggal dunia dan Pekerja yang sudah mencapai usia 56 tahun, serta Pekerja yang mengalami cacat tetap", kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dakhiri saat mengumumkan revisi (perubahan) aturan soal pencairan JHT terdapat  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis ( 20/8).

Menaker menuturkan, perubahan peraturan ini  dilakukan untuk mengakomodir kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang  di masyarakat  khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh. Konten dari aturan baru ini sama dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja, yakni, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja bisa mencairkan JHT  1 bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja.

"Bagaimana tata cara dan pembayaran manfaat Jaminan  Hari Tua diatur lebih lanjut secara detail dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua", ujarnya.

Menurut Hanif, pencairan manfaat JHT dapat juga diambil selama peserta aktif dengan catatan masa kepesertaan minimal sepuluh tahun dan manfaat JHT dapat diberikan paling banyak 30% dari jumlah  JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain.  (05/set)

Read more »

Pemerintah Bebaskan Pagelaran Seni, Musik dan Olahraga dari PPN

RI-  Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 158/PMK.010/2015  menetapkan sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan dalam kelompok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jenis kesenian dan hiburan yang termasuk tidak dikenai PPN itu adalah: a. Tontonan film; b. Tontonan pagelaran kesenian, tontonan pagelaran musik, tontonan pagelaran tari, dan /atau tontonan pagelaran busana.

Selain itu c. Tontonan kontes kecantian, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya; d. Tontonan berupa pameran; e. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap; g. Tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan h. Tontonan pertandingan olahraga.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 13 Agustus 2015.  (04/set)

Read more »

Ayo Dukung, "Ibu Bekerja dan Menyusui"

RI- Meski semua ibu tahu ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi selama tahun pertamanya, namun ternyata hanya 27 persen saja  anak di Indonesia yang mendapatkan ASI selama 6 bulan pertama (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012). Sisanya mengkonsumsi susu formula (susu bubuk), meski masyarakat juga tahu susu formula tidak sebaik ASI.

Ketua Umum PP IDAI, DR. Dr Aman Pulungan SpA (K)  mengatakan, pemerintah, utamanya perusahaan harus mendukung ibu bekerja yang masih menyusui bayinya, untuk terus memberikan ASI, dengan cara menyediakan ruang khusus di tempat kerja.

"Tanpa disadari sebenarnya tempat kerja akan mendapat manfaat, apabila tenaga kerja didukung menyusui. Selain anak lebih sehat, maka tenaga kerja pun akan lebih jarang absen. Kesehatan anak dan ibu yang baik akan berdampak pada peningkatan kesehatan keluarga. Tenaga kerja juga akan lebih loyal kepada tempat kerja yang telah memberikan perhatian dan dukungan di saat mereka memerlukannya", kata Aman dalam seminar bertema "Ayo Dukung Ibu Menyusui dan Bekerja" yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) dan Satgas ASI, di Jakarta, Selasa (18/8).

Aman memaparkan, angka kelahiran di Indonesia tergolong tinggi, yaitu 4,5 juta/tahun, dimana 1,5 juta diantaranya lahir di Jabodetabek sebagai pusat perdagangan dan bisnis.

"Saat ini semakin banyak wanita yang bekerja untuk membantu penghasilan keluarga, apalagi di area Jabodetabek dengan biaya hidup juga relatif tinggi dibanding daerah lain. Ketika wanita memperoleh kesempatan untuk bekerja, saat itu pula masalah demi masalah mulai tampak. Banyak sekali ibu yang masih menyusui namun harus kembali bekerja, biasanya saat bayi berusia 2 atau 3 bulan. Faktanya, situasi acapkali membuat ibu menyerah atau gagal menyusui dan akhirnya memilih menggunakan susu formula", paparnya.

Kondisi tersebut, lanjut Aman, harus segera diperbaiki dengan memberi dorongan kepada seluruh stakeholder bangsa Indonesia untuk mensukseskan kampanye dan gerakan "Breastfeeding and Work: Lets Make it work !", atau "Bekerja dan Menyusui: Ayo Dukung !".

