Hermansyah Dulaimi SH Resmi Jabat Ketua DPC Peradi Jakarta Barat

RI- Hermansyah Dulaimi SH resmi menjabat sebagai Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat periode 2015-2020. Hal tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah Anggota pada tanggal 27 November 2015 lalu.

Pelantikan pengurus DPC Peradi Jakarta Barat dilakukan pada hari Jumat (29/1) di Sun City, Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat Annas Effendi SH, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Drs H. Abdul Latif SH MH, Anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat SH, Ketua Umum Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan SH, Sekjen Peradi Thomas Tampubolon SH, Dewan Pembina Dr. Julius Rizaldi SH, para petinggi Peradi lainnya, serta. Ketua Umum Ikadin H. Sutrisno SH.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Dr. H Fauzi Yusuf Hasibuan SH MH dalam sambutannya mengatakan, Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui pemerintah untuk melaksanakan UU No 18 tahun 2003 adalah rumah bersama bagi para advokat.

“Faktual sudah multibar. Tapi hanya Peradi yang diakui pemerintah sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, state organ yang bersifat independen yang juga melaksanakan fungsi negara. Saya harap semua advokat taat azaz keputusan MK bahwa Peradilah satu-satunya yang mewadahi advokat”, kata Fauzi.

Karena itu Fauzi menghimbau agar advokat tidak lagi memegang banyak tanda keanggotaan organisasi advokat, dan cukup memegang kartu keanggotaan Peradi. “Agar tidak lagi memiliki 3 kartu. Saya tahu ini karena rasa ketakutan, kebingungan. Kedepan agar tidak lagi”, ujarnya.

 Sementara Walikota Jakarta Barat Annas Effendi meminta agar pengurus DPC Peradi Jakarta Barat yang baru dilantik ini dapat meningkatkan hubungan/ sinerjitasnya dengan pemda Jakarta Barat.

“Pengurus baru DPC Peradi Jakarta Barat harus dapat membawa Peradi Jakarta Barat lebih baik dan memberi makna positif kepada pencari keadilan di wilayah Jakarta Barat. Untuk itu harus dapat meningkatkan hubungan/ sinerji dengan pemerintah Jakarta Barat. Bagaimana bersama-sama mengabdi, memberikan bantuan kepada masyarakat Jakarta Barat dalam masalah hukum”, kata Annas.

Annas mengingatkan, advocat merupakan profesi yang mulia. Officium Nobile. Karenanya dalam pengabdiannya harus dapat memberikan bantuan hukum kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa memandang status, jabatan atau kedudukan seseorang.

“Harus dapat membantu masyarakat yang ekonomi lemah. Jangan yang punya saja. Itu tugas mulia, janggan tangan kotor untuk menyelesaikannya (perkara-perkara hukum). Para penegak hukum harus bertugas mulia”, pesan Annas.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Henry Yosodiningrat SH. “Profesi advokat terhormat. Pegang teguh kehormatan advokat. Tegakkan kebenaran, keadilan bersama penegak hukum lainnya”, ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Peradi Jakarta Barat, H Hermansyah Dulaimi SH., dalam sambutannya menegaskan, DPC Peradi pimpinannya merupakan bagian dari DPN Peradi yang sah di bawah pimpinan Fauzi Hasibuan. Pihaknya mengajak seluruh advokat utamanya anggota Peradi untuk konsolidasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik untuk sama-sama membesarkan Peradi.

 “Kami menyatakan sebagai bagian dari DPN Peradi yang sah di bawah Fauzi Yusuf Hasibuan. Kami mengajak semua untuk konsolidasi, melakukan daftar ulang, dan kembali kejalan yang benar. Dan kepada 1100 advokat yang baru disumpah, selamat bergabung. Target kami Peradi Jakarta Barat tahun ini mencapai 2000 anggota. Kami mengajak DPN bekerjasama dengan baik saling berkoordinasi dan membesarkan Peradi”, pungkas Hermansyah. 

