Mahasiswa Baru Unindra Ikuti PESMAB TA 2015-2016

 RI-- Bertempat di Gedung Balai Komando Cijantung, Jakarta, Jumat (26/2), sebanyak 1051 mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) mengikuti program Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (PESMAB) Tahun Akademik 2015-2016.

PESMAB adalah upaya Universitas untuk memberikan pengetahuan dasar proses pelaksanaan studi/ perkuliahan yang ada di sebuah lembaga pendidikan.

"Kegiatan ini juga sebagai tanda dimulainya proses akademik bagi para mahasiswa baru, dan sebagai tanda bahwa mereka telah memiliki hak untuk dilayani sebagai Mahasiswa Unindra", kata Rektor Unindra Prof. Dr. H. Sumaryoto usai Pembukaan Pesmab.

Sumaryoto berharap, seluruh mahasiswa baru, dapat memahami dan mengikuti seluruh rambu-rambu yang ada, agar dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana yang sudah diatur sesuai ketentuan, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan hasil yang baik.

"Mulai saat ini seluruh mahasiswa baru, telah menjadi keluarga besar UNINDRA, saya ucapkan selamat, bergabung, semoga yang anda cita-citakan dapat tercapai. Sellamat mengikuti proses perkuliahan. Ikuti aturan yang ada, sehingga proses perkuliahan nantinya lebih kondusif", pungkas Sumaryoto. (BP).

Read more »

TB Hasanuddin, "Gubernur DKI Lebay"

 RI-Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penggusuran kawasan prostitusi di Kalijodo, Jakarta Utara dengan melibatkan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai suatu hal yang berlebihan.

"Proses menggusur kemudian menjadikan daerah Kalijodo menjadi daerah hijau sesuai aturan mungkin sah-sah saja. ‎Tapi, tak perlu lebay dengan mengerahkan ratusan anggota TNI hanya untuk berhadapan dengan pelacur", kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Kamis (25/02).‎

Menurut TB, Satpol PP DKI Jakarta bersama polisi daerah pun sudah cukup untuk melakukan penertiban wilayah Kalijodo. Dan kalaupun Gubernur DKI Jakarta menggunakan argumentasi UU No 34/2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat 2b No. 9 yang menjelaskan bahwa TNI dapat membantu tugas pemerintahan di daerah, Pasal tersebut hanya digunakan dalam keadaan khusus, dan pelaksanaannya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Terlalu naif kalau kemudian ayat ini dipakai hanya untuk menggusur para pelacur", ujarnya.

TB mengingatkan bahwa TNI dilatih dengan keras dan dipersenjatai dengan alut sista modern untuk menghadapi peperangan dan pertempuran dalam rangka memertahankan dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Di sinilah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang prajurit terlatih yang siap mati dalam membela negaranya. Tapi, sangat ironis kalau kemudian di negeri ini para pemimpinnya gagal paham, ketika TNI digunakan hanya untuk menggusur pelacur", tegas mantan Sekretaris Militer ini.

Ironisnya, lanjut purnawirawan Mayjen TNI AD, rakyat tahu dan menjadi saksi mata bahwa tak seorangpun anggota TNI yang siap tempur itu dipakai menghajar teroris.

"Sepertinya negara tak punya keinginan mengerahkan TNI untuk melawan teroris yang konon sudah merajalela. Ini negeri aneh. "Mari, kita tempatkan para prajurit kebanggaan negeri ini pada posisi semestinya", pungkas mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini. (BP)

Read more »

HUT POMAL ke-70, "Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi"

 RI-- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Ksal) Laksamana TNI Ade Supandi, SE. M.A.P menghimbau agar peringatan ke 70 Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) dapat dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama jajaran Pomal selama ini agar kedepan diperoleh hasil yang lebih baik.

"Jadikan momentum introspeksi dengan harapan ke depan akan diperoleh hasil yang lebih baik sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dilingkungan TNI AL", kata Ksal saat upacara peringatan hari ulang tahun Pomal di Puspomal Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (19/2).

Untuk itu, lanjut Ksal, prajurit Polisi Militer AL harus berdedikasi, memiliki kredibilitas serta profesional dalam melaksanakan tugasnya

"Mengacu pada semboyan Pomal. yakni Wijna wira widhayaka yang artinya penegak aturan yang berwatak ksatria, arif dan bijaksana, prajurit Pomal hendaknya tetap profesional dan tidak diskriminasi dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya. Semboyan tersebut harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari maupun dalam melaksanakan tugas", tegas Ksal.