"Perjalanan menyuarakan hak bayi untuk mendapat yang terbaik memang masih sangat panjang. Tapi kami percaya, melakukan hal yang baik dan benar adalah hal terbaik untuk kita lakukan dalam hidup kita", tegasnya.  (Bud/Pur)

Read more »

KSPI, "Produk Mandom Akan Ditolak Internasional"

RI-  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) mengancam akan melakukan international campaign untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus PT Mandom Indonesia Tbk.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, langkah kampanye internasional ini dirasa perlu dipersiapkan karena tidak adanya penyelesaian berarti dalam kasus terbakarnya pabrik PT Mandom Indonesia yang menewaskan 27 pekerja dan 30 pekerja lainnya dalam kondisi kritis akibat mengalami luka bakar lebih dari 60 persen.

"Kita sudah siapkan surat ke Presiden, Kapolri, Menaker, agar kasus ini dibuka transparan dan segera diselesaikan. Sudah satu berlalu dan tidak ada kemajuan berarti. Kami lihat tidak ada itikat baik dari kepolisian untuk mengungkap kasus ini dengan transparan", kata Iqbal didampingi Sekertaris Jenderal ITUC AP, Noriyuki Suzuki, di Jakarta, Selasa (18/8).

Iqbal menuturkan, bila pemerintah dan Mandom tidak melakukan langkah-langkah tepat, maka international campaign terpaksa dilakukan, dan hal tersebut akan membawa dampak sangat besar bagi penjualan produk Mandom, juga bagi daya tarik investasi nasional.

"International campaign dapat memaksa pemimpin dunia untuk menghukum Mandom dengan melarang produk produk Mandom dijual di negara negara tersebut. Dan investor tentunya akan bertanya tanya bagaimana hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus tersebut", paparnya.

Iqbal menilai, kasus Mandom sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, sebab secara nyata ada pelanggaran yang dilakukan Mandom.

"Pabrik itukan baru. Belum ada pemeriksaan inspeksi dari instansi terkait. Karyawan tidak pernah diberi pelatihan K3. Status kerjanya magang, lebih buruk dari oursourcing. Bagaimana orang dengan status kerja tidak jelas, dimasukkan dalam wilayah kerja berbahaya, bertekanan gas tinggi dan beracun. Seharusnya orang bekerja di daerah berbahaya itu harus mendapat pelatihan. Dan bila terjadi kecelakaan kerja, maka harus terbuka. Ini sudah 30 hari penyidikan tidak jelas hasilnya, itu tidak masuk akal", jelas Iqbal.

Karena itu, lanjut Iqbal, KSPI mendesak agar pemerintah menangkap dan penjarakan pengusaha PT Mandom Indonesia, sebab insiden tersebut diduga merupakan tindak pidana kelalaian yang menimbulkan kematian dan luka berat.

"Pidanakan pengusaha yang sudah lakukan dugaan "pembunuhan". Harus ada ganti rugi Rp 2 miliar per orang karena kerugian materiil dan immateril", ujarnya.

Noriyuki Suzuki menambahkan, pihaknya akan mendukung penuh langkah-langkah hukum yang akan dilakukan KSPI. Terlebih karena Mandom adalah perusahaan multy nasional sehingga harus mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh ILO. Terutama menyangkut keamanan dan keselamatan kerja.

"Pekerja harus aman dalam bekerja. Harus terhindar dari "pembunuhan". Tempat kerja harus menjadi tempat aman dalam bekerja. Ini hak dasar pekerja. Di seluruh dunia, harus ada Komite K3. Di Indonesia itu namanya P2K3, dimana keanggotaanya harus melibatkan unsur buruh di dalamnya. Ini di Mandom tidak ada", ungkapnya.  (Bud/Pur)

Read more »

Ini Rekomendasi IABI Terkait Dampak Kemarau Panjang

RI- Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI merekomendasikan empat hal yang sepatutnya dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat menhadapi dampak kekeringan musim kemarau tahun 2015 ini.