Berikut Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jakarta Barat ; Ketua H Hermansyah Dulaimi SH,Wakil Ketua Drs Anda Hakim,S.H, MBI..,M.M, S, Sekretaris Viator Harlen Sinaga, S.H., MH, Wakil Sekretaris Djoki Sutiono, SH. Bendahara Maria Rachmawati Sitio, SH, Wakil Bendahara Alemina Tarigan,S.H..M.H.    (BUD/PUR)

Read more »

Henry Yoso, “Di DPR Banyak yang hanya Kasak-Kusuk Politik Kotor”

RI- Anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat mengakui, tidak semua anggota DPR berlatar komitmen memperjuangkan kepentingan hukum seluruh masyarakat Indonesia dalam merevisi Undang-undang advokat.

 "Termasuk juga dï DPR tidak semua paham. Hanya kasak-kusus politik kotor. Banyak teman advokat (DPR) hanya berambisi pegang jabatan dalam organisasi advokat. Yang digiring Undang-undang advokat untuk direvisi. Arahnya adalah multi bar. Padahal mereka tidak memiliki pemahaman yang baik", kata Henry saat Pelantikan Pengurus Cabang Peradi Jakarta Barat Periode 2015-2020 di Sun City, Jakarta, Jumat (29/1).

 Karena itu Henry berharap, advokat Peradi mau membuat konsep yang lebih baik akan harus tidaknya Indonesia menggunakan sistim single bar atau multi bar. Konsep tersebut hendaknya segera disampaikan kepada DPR RI sebagai pencerahan.

"Saya berpesan para advokat khususnya yang tergabung Peradi agar membuat konsep, buat apa harus single bar, kenapa harus multibar. Saya memang alergi dengan itu (multi bar). Siapapun yang menggiring kesitu saya lawan. Tapi Undang-undang advokat kita jangan alergi untuk direvisi, karena memang banyak yang harus diperbaiki. Tapi jangan lantas jadi multi bar", tandasnya.  (Bud)

Read more »

E-KTP Anda Kadaluarsa ? Kata Mendagri, "Tetap Berlaku"

RI- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berlaku seumur hidup. Ketentuan ini tidak saja berlaku bagi pemilik e-KTP yang di dalam kolom berlaku tertulis berlaku seumur hidup tapi juga bagi yang sudah kedaluwarsa.

"Jadi bagi Anda yang masa berlaku e-KTP-nya habis, tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi, karena e-KTP tersebut masih tetap bisa digunakan", kata Mendagri melalui akun twitternya.

Mendagri menghimbau agar masyarakat menolak jika dimintai uang oleh calo/oknum petugas untuk mengurus dan membuat e-KTP yang baru lagi, karena e-TP yang ada (lama) masih tetap berlaku. e-KTP yang sudah kedaluwarsa tersebut masih tetap bisa dipergunakan pada saat mengurus surat-surat penting di lembaga/instansi manapun.

"Jadi Anda tak perlu khawatir ditolak saat menunjukkan e-KTP kedaluwarsa sewaktu ada razia kepolisian ataupun di saat mengurus surat-surat penting", tegas Tjahjo. 

Mendagri merasa perlu mengeluarkan pernyataan ini mengingat masih ada upaya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan aturan tersebut. (04/set)

Read more »

Penggemar Durian ? Ayo Makan Sepuasnya di "Festival Durian Lolong"

RI- Anda pecinta buah durian ? Jangan ketinggalan untuk datang dan menyaksikan "Festival Durian Lolong" yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada 31 Janiari 2016 di sekitar objek wisata Desa Lolong.

 Pada Festival Durian 2016 ini panitia telah menyiapkan 70.000 tiket dengan harga tiket masuk Rp 80.000 per pengunjung, dimana pengunjung akan mendapatkan dua/tiga buah durian lokal dengan rasanya yang khas.

 Seperti pada tahun sebelumnya, pada "Festival Durian", panitia juga akan menyediakan gunungan durian besar dan tumpeng durian berasal dari sumbangan warga. Diperkirakan tidak kurang dari 10.000 durian dari kebun warga akan disajikan selama festival.