Pada peringatan HUT Pomal ke 70 dengan tema "Dengan Semangat Revolusi Mental Kita Tingkatkan Profesionalisme Polisi Militer Guna Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut" tersebut, ditampilkan berbagai demo ketrampilan prajurit Pomal, antara lain Ketangkasan Pengawalan kendaraan, Kawal Pomal beserta atraksi motor besar club (MBC).

Tak kalah menariknya, ada juga penampilan Pomal Cilik, yang dimaksud sebagai wahana pembinaan generasi muda untuk menanankan nilai disiplin dan ketertiban, serta penampilan drama musik kolosal dengan tema Gajah Mada sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan wibawa dari Maha Patih Gajah Mada yang patut dicontoh oleh Prajurit Pomal.

"Saya berharap, seluruh jajaran Pomal untuk meningkatkan keimanan. Tegakkan hukum dan kepatuhan terhadap aruran. Tingkatkan kepastian hukum dan tingkatkan pengamanan aset TNI AL. dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. TNI AL tidak adan bernegosiasi pada anggotanya yang melanggar hukum, yang bersalah akan ditindak tegas", pungkas Ksal. (Pur)

Read more »

BNPT, Waspadai Ribuan "Imigran" Gelap dari Malaysia

RI--Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dr. Saud Usman Nasution SH. MN mengingatkan, meski kondisi negara dalam keadaan aman, namun potensi terorisme tetap harus diwaspadai, terutama dengan akan kembalinya warga negara Indonesia pendukung Isis dari Suriah.

"Harus diperhatikan arus balik. (dulu) arus balik jamaah islamiyah dari Afganistan ke Indonesia kita diserang habis-habisan. Sekarang harus kita perhatikan lagi arus balik dari Isis, dari Irak, Suriah. Pasti mereka akan kembali. Kita harus siap menghadapi itu", kata Saud disela-sela Rapat Koordinasi Deradikalisasi di Golden Boutique hotel, Jakarta, Kamis (18/2).

Selain harus mengantisipasi kembalinya WNI anggota Isis dari Suriah, Saud juga mengingatkan, mulai maraknya foreign terorism figter/ teroris warga asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan human trafficking, people smuggling dan teroris, yang sudah berkolaborasi.

"4 orang sudah ditangkap. Mereka masuk dari Tiongkok Selatan-Myanmar-Bangkok-Langkawi-Pekanbaru-Jakarta. Dari Jakarta terus ke Puncak-Makassar-Poso. Mereka difasilitasi oleh jaringan human trafficking, people smuggling dan teroris, sudah berkolaborasi", ujarnya. 

Karena itu, menurut Saud, ribuan Oriur (sedang mencari suaka) yang saat ini ada di Malaysia, perlu diwaspadai, sebab sewaktu-waktu dapat menyerbu masuk ke Indonesia memanfaatkan kebijakan bebas Visa.

"Yang bahaya, saat ini ada ribuan Oriur yang ada di malaysia, yang siap masuk ke Indonesia. Ini juga agar menjadi perhatian Menkumham, bahwa kebijakan bebas visa bisa dimanfaatkan ribuan Oriur  tersebut menyerbu Indonesia", paparnya.

Saud menuturkan, sudah ada contoh yakni di Bangkok. Pemerintah setempat melakukan penangkapan terhadap kelompok human trafficking ini, dan tak berapa lama Bangkok diserang bom.

"Jangan sampai ini terjadi di tempat kita. Karena itu kita perlu kepedulian di masing-masing daerah di tanah air, untuk bersinerji dalam menanggulangi hal ini", ujarnya.

Sementara kejadian di Indonesia, Densus 88 juga telah menangkap 1 Oriur yang masuk Indonesia pada akhir tahun 2015 lalu sebelum pergantian tahun.

"Mereka tidak bisa bahasa Indoneia, Inggris ataupun Arab. Hanya tahu bahasa Oriur. Yang tahu bahasa itu hanya orang Turki dan orang Oriur sendiri. Kita tahun lalu sudah melakukan penangkapan salah seorang Oriur ini, namanya Ali Oriur, di Bekasi. Dia sudah siap menjadi pelaku bom bunuh diri. Kalau tidak ditangkap, dia akan menjadi salah satu pelaku bom di Thamrin kemarin", ungkapnya.

Karena itu, lanjut Saud, dapat dibayangkan, akan sangat besar kemungkinan penyusupan terorisme bila ribuan orang Oriur dari Malaysia ini masuk ke Indonesia.