"Pertama, pemerintah pusat dan daerah agar bekerjasama melakukan identifikasi kondisi saat ini, memprediksi ketersediaan air hingga November, dan menginventarisasi kekuatan sumber daya yang ada", kata Ketua Pokja Kekeringan IABI, Dr. Agus Maryono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/08).

Menghadapi kekeringan, jangka pendeknya, lanjut Agus, maka teknologi tepat guna maupun teknologi canggih perlu diaplikasikan untuk untuk mencari sumber-sumber air, penjernihan air, desalinasi air laut, maupun teknologi rekayasa atmosfir. "Penanganan bencana kekeringan harus menjadi ancaman dampak perubahan iklim, tidak dipandang secara darurat", ujarnya.

Rekomendasi kedua, tambah Agus,  pusat dan daerah harus bersama-sama dalam memberikan informasi dan prediksi jauh sebelumnya, tentang tingkat kekeringan yang akan terjadi, serta mensosialisasikan pola tanam yang berbasis pada teknologi keikliman, dan menganggarkan penciptaan cadangan air, baik melalui penyelamatan hutan dan DAS maupun upaya pemanenan air hujan.

"Sangat penting memanen, menabung air hujan. Baik ditampung di toren/ bak tampung, membangun sumur resapan atau dengan bio pori, mengaktifkan kembali embung, danau, telaga. Atau juga membangun kolam-kolam besar bagi industri. Di desa-desa budayakan membangun kolam-kolam atau parit-parit. Dan untuk masyarakat kota yang punya sumur, air hujan bisa ditampung disitu. Yang penting bagaimana cara agar air hujan dioptimalkan", papar Agus.

Rekomendasi ketiga, masyarakat bersama pemerintah dan kelompok peduli perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana melakukan kampanye pengelolaan air yang bijaksana dan berkeadilan.

"Jangan malu menggunakan air hujan. Di negara-negara maju juga mulai menggunakan air hujan bagi keperluan sehari-hari. Kita hanya harus memperbaharui teknologinya agar dihasilkan air hujan dengan kualitas lebih baik", ujar Agus.

Rekomendasi keempat, analisis prakiraan El Nino tahun 2015 perlu ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif agar keandalannya dapat efektif di beberapa wilayah zona musim. "Melalui NDVI dikombinasikan dengan ketersediaan air harus dapat memetakan wilayah yang beresiko tinggi terhadap kekeringan. Kita persiapkan agar kekeringan tahun depan tidak terjadi", pungkas Agus.  

Untuk diketahui, kemarau tahun ini dipengaruhi El Nino kuat, artinya terjadi peningkatan suhu permukaan laut 1 derajat celcius. Ini sama dengan kekuatan tahun 1997.  (Bud/Pur)

Read more »

Mega Minta KPK Dibubarkan Karena Takut Terbakar BLBI ?

RI- Keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dianggap sebagai penghianatan terhadap cita-cita luhur para pejuang dan pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia.

"Setback, ironi dan sungguh paradoks keinginan Megawati membubarkan KPK. Itu tak ubahnya sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur para pejuang dan pendiri bangsa dan Negara RI sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Ini kado terburuk dari mantan Presiden RI ke-5 pada Dirgahayu RI ke 70 ini", kata Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun, dr., M. Biomed di Jakarta, Selasa (18/08).

Untuk diketahui, Megawati melontarkan wacana pembubaran KPK karena menganggap lembaga antirasuah itu sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk untuk waktu singkat. Faktanya, KPK masih tetap eksis setelah lebih dari satu dekade.  "Komisi yang sifatnya ad hoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan",  tegas Mega, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/08).

"Padahal Mega tahu, korupsi di Indonesia makin sistemik dan massif seperti penyakit kanker akut yang menyebar ke seluruh tubuh, menggerogoti dan bangkrutkan negara, serta semakin menyengsarakan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Harusnya Mega mengajak melawan korupsi bersama-sama", papar Deklarator Palapa Lima Indonesia ini.

