partner

partner

Darmin, Sertifikasi Akan Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat


RI- Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Darmin Nasution menegaskan, paket kebijakan Tahap VII yang mempermudah dan mempercepat pengurusan sertifikasi tanah, akan membawa dampak peningkatan ekonomi rakyat khususnya di pedesaan (petani).

"Sertifikasi tanah itu penting sekali. Sejauh ini sektor keuangan hanya menjangkau mereka melalui KUR yang dijamin oleh pemerintah", kata Darmin dalam Press Gathering "Paket Kebijakan Ekonomi dan Perkembangan Perekonomian Terkini" di Aryaduta Hotel, Karawaci, Tangerang, Kamis (17/12).

Darmin menjelaskan, kenapa pemerintah merasa perlu mendorong sertifikasi ini ? "Karena rakyat (petani) butuh dari itu (KUR). Tapi kalau lebih dari itu, apa jaminannya ? Yang dimiliki petani itu hanya tanah. Terlebih lagi 50-60 persen tanah rakyat kita belum sertifikasi", jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memperluas cakupan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, tak hanya kepada industri padat karya, tapi juga peningkatan pelayanan terhadap warga yang hendak mengurus sertifiikat tanah.

Melalui Paket Kebijakan Tahap VII yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution,Jumat (4/12) pekan lalu, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional, baik industri padat karya yang memiliki ribuan karyawan maupun kalangan individu seperti pedagang kaki lima yang ingin mengembangkan usahanya.

"Kita harapkan seluruh sektor ini bisa bergerak lebih cepat", kata Darmin.

Darmin menuturkan, pemerintah merasa perlu melakukan percepatan proses sertifikasi tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah.

"Untuk itu pemerintah juga akan memperbanyak jumlah Juru Ukur bersertifikat, terutama dari unsur non-PNS", ujarnya.

Menurut Darmin, selama ini proses percepatan sertifikasi tanah masih terhambat karena terbatasnya jumlah petugas ukur yang hanya berjumlah total 4.349, termasuk petugas ukur berlisensi yang hanya 2.190 orang.

Sementara jumlah bidang tanah di Indonesia di luar kawasan hutan, sekitar 90,663 juta bidang. Diantaranya yang sudah bersertifikat hanya 36,78 bidang atau 40% saja.

Terbatasnya tanah bersertifikat ini, lanjut Darmin, akan menghambat akses pembiayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah juga mempercepat jangka waktu pengumuman untuk pendaftaran tanah yang semula 60 hari untuk pendaftaran tanah secara periodik dan 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistemik, menjadi 14 hari kerja.

Selain itu, pemerintah juga memberikan hak komunal bagi masyarakat adat, serta masyarakat yang tinggal dan hidup di kawasan perkebunan/hutan. (BP)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes