Batal, Diskotek di DKI Wajib Tutup Pukul 24.00 WIB

DPRD DKI Jakarta akhirnya batal membatasi waktu operasional tempat hiburan malam hanya hingga pukul 00.00 WIB. Dalam Rapat Paripurna penetapan Raperda Kepariwisataan menjadi Perda di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (30/10) akhirnya diputuskan tempat hiburan malam beroperasi hingga pukul 02.00 WIB.

"Kesepakatan antara DPRD dan eksekutif ditetapkan waktu operasional pukul 20.00 sampai pukul 02.00 dini hari. Khusus hari Jumat dan Sabtu, waktu operasional pukul 20.00 sampai pukul 03.00 dini hari", kata anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Ahmad Nawawi, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/10

Raperda Kepariwisataan tersebut disebutkan juga tentang lokasi yang diperbolehkan melaksanakan bisnis hiburan malam.

"Tempat hiburan malam atau diskotek tidak boleh berdiri berdekatan dengan rumah ibadah, dan pemukiman warga", jelas Nawawi.

Sementara untuk hiuran malam, khususnya diskotek, yang terbukti melakukan pembiaran peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif di lokasi usaha akan dilakukan pencabutan izin usaha.  (BP/mtr)

Read more »

Lebih Rp 500 Miliar "Mengasap" dalan Dua Bulan Penanggulangan Bencana Asap

Raja.com--   Kapusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho membenarkan, dana yang telah dihabiskan guna penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Suamatera dan Kalimantan, sudah melebihi estimasi awal sebesar Rp 500 miliar.

"Hingga saat ini sudah lebih lebih dari Rp 500 miliar. Kita ambilkan lagi dari Dana Siap Pakai dari dana on-call. Tapi dana Rp 2,5 triliun itu kan diperuntukkan untuk penanggulangan semua bencana", kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (30/10).

Sutopo menjelaskan, dana yang telah dihabiskan tersebut digunakan untuk sewa pesawat, membuat hujan buatan, aktivitas posko, personil dan lain-lainnya. Untuk mempercepat pemadaman api di lahan gambut, pihaknya telah menyewa tambahan 5 pesawat airtractor, yang mampu mengangkut air dalam jumlah yang lebih banyak.

"Kita akan tambah pesawat. Dalam waktu dekat 5 airtractor. Saat ini kita sudah kerahkan 31 heli dan pesawat untuk water bombing dan hujan buatan. Kenapa seolah kita susah sekali sewa ? Karena di negara-negara lain juga terjadi kebakaran. Dan umumnya sudah disewa 3 bulan sebelumnya", jelas Sutopo.

Untuk kedepan, lanjut Sutopo, pemerintah harus memberikan juga tanggung jawab pemadaman kebakaran lahan dan hutan kepada perusahaan perkebunan, terutama yang lahannya terbakar.

"Kedepan harus diwacanakan, perusahaan-perusahaan besar miliki pesawat atau heli water bombing untuk menjaga wilayahnya. Mereka harus diberi tanggung jawab padamkan kebakaran di wilayahnya dan sekitarnya", ungkap Sutopo.   (Bud/Pur)

Read more »

Semarak IDA 2015, "Dangdut adalah Kita"

RI-  Riuh penonton di Studio 5 Indosiar sepanjang penganugerahan Indonesian Dangdut Award (IDA) 2015, menjadi bukti betapa tingginya animo dan apresiasi masyarakat pada musik dangdut di tanah air.

Pada IDA yang untuk kedua kali nya digelar tersebut, pedangdut papan atas Saipul Jamil (Ipul) kembali keluar sebagai Penyanyi Dangdut Solo Pria Terpopuler di Indonesia. Ipul mengungguli Nassar, Beniqno dan Nurbayan.

Sementara untuk Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler diraih oleh Zaskia Gotik yang mengungguli Ayu Tingting, Cita Citata, bahkan Iis Dahlia dan Inul Daratista.

Untuk kategori Penyanyi Pendatang Baru Pria Terpopuler diraih oleh Irwan DA1. Irwan mengungguli Danang DA2, Frans DA1, Reza DA2 dan Rizki/Ridho DA2.

Penyanyi Pendatang Baru Wanita Terpopuuler diraih oleh juara Dangdut Academi 1 Indosiar, Lesty, yang mengungguli Aty DA1, Evi DA2, Ratu Idola, dan Via Valen.

Sementara untuk kategori Duo/ Group Dangdut Terpopuler diraih Duo Anggrek yang mengalahkan Trio Ubur-Ubur, Trio Macan, 2 Racun Youbi Sister, dan Rizki/Ridho.

Adapun untuk Pencipta Lagu Dangdut Terpopuler jatuh pada Nurbayan yang berhasil mengungguli Adibal Sahrul, Robby Maulana, Endang Raes, dan Tjahjadi/Ishak.

Untuk kategori Video Klip Dangdut Terpopuler diraih oleh Geboy Mujaer. Sedangkan kategori yang baru pertama kali digelar yakni Penyanyi Dangdut Sosial Media Darling diraih oleh Rizqi /Ridho.

IDA 2015 dimeriahkan oleh penampilan cantik sederet artis dangdut papan atas mulai dari Zaskia Gotik, Siti Badriah, Inul Daratista, Iis Dahlia, Iyeth Bustami, Cici Paramida, Nassat, Saipul Jamil, Elvy.Sukaesih, Fitri Karlina, Dewi Persik, Nini Karlina, Trio Ubur-ubur, para bintang Dangdut Academy Indosiar, juga diva pop Krisdayanti, Rosa dan Syahrini. (Bud/Pur) 

Read more »

Luhut, "Pemerintah Berusaha Maksimal. DPR Tak Perlu Berpolemik"

RI- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta anggota dewan tidak berpolemik dan menggeser masalah penanganan bencana asap menjadi persoalan politik dengan membentuk pansus penanganan masalah kabut asap.

"Teman-teman DPR itu minta kejelasan. Namun hemat saya, tidak perlu berpolemik dulu. Kita selesaikan dulu masalah kabut asap atau masalah kemanusiaan ini", kata Luhut usai preskonference masalah penanganan karhutla di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Luhut, pemerintah beserta sejumlah pihak sudah berusaha maksimal, terorganisir dan sitematis dalam penyelesaian kkahutla ini.

"Koordinasi dengan Mendagri bagus. Mendagri juga menyiapkan elemen di bawahnya. Semua pekerjaan yang kami lakukan sangat terintegrasi, hasil rapat sudah berjalan dengan baik. Dengan Mensos, Menkes, Menteri Pendidikan sudah berkolaborasi di bawah Mendagri. Semua kementerian sudah terintegrasi,", jelasnya.

Luhut menuturkan, pihaknya bahkan sudah mengajak Ketua DPR, Setya Novanto, untuk melihat langsung di daerah yang terbakar. Dia berharap Setya Novanto bisa memahami permasalahan yang ada.

** Mungkin memang sangat diperlukan, sepatu-sepatu mengkilap anggota dewan yang terhormat itu bersentuhan langsung dengan debu hasil pembakaran hutan. Dengan demikian bisa melihat dan mencari tahu bagaimana membersihkan debu arang di sepatu, daripada sekedar berpolemik dan berceloteh minta penjelasan dengan membentuk pansus ini dan itu. (Bud/mtr) 

 

Read more »

Kapolri Klarifikasi Soal, Risma "Tersangka" Kasus Pasar Turi

RI- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengklarifikasi perihal adanya penetapan tersangka terhadap mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini oleh Polda Jawa Timur, terkait kasus Pasar Turi.

"Di dalam SPDP disebutkan, tidak sebagai tersangka. Disitu ditulis diduga dilakukan oleh Tri Rismaharini", kata Badrodin di PTIK, Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Badrodin, memang SPDP ada yang langsung menyebutkan seseorang sebagai tersangka, namun ada juga yang menuliskan diduga dilakukan oleh. "Tapi di kasus Risma tidak disebut tersangka", ujarnya.

Kapolri menuturkan, kasus Pasar Turi berasal dari laporan yang masuk ke Polda Jatim pada Mei 2015, dengan terlapornya Tri Rismaharini. Berdasar laporan tersebut dilakukan pemeriksaan pada terlapor dan saksi-saksi termasuk juga Risma diperiksa sebagai saksi.

"Kemudian dibuatlah SPDP oleh penyidik Polda Jatim. SPDP dibuat untuk bisa memanggil seseorang. Karena harus panggil seseorang jadi SPDP harus ada, SPDP dibuat pada Mei 2015. Tapi tidak dikirim ke kejaksaan. Itu hanya persyaratan buat Polri kalau ditanya SPDP‎ ada", paparnya.

Namun karena berdasar hasil gelar perkara pada 25 September 2015, ternyata laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka kasusnya harus dihentikan (SP3).

"Timbul persoalan, kalau ini dihentikan, SPDP belum dikirim ke Kejaksaan. Makanya SPDP‎ dikirim ke Kejaksaan pada 29 September 2015", jelasnya.  (BP/tr)

Read more »

Buruh Tegaskan Lakukan Perlawanan, "Tolak PP Pengupahan"

RI- Komite Aksi Upah yang terdiri beberpa serikat buruh (KSPSI, KSPI, KSBSI, KP KPBI) menegaskan penolakan terhadap sistem pengupakan (RPP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, menjadi PP No. 78 Tahun 2015.

"Kita akan melakukan gelombang aksi perlawanan. Mulai besok, Selasa (27/10) sekitar 30 ribu massa SPN akan demo. Demikian juga KSBSI dengan sekitar 10 ribu massa pada Rabu (28). Lalu tanggal 29/10 ada mimbar rakyat. Dan 30 Oktober kita demo akbar dengan minimal 60 ribu massa. Kita akan kepung dan bermalam di  Istana meminta dicabutnya PP No. 78 Tahun 2015", kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di YLBHI Jakarta, Senin (27/10).

Iqbal menuturkan, isu utama buruh kali ini hanyalah penolakan PP No. 78 Tahun 2015. Ada bebrapa alasan utama uakni, dalam perencanaan hingga keputusan, serikat buruh tidak dilibatkan sama sekali dalam perundingan. Kedua, PP tersebut mengarahkan kembali pada rezim upah murah. Dan Ketiga, based-on yang digunakan pemerintah sangat rendah, yakni Rp 2,7 juta, jauh di bawah Malaysia yang Rp 3,7 juta, Philiphina Rp 3,6 juta, atau Thailand Rp 3,4 juta.