Ali menilai, kado putri sang Proklamator Soekarno ini sungguh diluar kepatutan karena KPK justru lahir saat pemerintahan RI dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan maksud memberantas korupsi hingga keakarnya.

"Jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar. Jangan karena takut terbakar BLBI lantas KPK akan dibubarkan. No Way ! Untuk itu, APKLI tolak dan mengecam keinginan Megawati membubarkan KPK. Ada KPK saja korupsi masih merajalela, apalagi bila dibubarkan", tegas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998.

Menurut Ali, pernyataan Ketua Umum DPP PDIP (the ruling party) agar KPK dibubarkan, akan memperkeruh kondisi negara dan bangsa yang saat ini dalam fase "kritis". Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, lanjut Ali, bukan saja terjadi pemiskinan dan kelaparan massal, lebih dari itu, eksistensi, keutuhan dan kedaulatan Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 segera robek dan tercabik-cabik.

"Bahkan Indonesia sebagai Negara terancam bubar. Oleh karena itu, saatnya ada Gerakan Oposisi Nasional untuk Indonesia, sebuah gerakan bersama untuk menyelamatkan Indonesia agar tidak karam masuk dalam dasar lautan", pungkas Ali.  (BUD/ali)

Read more »

RAPBN 2016: Pendapatan Rp 1.848 Triliun, Belanja Rp 2.121,3 Triliun

RI-  Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 yang akan segera dibahasnya bersama DPR.

Dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.

Dalam RAPBN 2016 tersebut, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Sementara penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. "Defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun", kata Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna DPR-RI, di Ruang Nusantara Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).

RAPBN 2016 yang diajukan oleh Presiden Jokowi itu menggunakan asumsi makro: a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%; b. Laju inflasi 4,7%; c. Nilai tukar rupiah Rp 13.400/dollar AS; d. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5%; e. Harga minyak mentah Indonesia 60 dollar AS/barrel; dan kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari.  (Bud)

Read more »

70 Tahun Indonesia Merdeka, "Bangsa Ini Mundur 34 Tahun"

Raja.com--  70 tahun sudah Indonesia merdeka, namun negeri gemah ripah lohjinawi yang digadang-gadang kaya SDA, kaya budaya, dan kaya SDM ini seolah diam ditempat tak mampu menghantarkan rakyatnya pada harkat, martabat dan kesejahteraan yang lebih baik.

"Bangsa ini mundur 34 tahun dari berbagai bidang yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat", kata Ketua Umum Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), Markoni Koto SH, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/08).

Menurut Markoni, di usia 70 tahun seharusnya negara sudah mampu memantapkan kaki anak negeri ini pada tingkat kesejahteraan yang baik.

"Ironisnya  justru rakyatnya hidup dalam kemiskinan, dan yang lebih parah masih ada rakyat yang makan nasi aking (nasi basi) akibat mahalnya harga sembako yang membuat rakyat di berbagai daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Ditambah lagi dengan intervensi asing di bidang ekonomi, serta pelemahan rupiah yang akan bermuara pada PHK massal. Itu semua sangat mengkhawatirkan", jelasnya.

Sayangnya lagi, lanjut Markoni, hal tersebut diperparah dengan ketiadaan figur pemimpin bangsa yang dapat menjadi panutan, mampu menyatukan dan mengayomi seluruh elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Itu dibuktikan dengan minusnya balon pemimpin/kepala daerah negarawan sejati yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dalam dirinya, pada Pilkada Serentak ini. Hasilnya dapat kita prediksi, akan lahirnya kepala daerah "perampok" yang hanya akan menghabiskan uang negara, APBD dan APBN. Padahal seharusnya mereka berfikir bagaimana menciptakan PAD untuk daerah masing masing. Bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat di daerahnya dengan memanfaatkan SDA yang ada baik itu sektor perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan secara optimal, agar tidak salah kelola, alias dikelola asing, karena hal itu (dikelola asing) menyalahi dan menghianati cita cita para pejuang bangsa terdahulu", paparnya.