 Makanan gunungan durian besar dan tumpneg durian ini akan disajikan untuk para pengunjung tanpa dipungut biaya lagi. Penggemar durian bisa makan buah sepuasnya karena tidak akan dibatasi. Hanya saja, buah durian ini tidak boleh dibawa pulang.

Selain itu juga akan ada lomba buah durian berkualitas yang akan diikuti oleh para petani durian dan akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas dinas terkait dan para pakar durian.

Selama kegiatan "Festival Durian" ini, para pengunjung juga akan dimanjakan dengan sejumlah kesenian tradisional dan musik.  (Pur/jpnn)

Read more »

KinerjaPay Go Public di Bursa Efek Amerika Serikat

RI- Menangkap peluang perkembangan bisnis e-commers, KinerjaPay (penyedia jasa e-commerce unggulan yang diluncurkan PT Kinerja Indonesia) siap untuk Go Public di Bursa Efek Amerika Serikat bernama OTC Markets (QTC.QB board). Langkah ini akan menjadikan KinerjaPay menjadi perusahaan e-commerce Indonesia pertama Go Public di Bursa Efek Amerika Serikat.

Chairman PT Kinerja Indonesia, Edwin Witarsa mengutarakan, tahun 2015, berbagai indikator e-commerce Indonesia menunjukkan potensi yang semakin cerah. Hal tersebut juga terlihat dari meningkatnya pelanggan aktif KinerjaPay yang telah mencapai angka 13 ribu, dengan lebih dari 10 ribu produk.

"Walaupun masih harus membuktikan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan, ekosistem e-commerce di Indonesia tumbuh semakin menarik dan perlahan-lahan mulai membuktikan diri mampu membawa dampak yang luas bagi masyarakat. Itulah sebabnya, tim KinerjaPay merasa bahwa tahun ini adalah saat yang tepat untuk kami melebarkan sayap ke mancanegara", kata Edwin saat pemaparan KinerjaPay Go Public Announcement dan Public Expose di Jakarta, Kamis (28/1).

Menurut Edwin, KinerjaPay hadir di pasar Indonesia dengan berbagai kelebihan. Salah satunya adalah mempermudah transaksi e-commerce melalui dompet digital pribadi (personal e-wallet) dan konsep permainan realitas online (Online Reality Games).

"Pelanggan KinerjaPay menghabiskan waktu rata-rata lebih dari 30 menit setiap kali kunjungan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding penyedia e-commerce atau media sosial lainnya", ungkapnya.

Edwin memaparkan, produk yang populer diperjualbelikan di platform KinerjaPay adalah pulsa telepon (HP) dan eVoucher (makanan, hotel, travel, dan lain-lain).  "Tim KinerjaPay telah membantu ribuan UKM (Usaha Kecil Menengah) melalui program Kinerja GO ONLINE untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dengan menjual produk secara online di KinerjaPay", ujarnya.

Melalui penawaran saham perdananya ini, KinerjaPay menawarkan harga di kisaran Rp 7.000 per lembar atau US$ 0.50 per lembar. Jumlah saham perdana yang ditawarkan adalah sebanyak 5.000.000 saham biasa. Masa penawaran awal dimulai dari tanggal 18 Januari sampai dengan 15 Februari 2016.

Chief Executive Officer of Kinerja International Pte. Ltd. Deny Rahardjo menyebutkan bahwa dana hasil Go Public ini akan digunakan sekitar 50% untuk pengembangan pasar Indonesia dan sekitar 50% untuk memperkuat tim operasional serta tim IT.

"Tim  manajement KinerjaPay dan PT Kinerja Indonesia akan membagikan rencana detail pengembangan perusahaan dan produk termasuk rencana jangka menengah adalah melebarkan sayap KinerjaPay ke negara berkembang lain terutama di Asia melalui Kinerja International Pte Ltd yang berpusat di Singapura", jelasnya.  (Bud/Pur)

Read more »

DLBS Dexa Medica Temukan Bahan Baku Aktif Obat Herbal

RI- Setelah melalui perjalanan panjang, serangkaian riset sejak tahun 2005, Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) Dexa Medica akhirnya menemukan berbagai bahan baku aktif obat herbal.