"Ini jelas sangat rendah. Kawan-kawan buruh minta Rp 3,7 juta. Disisi lain formula upah yang hanya berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini jelas sangat tidak mengena untuk beberapa daerah, seperti Papua dan Batam yang memang biaya hidupnya lebih tinggi. Karena itu kami minta PP ini dicabut kembali", papat Iqbal.

Iqbal menegaskan, sepanjang PP tersebut tidak dicabut, maka buruh seluruh Indonesia akan terus melakukan perlawanan.

"Kami tidak main-main. PP tersebut bukti keserakahan pengusaha dan keberpihakan negara hanya pada pemilik modal. Negara bahkan mengabaikan kepentingan buruh dan rakyat secara menyeluruh. Kami tegaskan, akan bekerja sampai PP dicabut dan formula upah baru ditiadakan. Gelombang aksi akan kita lakukan sampai Desember 2015. Bila blum berhasil, maka perlawanan ini akan berlanjut sampai batas waktu tdk ditentukan. Bila tidak dicabut dalam waktu dekat, akhir November/ Desember semua buruh akan mogok nasional. Kami akan ambil resioko apapun. Bila masyarakat kecil/ buruh dimarginalkan, kami akan terus melawan", tegas Iqbal.   (Bud/Pur)

Read more »

Pangkoarmabar Tegaskan; Selat Malaka Aman. Tidak Ada "Perompak"

RI- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman menegaskan, tidak ada tindakan "perompakan" di Selat Malaka, sebagaimana banyak diberitakan terutama oleh media asing.

"Sudah terbantahkan kabar yang mengatakan, Selat Malaka merupakan most dangerous water. Kita sudah lakukan tugas dengan hasil yang bisa mentahkan pernyataan bahwa perairan barat adalah perairan rawan", kata Taufiq di Aula Jos Sudarso, Mako Koarmabar Gunung Sahari, Jakarta, Jumat (23/10).

Taufiq menuturkan, berdasar operasi yang dilakukannya, ternyata laporan perompakan di Selat Malaka, sebagaian besar merupakan laporan palsu. "Terbanyak laporan palsu. Mungkin ada grand design yang ingin bikin Selat Malaka dan Laut Cina Selatan seolah tidak aman. Motifnya 90 persen by design dengan kepentingan asuransi", ujarnya.

Namun Taufiq mengakui, dalam operasi yang dilakukan, Koarmabar berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa "perompak". "Mungkin tepatnya robber. Pencuri kecil-kecilan. Jadi mereka naik ke kapal, diam-diam mengambil barang lalu pergi. Jadi bukan perompak yang mengambil kapal, menyandera kru latau penumpang lalu meminta tebusan", jelasnya.

Taufiq membangdingkan kasus di Selat Malaka dengan di perairan Somalia. "Bila dibandingkan di Somalia, modus operandinya, mereka ada investornya yang menyediakan uang, senjata dan keperluan lainnya. Memiliki group serang, group pengaman, group negosiator, dan lain-lain. Lalu minta tebusan. Seolah itu bisnis.

Di selat malaka, tidak ada yang seperti itu. Sekali lagi yang ada robber. Pencurian kecil-kecilan. Kalau kita lihat tampang-tampangnya juga kita kasihan. Ketika ini sudah ditangkap, relatif tidak ada kejadian lagi. Jadi tidak benar ada kegiatan perompakan, sebagaimana isu yang diberitakan oleh luar", papar Pangkoarmabar.

Meski demikian, Taufiq menegaskan akan terus menyiapkan pasukannya dan melakukan pengawasan serta pengamanan di perairan Indonesia. "Alutsista, kapal kita saat ini tidak masalah tangani tugas-tugas penjagaan rutin ataupun penyergapan", tegasnya.   (Bud/Pur).

Read more »

Risma Ditetapkan Tersangka Kasus Pasar Turi

RI-  Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pemindahan kios pembangunan Pasar Turi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, penetapan status walikota yang dikenal tegas dan berprestasi tersebut, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur (Jatim) yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada 30 September 2015.

"Pasal yang dituduhkan tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pasal 421 KUHP dengan ancaman hukumannya 2 tahun delapan bulan", kata Romy di Surabaya, Jumat (23/10).

Untuk diketahui, Risma bersma Whisnu Sakti Buana saat ini tengah berkompetisi melawan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari dalam Pilkada Surabaya 2015. Apakah pentapan tersangka ini murni hukum atau ?   (03/mtr)

Read more »

Lemhanas, “Perlu Ada Acuan Dalam Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia”

RI-  Pemerintah perlu merumuskan kebijakan nasional yang menjadi acuan dalam mewujudkan poros maritim dunia guna meningkatkan kesjahteraan masyarakat. Hal tersebut mengerucut dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Poros Maritim Dunia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Pertahanan Nasional" yang digelar PPSA XX Lemhanas di atas kapal perang KRI Banda Aceh 593, Kamis (22/10).

Rumusan yang akan menjadi acuan tersebut harus mencakup lima point penting, yakni pertama, meningkatkan budaya maritim masyarakat Indonesia melalui upaya revolusi mental dibidang kemaritiman dan penguasaan hukum.