Markoni berharap, 70 tahun Indonesia merdeka dapat menjadi momen penting untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa. Para pejabat di pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,  lanjut Markoni, harus tegas menolak intervensi asing. Jangan pernah mengorbankan rakyat, terlebih hanya karena jabatan semata.

"Pekat IB mengingatkan bahwa dalam bernegara rakyat adalah prioritas untuk disejahterakan bukan dimiskinkan. Ayo segera gerak cepat. Bangkit ! Harus satu kata dan perbuatan.  Wujudkan apa yang sudah dijanjikan sebelum menjadi pejabat negara.  Bangsa ini harus menjadi bangsa yang lebih maju. Saat ini semua rakyat teriak dengan beban ekonomi yang menghimpit, dan para pejuang pun tidak rela negara dikendalikan oleh asing. Tolak intervensi asing ! Semoga para pemimpin diberi nilai ketakwaan dan amanah untuk seluruh rakyatnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 (non amandemen) bahwa bangsa ini harus lebih maju dan makmur untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa like or dislike, bukan untuk kepntingan kelompok atau golongan", pungkas Markoni.   (PUR/any SH)

Read more »

Presiden Sebut Ada Mafia Mainkan Harga Daging

RI-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ada mafia di balik mahalnya harga daging saat ini. . Ia merujuk harga daging sapi di negara lain yang bisa jauh di bawah Rp 100.000 per kilogram. Untuk itu, Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang "bermain" di balik tingginya harga daging sapi itu.

Menurut Jokowi, stok daging sapi saat ini sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun stok itu sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama ini telah dilakukan.

"Pertanyaan saya, kalau kita impor banyak, harga daging bisa turun menjadi Rp 100 atau Rp 90 ribu tidak? kenyataannya harga daging sapi di Indonesia saat ini berkisar Rp 120 ribu hingga Rp 130 ribu per kilogram. Padahal, di negara lain harganya hanya Rp 50 ribu", kata Jokowi di Jakarta, Senin (10/8) .

Jokowi berjanji akan menuntaskan permasalahan ini hingga ke akarnya. Pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang menimbun stok daging sapi. "Saya nanti akan beli langsung, pemerintah akan beli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging itu bisa lebih murah", paparnya. (BP/set)

Read more »

Daging Melambung, Pemerintah Tugaskan Bulog Intervensi Pasar

RI- Menko Perekonomian Sofyan Djalil menmastikan pemerintah  segera mengambil tindakan, termasuk memberi kewenangan lebih besar kepada Bulog, untuk menstabilkan harga daging yang terus melambung menembus Rp 120 ribu per kilo.

"Harga sekarang ini sudah tidak rasional. Supply-nya ini harus kita bereskan", kata Sofyan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8).

Sofyan menuturkan, mekanisme pasar dalam kasus tingginya harga daging sapi saat ini kuncinya adalah supply and demand. Karena itu, pemerintah telah memerintahkan Bulog untuk segera melakukan intervensi ke pasar untuk membereskan suply nya.

"Bulog sekarang melakukan intervensi ke pasar. Kemarin saya rapat dengan Dirut Bulog, yang  mengatakan mereka siap melakukan intervensi ke pasar terutama adalah mengatasi kelangkaan yang terjadi di pasar hari ini. Itu jangka pendek sekali. Tapi jangka menengah dan panjang kita harus bereskan supply-nya", jelas Sofyan.  (04/set)

Read more »

LOreal Professionnel Hadirkan Red Sombre Waves

RI-  Setelah sebelumnya sukses dengan servis V Look yang mampu memberikan tampilan wajah yang lebih ramping melalui kombinasi teknik pewarnaan, pengguntingan, dan penataan rambut, LOreal Professionnel memperkenalkan kehadiran Red Sombre Waves sebagai pengembangan dari servis V Look, yang hadir dalam bentuk harmonisasi Korean Perm pertama yang terinspirasi dari tampilan ala red-carpet, serta teknik pewarnaan Sombre bernuansa kemerahan.