"DLBS PT. Dexa Medica telah menemukan bahan baku aktif obat herbal. Ini akan menjadi keunggulan daya saing nasional, karena bahan bakunya 100 persen asli dari alam Indonesia”, kata Direktur Eksekutif DLBS PT Dexa Medica Dr. Reymond R. Tjandrawinata, MBA, PhD, FRSC saat memaparkan Hasil Riset & Produksi Bahan Baku Obat PT Dexamedica "Menghadapi Pasar Global", di Cikarang, Rabu (27/1).

Reymond menjelaskan, bahan obat yang dihasilkan oleh fasilitas produksi di DLBS merupakan hasil riset sendiri yang berasal dari biodiversitas Indonesia. Dimulai dari penelitian biomolekuler, percobaan farmakologi hewan hingga uji klinis pada pasien di berbagai kota di tanah air.

Keberhasilan DLBS PT Dexa Medica ini, lanjut Reymond, sekaligus ikut mendorong program pemerintah dalam kemandirian bahan baku aktif obat nasional. “Momentum ini juga memberikan nilai tambah bagi Indonesia karena bahan baku aktif obat herbal yang diproduksi oleh DLBS telah dipatenkan tidak hanya di Indonesia, namun juga internasional”, ujarnya.

Reymond menuturkan, periset di DLBS mempelajari kandidat bahan baku aktif obat herbal dari aspek kimia dan biologi pada tingkat molekular melalui proses Tanden Chemistry Expression Bioassay System yakni metodologi penyaringan sistematis untuk menemukan kandidat yang paling aktif dan berpotensi untuk produk yang tengah diteliti, diikuti biossay system yang memanfaatkan teknik gen dan protein array.

“Fasilitas produksi kami mampu memproduksi bahan baku herbal dalam bentuk Bioactive Fraction. Kami merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang memproduksi Bioactive Fraction dari bahan herbal”, ungkap Reymond.

 Obat herbal hasil riset DLBS dari bahan alam asli Indonesia yang diproduksi PT Dexa Medica, dan sudah dipasarkan antara lain, HerbaVOMITZ  (untuk kembung dan mual), Inlacin (anti diabetes yang bahkan sudah menjadi rujukan dokter), Disolf (membantu sirkulasi darah), Pedacid (mengatasi asam lambung), Vitafem (menurunkan nyeri haid), Phalecarps (mengobati kanker payudara dan kanker padat lainnya), dan Stimuno (penguat sistem imun).

 General Manager CHD (Consumer Health Dexa) PT Dexa Medica, Andrew menambahkan, dalam waktu dekat Dexa Medica juga akan meluncurkan obat batuk herbal, HerbaKOF yang terbuat dari hasil ekstraksi empat bahan utama yakni daun Legundi, rimpang Jahe, daun Saga dan buah mahkota dewa, yang diproses melalui teknologi advanced fractionation technology (AFT) untuk menghasilkan zat aktif Reconyl.

 “HerbaKOF memiliki empat keunggulan yakni meredakan batuk (kering dan berdahak), meredakan radang tenggorokan, melegakan pernafasan, dan menghangatkan saluran pernafasan. Ini satu-satunya obat batuk herbal di Indonesia yang diproses dengan teknologi fraksinasi mutakhir. Dalam uji klinik, HerbaKOF terbukti cepat bekerja, efektif mengatasi masalah batuk dan radang tenggorokan, serta aman dikonsumsi seluruh anggota keluarga”, paparnya.

“Kita tidak hanya klaim, tapi terbukti melalui research”, pungkas Andrew.  (BP)

Read more »

Play 1 Juta Kali, Nikita Dapat Bayaran Rp 100 Juta

RI-  Artis sarat sensasi, Nikita Mirzani (Niki) berhasil meraup Rp 100 juta dari situs Video.com.

Niki menuturkan, bayaran Rp 100 juta tersebut didapat dari hasil mengunggah 20-an video kehidupan pribadinya di situs www.video.com.

"Hanya dalam 1 bulan video-video Niki di play 1 juta kali", kata Niki saat Press Conference Party With Nikita di Brewerkz Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Niki menuturkan, 1 juta play tersebut merupakan akumulasi dari ke 20-an video yang diunggahnya, bukan 1 video.

"Niki juga akan memberikan kesempatan bagi 2 komentar terbaik untuk dinner with Niki", ujarnya.

Tim Manager Artis video.com, Reza Paget menambahkan, kedepan selain akan mengunggah berbagai video keseharian Niki lainnya, juga akan ada jalan-jalan with Niki ke Bangkok.

"Februari bakal ke Bangkok. Tidak ada editan. Apa adanya", katanya.

"Ke Bangkok itu cuma jalan-jalan ala Nikita Mirzani aja sih. Greget apa nggaknya, kan teman-teman tahu Niki suka spontan", tambah Niki.   (BP)

Read more »

Pererat Kemitraan Kawasan Pacific Barat, TNI AL Gelar WPNS 2016

RI- Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Ari Soedewo , mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi,  membuka secara resmi simposium berskala internasional bertajuk Western Pacific Naval Symposium (WPNS) 2016 (Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat) di Mulia hotel, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

 WPNS merupakan forum untuk mewujudkan kemitraan maritim berbagai wilayah bangsa-bangsa. Untuk mendukung kemitraan ini, perlu dibangun pondasi kuat, yakni kepercayaan, baik antar bangsa maupun antar angkatan laut.

“Kuncinya terletak pada komitmen yang kuat dan kerjasama untuk kepentingan bersama serta perdamaian”, kata Ari dalam keterangan tertulisnya.

Ari menuturkan, meningkatnya perkembangan ancaman non-tradisional telah menambah resiko maritim, seperti perampokan bersenjata, penyelundupan senjata, illegal migran, perdagangan obat dan juga illegal fishing. “Untuk meningkatkan keamanan maritim, strategi umum yang digunakan adalah mengembangkan kemitraan untuk menangani semua masalah secara bersama-sama, seperti melalui WPNS ini”, ujarnya.

 Simposium ini diikuti oleh 27 negara yakni Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, China, Chile, Colombia, Filipina, Indonesia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Kanada, Malaysia, Papua Nugini, Perancis, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Tonga, Vietnam, Bangladesh, India, Mexico, dan Pakistan.

 Simposium berskala internasional ini diselenggarakan untuk meningkatkan dan menjaga keamanan di wilayah Perairan Pacific Barat, mempersiapkan materi diskusi WPNS ke-15 yang akan berlangsung di Kota Padang, Sumatra Barat, pada April mendatang serta mendengar laporan kesiapan Negara Chile sebagai tuan rumah WPNS Workshop pada tahun 2017.   (Bp)

Read more »

Wakil Kepala Staf Armada Laut Timur Cina Kunjungan ke Mako Marinir

RI- Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang S.H., mewakili Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, S.E., menerima kunjungan Wakil Kepala Staf Armada Timur China Senior Captain Wang Jianxun di Gedung Agoes Subekti Jl. Prapatan No. 40 Jakarta Pusat, Senin (25/01).

Kasirun mengatakan, Kunjungan yang bertujuan untuk mempererat hubungan militer antar kedua negara, khususnya Armada Laut Timur China dan Korps Marinir.

Dalam kunjungan ini Wakil Kepala Staf Armada Timur China didampingi Komandan DDG Jinan 152 Kolonel Liu Mian, Komandan FFG Yiyang 548 Kolonel Zhou Yaojin dan Komandan Qiandaohu 886 Kolonel Tu Jianhu.

Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H., yang didampingi pejabat teras Korps Marinir menyambut kedatangan rombongan Staf Armada Laut Timur China tersebut. Pembicaraan yang hangat pun terjadi di antara dua pejabat ini di ruang tengah Gedung Putih Mako Kormar.  (BP/marine)

Read more »

MenpanRB, "Hadapi MEA, Pemda Harus Siap Berkompetisi"

RI- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengingatkan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna menghadapi kompetisi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kompetisi menjadi sesuatu yang mutlak yang akan terjadi, kinerja menjadi sebuah tuntutan, tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan apakah pemerintah bisa bersaing", kata Yuddy dalam Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinvi DIY dan Sumatera, di Yogyakarta, Senin (25/01).

Yuddy menuturkan, untuk mewujudkan good and clean government yang sudah dicanangkan, maka tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sesuatu yang mutlak yang harus dicapai. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran melalui sistem anggaran yang disebut APBN, yang kemudian ditransfer ke daerah menjadi APBD, harus menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kehadiran pemerintah harus memberikan nilai tambah. Tidak semata-mata seremonial, tetapi fenomenal. Pemerintahan Peresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin memperbaiki birokrasi. Kita harus terus bergerak memperbaiki birokrasi", paparnya.

Selain itu, lanjut Yuddy, birokrasi harus mampu bergerak cepat dan merespon perkembangan jaman. "Oleh karena itu asumsi yang menyebutkan bahwa birokrasi hanya berbasis pada peraturan harus dibuang jauh, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang menekankan pada kompetensi untuk berkompetisi", tegasnya.  (Bud/panrb)

Read more »

Menteri Yuddy, "Rano Bisa Mencontoh Ahok"

Raja.com--  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyarankan Gubernur Banten melakukan perombakan birokrasi secara radikal bila ingin kualitas pembangunan di Provinsi tersebut menjadi lebih baik. 

"Salah satu upaya untuk memperbaiki pembangunan di Provinsi Banten, saya menyarankan pada Gubernur Banten untuk berani melakukan perombakan radikal pada birokrasinya", kata Yuddy dalam diskusi publik dengan tema Menggugat 15 Tahun Reformasi Birokrasi di Banten, Sabtu (23/1).

Hadir dalam diskusi tersebut mantan Menteri Dalam Negeri yang juga pembina paguyuban warga Banten Jenderal (Purn) Suryadi Sudirja, Ketua Umum Paguyuban Warga Banten Tb. Farich Nachril, Kapolda Banten Brigjen Pol. Boy Rafi Amar, dan tokoh-tokoh ulama Provinsi Banten.  

Yuddy mengatakan, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015. 

"Ini harus menjadi catatan yang penting bagi Gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya Gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya", ujarnya.

Menurut Yuddy, memperbaiki akuntabilitas kinerja sangat mudah. Misalnya, jika Dinas PU diberikan Rp 100 miliar untuk membangun jalan, namun dalam waktu 6 bulan jalannya sudah bolong berarti ada korupsi. Contoh lain, misalnya saat berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan. Jika di tempat parkirannya berantakan, tidak ada petugas yang memberikan arahan saat berkunjung, maka bisa dipastikan nilai akuntabilitasnya buruk.

"Tigapuluh empat  provinsi sudah saya datangi. Saya punya kesimpulan yaitu satu instansi pemerintahan ada kepemimpinan yang baik, sistem penerapannya baik, pelaksanaannya diawasi, dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka itu akan baik nilainya", jelasnya.

Menpan optimis, permasalahan  di Banten bisa diperbaiki  jika Gubernur Banten mau mengikuti sarannya dengan melakukan perombakan birokrasi. Menurutnya, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok patut dilakukan, antara lain dengan menerapkan seleksi terbuka, khususnta untuk pejabat eselon I, II,bahkan eselon III.  

"Gunakan modelnya Pak Ahok, laksanakan seleksi terbuka untuk mendapatkan orang-orang baik, supaya anggaran pembangunan hasilnya berkualitas, dengan outcome yang diharapkan. Kalau bisa dilakukan, kualitas pembangunannya pasti akan bagus, DKI Jakarta dan Yogyakarta sudah melakukan itu", ungkap Yuddy.