Kedua, revitalisasi sumber daya kelautan sebagai bonus geografi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi melalui upaya regulasi, penyususnan cetak biru, revitalisasi sumber daya kelautan, dan wisata bahari dalam program pembangunan nasional.

Ketiga, mengntegrasikan infrastruktur dan konektivitas jalur sea line of oil trade dan sea line of communication. Keempat, memperkuat diplomasi martitim melalui upaya peningkatan sistem dan sumber daya manusia. Dan Kelima, memperkuat pertahanan dan keamanan maritim melalui upaya peningkatan sistem, personil dan alutsista.

Untuk itu, Seminar Nasional PPSA XX Lemhanas tersebut juga memberikan 11 saran kepada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, strategi dan upaya mewujudkan Indonesia Negara Maritim, dan Poros Maritim Dunia.

Pertama yakni, untuk membangun budaya maritim, pemerintah perlu memasukkan konten pendidikan berbasis maritim, bahari, sesuai strata pendidikan masyarakat, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai bahari yang sudah ada.

Kedua, pemerintah perlu menggerakkan produksi dan konsumsi berbasis ikan sebagai sumber protein hewan secara nasional dengan peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi baru dan terbarukan.

Ketiga, perlunya pelaksanaan percepatan pembangunan dua pelabuhan di kawasan Asia Tenggara. Keempat, perlu pelaksanaan corak diplomasi yang sinergis dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar di kawasan, khususnya terhadap Tionkok dan Amerika Serikat. Kelima, perlu tetap mempertahankan sentralitas Asean dalam meningkatkan kerjasama maritim sekaligus menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan.

Keenam, perlu merumuskan kebijakan pembangunan kekuatan di bidang pertahanan dan keamanan yang memberikan penekanan pada ciri maritim dengan memadukan karakteristik ketiga matra menjadi satu kekuatan handal dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Ketujuh, perlunya percepatan pengembangan sumber daya energi nuklir. Kedelapan, perlu adanya kepemimpinan yang kuat dalam semua komponen bangsa.

Kesembilan, pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga beserta seluruh masyarakat Indonesia harus mempunyai pemahaman yang sama tentang negara maritim, serta poros maritim dunia.

Kesepuluh, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, perlu ada kesinambungan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dan Kkesebelas, pemerintah juga perlu menyususn grand strategy poros maritim dunia dalam menghadapi lingkungan strategis bangsa Indonesia, dalam Undang-undang.    (PUR/BUD)

Read more »

Menpan-RB, Revolusi Mental Bukan Kerja Instan

RI-  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi mengakui, pembenahan birokrasi tidak bisa berjalan mudah. Selain banyaknya aturan yang tumpang tindih, perubahan pola pikir/ revolusi mental pejabat untuk mau melayani juga tidak dapat dilakukan secara cepat (instan) dalam satu atau dua tahun.

"Bisa satu periode baru kelar", kata Yuddy dalam coffee morning bertajuk Satu Tahun Kabinet Kerja MenPAN RB di Kantor KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (21/10).

Namun demikian, Kemenpan-RB telah berhasil melakukan beberapa terobosan bagi perbaikan birokrasi nasional. Antara lain, kebijakan gerakan penghematan nasional dengan dengan membatasi kegiatan rapat birokrasi di luar kantor, khususnya di hotel. Sebelumnya Menpan meluncurkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS.

Menpan-RB juga berusaha membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (pon ke dua program Nawa Cita). Dan melakukan revitalusasi kelembagaan dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional melalui pembentukan KPRBN, TRBN, TI, TQA.

Komite Pengawas reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang berperan  menetapkan kebijakan dan strategis reformasi. 

Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yang berperan merumuskan kebijakan dan strategi operasional serta memantau dan mengevaluasi kemajuan inmplentasi reformasi birokrasi. 

Tim Independen (TI) memiliki peran untuk memberikan policy advice untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Dan Tim Quality Assurance (TQA) yang memiliki pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Road Map dan Grand Design)

KemenPAN juga telah mengeluarkan rekomendasi pada Presiden terkait perampingan organisasi pemerintahan melalui pembubaran 12 lembaga non struktural (LNS). Jumlah itu masih akan bertambah karena KemenPAN RB sedang mengevaluasi 25 LNS yang dibentuk pemerintah.

Sementara terkait SDM aparatur, sejak tahun 2014 pengajuan formasi dilakukan melalui aplikasi e-formasi, yang sangat transparan dan terbukti telah menutup peluang KKN. Sistem ini juga bisa mengerem pembengkakan biaya perjalanan dinas.

"Penetapan kebutuhan pegawai ASN melalui Anjab dan ABK menggunakan eFormasi, per Oktober 2015 dari 76 instansi pusat sudah 72 dan dari 542 Pemda sudah 426 sudah menggunakan eformasi", jelas Yuddy.