Kembali diwakili oleh Yoon Eun Hye, LOreal Professionnel Brand Spokeperson Asia pertama yang sebelumnya tampil mewakili servis V Look, servis ini hadir sebagai inovasi terkini persembahan LOreal Professionnel kepada para fashionista Indonesia yang menginginkan tampilan chic dan elegan layaknya para undangan di red-carpet.

Evolusi perjalanan teknik pewarnaan dan tekstur rambut telah mengantarkan industri hairdressing kepada teknik Korean Perm dan Sombre yang banyak diminati belakangan ini. Korean Perm sendiri merupakan metode pengeritingan rambut ala Korea yang menghasilkan tekstur keriting pada rambut dalam format yang lebih natural dan feminin, berbeda dengan metode pengeritingan konvensional yang cenderung menghasilkan rambut keriting nan kaku dan jauh dari kesan alami, sedangkan Sombre, yang merupakan akronim dari Subtle Ombre, adalah perkembangan dari teknik Ombre, yang menghadirkan permainan gradasi warna pada rambut. Jika sebelumnya gradasi warna yang ditampilkan oleh teknik Ombre terlihat begitu signifikan, dan seringkali membuat kesan kurang natural, maka teknik pewarnaan Sombre hadir dengan kelembutan permainan gradasi warna pada rambut, sehingga menciptakan efek super natural yang cocok diaplikasikan pada berbagai jenis panjang rambut.

Red Sombre Waves yang memadukan teknik cutting V Look, pewarnaan, dan tekstur ini dilakukan oleh para hairdresser LOreal Professionnel dengan memanfaatkan teknologi Dulcia Advanced yang mampu menghadirkan servis cold perm untuk rambut ikal bouncy, tahan lama, dan mudah ditata, dengan kandungan Moist Lock Complex dan Ionene G untuk memastikan kelembapan rambut dapat terjaga dan terbebas dari kerusakan, dan teknik pewarnaan Red Sombre hadir dalam ragam pilihan warna produk Majirel & Majicontrast. Rangkaian Majirel dikenal akan kemampuannya untuk menciptakan warna yang intens dan memiliki teknologi Incell dan Ionene G yang mampu merawat rambut hingga lapisan kutikula rambut terdalam.

Untuk menyempurnakan penataan, Red Sombre Waves membutuhkan teknologi rangkaian produk styling dari LOreal Professionnel, yaitu Full Volume, Spiral Splendour, dan Air Fix dari Tecni.Art dan Mythic Oil yang mampu memaksimalkan tatanan rambut agar lebih prima. Red Sombre Waves Service kini dapat diperoleh di seluruh salon-salon LOreal Professionnel di seluruh Indonesia.   (PUR)

Read more »

Waspadai Modus Baru Begal, "Handphone Tertinggal"

RI-  Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dengan modus operandi kejahatan yang tergolong baru yakni memancing korbannya dengan menggunakan handphone yang sengaja ditinggal di suatu tempat.

Kapolsek Bekasi Timur, AKP Imam Irawan mrngungkapkan, modus baru ini terungkap setelah petugas Polsek Bekasi Timur menangkap Lima dari 12 tersangka begal sepeda motor. Mereka ditangkap dari tempat persembunyiannya, pada Rabu (5/8).

Kawanan perampokan berjumlah 12 orang yang beraksi melakukan aksi perampokan dengan modus baru tersebut beraksi di Lapangan Serbaguna Persikasi, Jalan Sersan Aswan RT 01/09, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa 4 Agustus 2015, sekira pukul 03.00 WIB. Para pelaku selain menganiaya korban bernama Elikino Warumu, 24 tahun,  juga merampas sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban.