Sementara sesepuh dan pembina Paguyuban Warga Banten Suryadi Sudirja mengingatkan, niat utama pembentukan Provinsi Banten yaitu didasari kehidupan lebih baik terutama kesejahteraan masyarakat. Dikatakan, masih banyak warga miskin, pengangguran tinggi, infrastruktur prihatin, gedung sekolah buruk, dan masih tingginya tingkat PMKS.

Namun, yang lebih mengejutkan adalah korupsi yang menyebabkan lambannya pembangunan di Provinsi Banten. 

"Tetapi kita tidak mau menyalahkan dan pesimis karena bukan sifat dasar warga Banten. Kita dorong lebih baik dengan reformasi birokrasi. Di sini, birokrat harus membangun, melayani, dan mencintai masyarakat. Banten harus diasuh oleh orang yang mau berbagi", kata mantan Mendagri tersebut.

Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafi Amar mengatakan, reformasi birokrasi sangat penting dalam pembangunan nasional. Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang masuk dalam mainstream reformasi birokrasi, harus bisa merubah pola pikir masyarakat yang selalu menilai polisi dengan istilah 'kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah'.

"Kami juga meminta masyarakat harus bersikap kritis kepada kami, tidak boleh sungkan memberikan kontrol pada pemerintah daerah dan menagih itu", tandasnya.  (BP/panrb)

Read more »

TNI AD Laksanakan MoU Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016

RI- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif bersama mitra penyedia barang dan jasa yang telah mengikat kontrak dengan TNI AD, Jumat (22/1).

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono mengatakan, nilai kontrak yang telah disepakati sebanyak 147 kontrak dengan total nilai Rp 2,9 triliun, atau sebesar 35,76% dari anggaran belanja modal dan barang logistik sebesar Rp 8,11 triliun.

Penandatanganan kontrak ini menunjukkan bahwa TNI AD sudah mulai melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2016 sedini mungkin.

Kegiatan kontrak yang dilaksanakan di bulan Januari ini juga merupakan hasil evaluasi tahun anggaran 2015 khususnya dalam upaya mengurangi kegiatan yang berpotensi lintas tahun. Selain itu diharapkan penyerapan anggaran TNI AD dapat meningkat secara signifikan dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai perencanaan.

Hadir saat penandatanganan kontrak ini Wakasad, Pangkostrad, Pangdam Jaya, Pangdam III/Slw dan para Asisten Kasad serta para mitra penyedia barang dan jasa.

Read more »

MenPANRB, Transformasi KORPRI Jangan Formal Kelembagaan

RI- Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Korpri yang merupakan sebuah organisasi besar dengan anggota 4,517 juta pegawai negeri sipil  (PNS) akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Transformasi itu bukan hanya secara formal kelembagaan, tetapi juga dibarengi dengan transformasi mind-set, cultur-set, dan diikuti sikap dan perilaku yang produktif bagi segenap anggota Korpri.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN), maka anggota organisasi ini haruslah orang professional.  "Korpri dituntut semakin profesional, berdedikasi dan mempunyai integritas yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat", kata Yuddy dalam sambutannya saat Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Korpri Masa Bakti 2015-2020 di Jakarta, Kamis (21/01).

Yuddy mengingatkan bahwa fungsi Korpri adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Diingatkannya, ada lima poin amanat yang sangat fundamental dalam sambutan Presiden pada Upacara HUT Ke-44 Korpri tahun 2015 lalu.

Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatkan. Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong.

Ketiga, persiapan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi baik Nasional maupun daerah. "Terakhir, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa", paparnya.

Yuddy berharap Korps Profesi ASN mampu mendukung semua program pemerintah untuk terus menjaga dan mewujudkan Negara Kesatuan RI, meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kepada rakyat, dan untuk terus berkomitmen sebagai unsur mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.

"Saya meminta kepada saudara-saudara Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mempertahankan prinsip netralitas untuk kepentingan negara dan bangsa, serta tetap berfokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun", harapnya.   (Bud/Pur/ PANRB)

Read more »