Dengan penerapan aplikasi e-formasi, lanjut Yuddy, kini ketahuan banyak instansi yang belum melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan benar, seperti diamanatkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN.  "Selama moratorium ini merupakan kesempatan instansi untuk melakuan perbaikan", imbuhnya.    (Bud/Pur/dt/hum)

Read more »

Lemhanas Rekomendasikan 4 Point Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

RI- Lembaga Ketahanan Nasiional (Lemhanas) merekomendasikan empat point krusial yang harus segera dibenahi bila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Empat point hasil Seminar Nasional PPRA ke-53 Lemhanas RI 2015, "Sistem Keamanan Maritim Guna Mendukung NKRI Sebagai Negara Maritim Yang Berdaulat Dalam Rangka Tujuan Nasional" di Lemhanas, Selasa (20/10) ini  rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saat ini kita belum punya badan keamanan maritim nasional. Kita juga belum punya perundangan yang mengatur keamanan maritim, Disisi lain, Infrastruktur keamanan maritim kita juga belum memadai, bila mengacu pada kebutuhan. Dan kita juga perlu meningkatkan mutu/ kualitas dan kuantitas SDM kemaritiman", kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji saat menutup Seminar.

Sebelumnya, saat membuka Seminar,  Soepandji mengatakan,  hingga saat ini keamanan laut Indonesia masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran di laut, baik pencurian sumber daya laut, penyelundupan, pelintas batas ilegal, ilegal fishing, drug, truficking dan lainnya.

"Ini mencerminkan bahwa keamanan maritim merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan terjaminnya pengelolaan sumber daya maritim nasional", ujarnya.

Karenanya, lanjut Soepandji, negara wajib untuk mengamankan seluruh potensi kelautan nasional. Untuk itu pula, tambahnya, Indonesia harus memiliki kecukupan alat pertahanan laut, agar dapat mengcover seluruh wilayah nusantara.

"Tujuannya tentu demi kelangsungan hidup bangsa yang bersatu dan berdaulat. Semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan bangsa", jelasnya. (Bud/Pur) 

Read more »

Produk Terbaru Prcari Ini Diyakini Mampu Jaga Kelembaban Kulit

RI-  PT Amerta Indah Otsuka, meluncurkan terbarunya, IONESSENCE, minuman kecantikan yang berfungsi untuk melembabkan kulit dari dalam sehingga membantu mencegah kulit mengalami kekeringan.

Presiden Direktur PT Amerta Indah Otsuka, Yoshihiro Bando mengatakan, Ionessence diluncurkan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kulit memiliki natural moisturizing factor atau NMF yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap dehidrasi yang dapat mempengaruhi kinerja kulit.

NMF dapat berkurang akibat beberapa sebab seperti paparan sinar matahari dan pendingin ruangan, penggunaan kosmetik yang tidak tepat serta gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi alkohol dan kurang asupan elektrolit.

Kekurangan NMF menyebabkan kulit menjadi kering dan rentan iritasi, permukaannya menjadi kasar, kolagen tidak bekerja optimal sehingga kulit akan kehilangan kekenyalan dan elastisitasnya. Dan ternyata, wanita lebih sering mengalami hal ini karena cairan tubuh wanita cenderung lebih sedikit dibandingkan pria.

"Kami mengembangkan produk yang bisa melembapkan kulit dari dalam, untuk menjaga kecantikan kulit", kata Yoshihiro disela peluncuran IONESSENCE di Ice Palace Jakarta, Senin (19/10).

Yoshihiro menuturkan, IONESSENCE memiliki kandungan elektrolit mirip dengan kandungan elektrolit yang terdapat pada NMF kulit sehingga dapat membantu menjaga kelembapannya. Selain itu, kandungan kalori yang rendah membuat IONESSENCE dapat dikonsumsi kapan dan di mana saja tanpa perlu khawatir akan asupan kalori yang berlebihan.

"Kami harap Ionessence menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual kecantikan para perempuan Indonesia", ujarnya.   (PUR)

Read more »

Pemerintah Tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri

RI- Direktur Jendral Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober akan diperingati sebagai Hari Santri. Hal tersebut diumumkan di kantor Kementrian Agama, Jakarta, Senin (19/10).


Kaharuddin Amir meyakini bahwa penetapan tanggal tersebut tidak terafiliasi kepada kelompok tertentu.

"Bahwa penetapan ini tidak bersifat simbolistik. Santri yg ada di pesantren ini sudah melakukan kegiatan ke poros peradaban indonesia,", ujarnya.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 22 Oktober mendatang di Mesjid Istiqlal, Jakarta.


"Jadi dipastikan Surat Keputusan sudah ditandatangani Presiden dan mendeklarasikan langsung di Istiqlal", terang Kamaruddin.

Ia berharap, penetapan Hari Santri tersebut bisa disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia serta meningkatkan daya hidup para santri di pesantren.

"Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak setuju tetap mendukung. Menurut kami tidak terafiliasi terhadap satu kelompok tertentu, tapi bagi seluruh rakyat indonesia. Kita berharap menjadi penyemangat kepada seluruh mereka yg terdefinisi sebagai santri, pesantren juga bisa terberdayakan", harapnya.    (Pur?Rie)

Read more »

Tak Kunjung Diangkat Karyawan Tetap, Pekerja Tol Akan Mogok Kerja

RI-  Kisruh status pekerja outsourcing PT Jasa Marga (persero) belum berakhir.  Setelah berkali-kali tidak menepati janji untuk mengangkat pekerja outsourcingnya menjadi karyawan tetap, kini Jasa Marga mengintimidasi pekerja outsourcingnya untuk menerima dipindahkan sebagai pekerja outsourching perusahaan baru yang menjadi anak perusahaannya.