"Modus kawanan pelaku ini terbilang baru dan cukup meresahkan karena beroperasi lebih dari 10 orang. Aksi kawanan pelaku ini, berpura-pura meletakkan ponsel, kemudian setelah ditemukan korbannya,  pelaku menelepon kemudian janjian ketemuan dan diming-imingi uang sehingga korban pun datang. Begitu juga yang terjadi terhadap Elikino, saat dia menemukan ponsel ditelepon seseorang yang mengaku bernama Zaenal, Telepon itu supaya diantar ke lapangan Persikasi dan ada imbalannya. Saat korban datang mengendarai sepeda motor dan menyerahkan ponsel, tiba-tiba datang beberapa orang memukulinya", papar Irawan.

Setelah korban tidak berdaya, lanjut Irawan, kawanan pelaku lain merampas dompet dan sepeda motor yang dikendarai korban, membuat korban tidak berdaya,kemudian melapor ke Polsek Bekasi Timur.

"Dari pengembangan itu, polisi menangkap lima dari 12 pelakunya, Dari lima orang yang tertangkap, dua orang merupakan penjahat kambuhan curanmor. Kami himbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru ini dan tidak mudah percaya saat diminta janjian dengan orang yang tak dikenal. Kalau perlu janjian depan Polsek", jelasnya.  (Hum)

Read more »

LSP, " Rizal Ramli Layak Jadi Menko Perekonomian"

RI- Beberapa waktu yang lalu beredar kabar bahwa jelang reshuffle kabinet di bidang ekonomi telah mengkerucut pada dua calon. Dua calon tersebut adalah Rizal Ramli dan Darmin Nasution.

Terkait dengan itu, peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Agus Priyanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih cermat dalam memilih calon yang akan ditempatkan sebagai menteri di bidang ekonomi. Sebab, siapa-pun figur yang dipilih oleh Presiden Jokowi harus mampu menyelesaikan segudang persoalan ekonomi yang belum tertuntaskan oleh menteri di bidang ekonomi sekarang ini.    

"Melihat rekam jejak masing-masing, menurut saya penting untuk diketahui prestasi apa yang pernah dicapai ketika berada dalam pemerintahan. Selain itu, ditengah kedodoran pemerintah dalam menanggapi gejolak ekonomi internasional dan dalam negeri, penting untuk dipertimbangkan pengalaman masing-masing calon nahkoda tim ekonomi dalam kebinet Jokowi-JK", kata Agus, dalam rilisnya, Senin (3/08).

Yang tak kalah pentingnya dalam mengembalikan kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK, menurut Agus, calon nahkoda tim ekonomi harus memiliki integritas tinggi dan keberpihakan yang jelas terhadap konstitusi, yakni Trisakti dan Nawacita.

Menurut Agus, bila nama calon menko ekonomi tersebut benar mengerucut pada Rizal Ramli dan Darmin Nasution, maka sudah dipastikan Rizal Ramli yang lebih layak mengurai benang kusut perekonomian nasional.

"Rizal Ramli ideologis dan memiliki keberpihakan kepada kepentingan bangsa/rakyat. Sementara Darmin Nasution lebih dikenal neoliberal sehingga integritasnya diragukan", ungkap Agus.

Hal tersebut, lanjut Agus, dibuktikan dari prestasi kerja selama menduduki jabatan baik di BUMN maupun pemerintahan.  "Rizal Ramli mampu membenahi rekening liar, memangkas anggaran jalan-jalan dan memberantas pungli di Bulog. Ia juga  menyelamatkan PLN dari kebangkrutan dengan jalan revaluasi aset. Rizal juga sukses melakukan renegosiasi harga lsitrik swasta yang sarat kolusi dan nepotisme. Ia juga melakukan restrukturisasi utang 14 ribu UMKM, Tahun 2001 ia menyelamatkan BII dari rush tanpa dana talangan sedikitpun. Ia juga mampu memaksa IMF mengikuti LoI versi pemerintah Indonesia", paparnya.

"Sedangkan prestasi yang dicapai Darmin, hanyalah menerbitkan sunset policy", tandasnya.  (Bud/lsp)

Read more »