"Itu akal-akalan managemen dalam melakukan praktek outsourcing tersembunyi. Mereka mau lari dari tanggungjawab untuk mengangkat mereka jadi karyawan tetap", kata Ketua Umum Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat di Mega Proklamasi hotel, Jakarta, Senin (19/10).

Mirah menceritakan, pada awalnya pekerja Outsourcing yang bekerja di PT Jasa Marga itu dijanjikan akan diangkat jadi karyawan tetap, pada November 2015. Untuk itu manajemen Jasa Marga mengalihkan status karyawan outsourchingnya menjadi karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), anak perusahaannya.

Namun alih-alih mendapat status karyawan tetap, pekerja outsourcing Jasa Marga ini dialihkan lagi dari JLJ menjadi karyawan outsourching PT Lasa Layanan Operasi (PT JLO) bentukan anak perusahaan baru dari Jasa Marga.

"Ini mencederai hati pekerja", ujarnya.

Atas dasar ini, lanjut Mirah, para pekerja outsourcing jalan tol ini akan melakukan mogok kerja pada 21-23 Oktober di Bursa Efek Indonesia dan DPR RI.

"Kami hanya menuntut hak kami untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Bila 1000 pekerja yang akan turun kejalan nanti pada 21-23 tidak ditanggapi serius, kami pastikan tanggal 28-31 Oktober akan ada 3000 pekerja jalan tol mogok kerja. Akan kita lihat seberapa kuat mereka", tandasnya.    (Bud/Pur)

Read more »

PKBI, "Keluarga Obat Terbaik bagi ODHA"

Raja.com--  Stigma negatif yang melekat pada orang dengan HIV Aids (ODHA) menyebabkan masyarakat enggan berhubungan bahkan cenderung mengucilkan ODHA. Sikap ini dinilai dapat menjadikan ODHA harus merasakan penderitaan hingga akhir hayatnya.

Diperkirakan jumlah orang dengan HIV / AIDS (ODHA) di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 1 juta penderita, dimana 350,000 diperkirakan akan mengalami kematian akibat AIDS. Namun data ODHA dipercaya seperti gunung es, sehingga diyakini, sesungguhnya ada lebih banyak jumlah ODHA di Indonesia.

"Siapapun bisa tertular HIV Aids", kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Chatarina Wahyurini (Rini) saat Media Workshop di Wisma PKBI, Jakarta , Sabtu (17/10).

Karena itu, menurut Rini, harus digalakkan edukasi masyarakat baik tentang HIV/ Aids nya itu sendiri, maupun cara pencegahan dan pengobatannya.

“Belum ada obat yang betul-betul diyakini sebagai obat HIV/ Aids. Antiretroviral (ARV) hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA karena mampu menurunkan jumlah virus HIV serta menaikkan kekebalan tubuh. Dengan minum ARV secara rutin seumur hidup, masa tanpa gejala Odha bisa diperpanjang, sehingga ia bisa tetap hidup produktif”, paparnya. 

Untuk diingat kembali, HIV adalah jenis parasit obligat yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Virus ini “senang” hidup dan berkembang biak pada sel darah putih manusia. Karena itu HIV akan ada pada cairan tubuh yang mengandung sel darah putih, seperti darah, cairan plasenta, air mani atau cairan sperma, cairan sumsum tulang, cairan vagina, air susu ibu dan cairan otak.

Penularan HIV terjadi kalau ada pencampuran cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti: Hubungan seks dengan pasangan yang mengidap HIV.  Jarum suntik dan alat-alat penusuk (tato, tindik dan cukur) yang tercemar HIV.  Transfusi darah atau produk darah yang mengandung HIV, dan Ibu hamil yang mengidap HIV kepada janin atau bayinya.

Sementara hal-hal berikut ini TIDAK berpotensi menularkan HIV, seperti bersalaman, cium pipi, batuk/bersin, menggunakan telepon umum/kloset umum, tempat duduk, berenang, alat makan/minum, tinggal serumah dengan penderita HIV, dan gigitan nyamuk.

“Penerimanaan keluarga pada kasus Odha dapat menjadi senjata yang ampuh dalam pengobatan. Kita berusaha selalu memberi pendampingan kepada Odha. Karenanya masyarakat tidak perlu takut hidup bersama Odha. HIV tidak ditularkan melalui kontak biasa, bahkan cepat mati jika berada di luar tubuh. Terlebih bila cairan yang mengandung HIV dibersihkan dengan cairan pemutih atau dengan sabun dan air”, jelas Rini.

Rini memperkirakan, sekitar 4-5 juta laki-laki di Indonesia menjadi pelanggan seks komersial. Karenanya, bila program pencegahan HIV Aids tidak menyasar laki-laki, maka hasilnya akan tetap mengambang. Terlebih bila penjangkauan-penjangkauan terhadap orang dengan resiko tinggi (PSK), tetap melepas begitu saja pembeli seks nya (laki-laki),

“Selama pencegahan HIV/ Aids tidak menyasar ke laki-laki maka hasilnya akan tetap mengambang”, pungkas Rini.   (Pur/Bud)

Read more »

"Sayangi Nyawa Ibu, Bila Harus Aborsi, Lakukan Secara Aman"

RI-  Tindakan medis abortus (aborsi) di Indonesia masih menjadi perdebatan. Meski legalitas formal telah ada PP No. 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperbolehkan aborsi dengan beberapa syarat, namun dari legalitas moral, para pemuka agama maupun tokoh masyarakat,  tidak pernah sepaham.

Ditengah tarik ulur legalitas aborsi, ternyata kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2010, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis angka 2-2,5 juta pelaku aborsi di Indonesia setiap tahunnya, atau sekitar 5.000 - 7.000 kasus per hari, dimana sebagian besar melakukan aborsi dengan tidak aman di tempat-tempat ilegal.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Chatarina Wahyurini (Rini) mengatakan, aborsi tidak aman ini sangat beresiko karena banyak dilakukan oleh tenaga tidak berkompeten. Sehingga kerap berakibat pendarahan hebat  maupun berakhir kematian si ibu.

"Terbesar kematian akibat aborsi adalah karena faktor pendarahan. Umumnya aborsi tidak aman tersebut dilakukan dengan cara pijat/ urut, jamu, obat, dukun, bidan. Bahkan ada di satu daerah, menggunakan batang kayu yang ditusuk-tusukan (maaf, di dalam vagina)", kata Rini saat Media Workshop di Wisma PKBI, Jakarta, Sabtu (17/10).

Rini menjelaskan, berdasarkan PP No.61 Tahun 2013, maka tindakan aborsi hanya diperbolehkan pada dua kondisi, yakni karena adanya kedaruratan medis dan atau karena korban perkosaan.

"PKBI juga memberikan bantuan aborsi, aman komprehensif. Layanan aborsi aman komprehensif di PKBI sendiri hanya dapat dilakukan dengan banyak kriteria. Harus ada konseling dulu, pemeriksaan kesehatan apakah ada indikasi medis. Dilakukan hanya untuk usia kandungan di bawah 10 minggu, karena di atas itu resiko tinggi dan ada aspek sosialnya. Wajib didampingi suami/ orang tua. Selesai tindakan, harus diberikan kontrasepsi. Demikian juga selanjutnya ada pendampingan setelah aborsi agar ada hidup selanjutnya yang berkualitas", jelasnya.

Rini memaparkan, berdasar data PKBI, jumlah klien yang melakukan aborsi aman di klinik PKBI terus mengalami tren menurun. Tahun 2000 - 2003 sebanyak 37.685 klien, tahun 2004 - 2007 sebanyak 31.697 klien, tahun 2008 - 2011 sebanyak 32.517 klien, tahun 2012 - 2013 sebanyak 11.508 klien, dan tahun 2014 - 2015 sebanyak 10.180 klien.

Adapun berdasar status, lanjut Rini, dari tahun 2000 - 2013, ternyata sekitar 73 - 83 persen adalah ibu rumah tangga sudah menikah yang terbanyak melakukan aborsi. Sementara sisanya 13 - 23 persen dilakukan oleh remaja atau tidak menikah.

"40 - 50 persen dengan alasan cukup anak. 30 persen gagal KB. Dan 7 - 15 persen belum menikah atau masih sekolah", ungkapnya.

Rini memperkirakan perbandingan antara aborsi aman dengan aborsi tidak aman mencapai 1:8. Sedangkan tindakan aborsi di luar klinik PKBI diperkirakan mencapai lebih dari 10 kali lipat jumlah klien di klinik PKBI.

"Sekitar 50 persen yang datang ke PKBI ternyata sudah pernah berusaha aborsi di klinik lain", tandasnya.

Rini berharap, melalui jaringan yang baik dengan media massa akan mampu lebih mengedukasi masyarakat untuk melakukan aborsi aman komprehensif, bilamana mereka terpaksa memilih tindakan aborsi.  (Bud/Pur)

Read more »

Eksploitasi Anak, PAI Adukan ILC Tv One ke KPI

RI-  Proklamasi Anak Indonesia (PAI) mengadukan tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas konten yang mengeksploitasi anak korban kekerasan seksual pada siarannya, Selasa, (13/10), pukul 19.30-23.00 WIB dengan topik "Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita", Jumat (15/10) di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Koordinator PAI, Devi Fitriana mengatakan, ada tiga substansi yang menjadi topik laporan PAI ke KPI, yakni, pertama, ILC menghadirkan anak korban kekerasan seksual dan mewawancarainya pada acara siaran langsung (menggunakan topeng dan tanpa menyamarkan suara).

"Dengan menghadirkan dan mewawancarainya berarti ILC tidak sensitif terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Ini juga bertentangan dengan pasal 29 poin a Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tahun 2012 yang menyebutkan : tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik", kata Devi dalam rilisnya, Jumat (16/10).

Topik laporan kedua, lanjut Devi, yakni, ILC dalam hal ini Pembawa Acara KI meminta anak menceritakan kembali pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Praktik ini jelas-jelas melanggar hak anak atas privasi, hak anak atas partisipasi  dan hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Selain itu praktik ini juga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang wajib dijadikan prinsip utama oleh Negara dan seluruh pihak yang terlibat/terkait dengan  kebijakan dan tindakan-tindakan yang terkait dengan anak.

Adapun topik laporan ketiga, yakni, ILC menyiarkan secara langsung acara yang melibatkan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam waktu lebih dari 3 jam sampai pukul 23.00 WIB.  Hal tersebut berarti ILC telah mengeksploitasi Anak Korban Kekerasan Seksual dengan menjadikannya objek dan komoditas siaran. Ini melanggar Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) pasal 15 ayat 4 yang menyatakan.

Atas hal tersebut, lanjut Devi, PAI meminta KPI memberikan sanksi tegas kepada TV One yang telah melanggar ketentuan perlindungan anak, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) .

"KPI sangat perlu memberikan sanksi tegas berupa teguran penghentian tayangan sementara dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui tayangan ILC selanjutnya agar kesalahan serupa tidak diulangi. Kami berharap KPI segera bertindak lebih aktif dan sensitif terhadap setiap kebijakan dan praktik yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk berkontribusi menciptakan kehidupan yang layak dan melindungi anak-anak melalui siaran yang mendidik dan berkualitas", tegasnya.  

Proklamasi Anak Indonesia merupakan jaringan yang terdiri LSM dan komunitas yang memperjuangkan hak-hak anak, terdiri dari :  Sapa Indonesia, KePPak Perempuan, Kriminologi UI, LDD (Lembaga Daya Dharma), RumahPohon Activity, Lentera Anak Pelangi, Budaya Mandiri, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Gembala Baik, Syair.org, Ecpat Indonesia, GNI (Gugah Nurani Indonesia), Rumah Faye, HOPE, Simponi Band, Aliansi Remaja Independen, Jakarta Underground Revival, We Are Siblings, Save The Children - Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Sinergi Muda, Sahabat Anak, Yayasan Tegak Tegar, PAKARTI (Persatuan Kartunis Indonesia), Wahana Visi Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Satgas Perlindungan Anak.    (Bud/dev)

Read more »

Ini Dia, Beragam Koleksi Terbaru UNIQLO, "Magic For All"

RI-  Bersamaan dengan pembukaan toko kesembilannya di Mall Pondok Indah, UNIQLO meluncurkan koleksi "MAGIC FOR ALL",  koleksi pakaian bagi dewasa maupun anak-amak dengan sentuhan pesona Disney, aksi Marvel, petualangan Star Wars dan kreatifitas Disney-Pixar untuk pakaian sehari-hari UNIQLO Life Wear, tersedia baik di toko-toko UNIQLO maupun di situs online.

Presiden Global Creative, Fast Retailing Co,  Ltd., John Jay mengatakan, melalui koleksi "Magic For All", UNIQLO bermaksud membawa keajaiban yang dimiliki dari The Walt Disney Company dan merek ikoniknya, dengan menciptakan pengalaman utuh bagi konsumen UNIQLO.

"Kolaborasi kami dengan the Disney Product Company tidak sebatas mengenai produk, namun juga mengenai ekspresi positif dan menyenangkan yang terjadi setiap kali Anda memasuki dunia Disney. Kampanye iklan yang baru ini memperlihatkan bagaimana keberadaan Mickey atau Minnie dalam diri kita semua, yang tidak mengenal umur atau jabatan. Dari seni hingga kompetisi desain, sampai ke event dalam toko dan masih banyak lagi, kami berharap bisa mengekspresikan Magic For All dengan cara yang menyenangkan dan berkelas", kata John saat pembukaan UNIQLO Pondok Indah Mall, Jumat (16/10).

John memaparkan,  UNIQLO mengawali kerjasamanya dengan Disney Consumer Product pada tahun 2009, melalui koleksi UTS (UNIQLO T-shirts) yang menampilkan karakter Disney yang ikonik dan terkenal, Mickey Mouse dan Minnie Mouse. "Melalui Magic For All, UNIQLO juga meluncurkan produk baru dengan karakter Disney, termasuk produk yang inovatif seperti koleksi The Plush/Mickey Mouse dan koleksi eksklusif T shirt the Mickey 100 series, berbahan fleece dan flannel", ujarnya.

President Director dan Chief Operating Officer PT Fast Retailing Indonesia,  Yasuhiro Hayashi menambahkan, selain peluncuran koleksi "Magic For All", dan koleksi Ultra Light Down (ULD) terbaru, UNIQLO juga memberikan promo khusus bagi para pelanggannya yang berbelanja di toko terbaru.

"UNIQLO sekaligus juga mengumumkan peluncuran Official LINE Account yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015. Account LINE UNIQLO Indonesia ini dihadirkan sebagai salah satu sarana komunikasi antara UNIQLO dengan para pelanggannya untuk berbagi informasi mengenai produk-produk terbaru dan promo menarik lainnya", pungkas Yasuhiro.

Koleksi "Magic For All"  akan tersedia dalam ratusan produk untuk pria, wanita, anak-anak dan bayi dengan pilihan produk yang beragam, mulai dari Ultra Light Down, fleece, flannel shirt dan UT hingga plush, payung, sandal kamar dan masih banyak lagi. Koleksi ini menampilkan Mickey Mouse dan Minnie Mouse serta karakter popular lainnya dari Star Wars, Disney Pixar Animation Studios; Toy story, Avengers (Marvel) dan Frozen (Disney).

UNIQLO akan mulai memperkenalkan "Magic For All" ini lewat kampanye iklan baru "Shadow Magic" di dalam toko dengan bentuk print dan digital.  Seperti apa ?  Dapat dilihat di seluruh UNIQLO Store di Indonesia.  (Bud/Pur)

Read more »