"Karena itu benar-benar diingatkan, jazirah Sumatera, warga kita di daerah-daerah pelabuhan, pantai yang sangat luas, tidak mungkin kita awasi satu persatu. Babinsa, RT/RW, Babinsa jangan mau terima duit. Mereka labelingnya pencari suaka. Tapi kalau dia berkedok dibalik pencari suaka, apalagi kelompok Isis, ini yang bahaya. Ini sudah ada kejadian, 3 orang sudah masuk di Poso. 1 orang tertembak beberapa waktu lalu, tinggal 2 lagi. Apakah mereka boleh masuk ? Tergantung rekan-rekan di lapangan yang tahu persis mereka akan bergerak kemana saja", pungkas Saud. (Bud/Pur)

Read more »

BNPT Gelar Rapat Koordinasi Deradikalisasi

RI- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat Koordinasi Deradikalisasi di Golden Boutique hotel, Jakarta, Kamis (18/2).

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris MA., mengatakan Rakor Deradikalisasi yang dihadiri 401 peserta dari unsur pemerintahan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi di derah, mencari strategi, komunikasi dan pencegahan bahaya terorisme.

"Dihadiri 401 peserta dari Kemenkopolhukan, Kemendagri, TNI, BIN, Polri, Kemenkumham, Pemda, akademisi, sebagian mantan teroris dan unsur pemerintahan lainnya, akan digelar selama 3 hari. Rakor ini untuk mensinerjikan, mengkoordinasikan program penanggulangan dan pencegahan terorisme", kata Irfan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly SH., yang turut hadir dalam pembukaan mengatakan, meski penanganan terorisme di tanah air sudah berjalan beberpa tahun, namun hingga kini terorisme masih menjadi momok.

"Karena kompleksitas permasalahan terorisme. Selain itu koordinasi antar institusi juga sering terkendala. Ini menjadikan ancaman teroris masih nyata dan berkembang", kata Menkumham.

Melalui Rakor Deradikalisasi ini, lanjut Menkumham, untuk menyuusun strategi dan program nasional, yang dapat menjawab masalah koordinasi tersebut.

"Selama ini kita masih fokus pada proses penindakan. Harus ada strategi penangaanan berkelanjutan. Perrlu kerjasama semua pihak, dan pendekaatan holistik", ujarnya.

Seentara Kepala BNPT Saud Usman mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap waspada dengan keluarga para simpatisan Isis yang akan pulang ketanah air.

"Harus diperhatikan arus balik Isis (WNI) dari Suriah ke Indonesia. Kita bisa diserang habis-habisan. Kita harus siap menghadapi itu", ingatnya. (Bud/Pur)

Read more »

Sambangi KPK, Lulung dkk Minta Ahok Segera Ditangkap

RI- Tak habisnya berpolemik, menjatuhkan dan mengamankan posisi. 30 anggota DPRD DKI Jakarta beserta staf yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Lulung) dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut lembaga anti rasuah tersebut segera menangkap Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok terkait pembelian RS Sumber Waras.

Lulung menilai Ahok telah melakukan kebohongan publik dalam hal pembelian lahan RS Sumber Waras, dimana dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPS) tidak ada disebutkan mengenai pembelian tanah RS Sumber Waras, melainkan hanya tertera pembelian RS Sumber Waras.

"Rakyat mesti tahu Basuki Tjahaja Purnama itu berbohong. Karenanya kita minta di sini harus cepet, Pak Ahok ditangkap", kata Lulung di kantor KPK, Rabu (17/2).

Lulung mengatakan tidak main-main terkait permintaan tersebut. Kata dia, DPRD DKI akan mendatangi KPK dua kali dalam sebulan untuk menanyakan kasus tersebut. "Kami datang kemari sebagai lembaga DPRD. Fungsi kami untuk mengkontrol", ujarnya.

Kasus pembelian RS Sumber Waras saat ini masih dalam penyelidikan KPK. BPK menyebut pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras telah merugikan negara Rp 191 miliar. (BS/mtr)

Read more »

ITK Buka Kesempatan 400 Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

RI- Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memberi kesempatan kepada sekitar 400 siswa-siswi (SMA/MA sederajat) untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2016 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

"40 persen dari total mahasiswa baru yang akan diterima di ITK pada 10 program studi berasal dari jalur SNMPTN. Itu berarti 400 mahasiswa, karena ITK akan menerima 1.000 mahasiswa baru tahun akademik 2016 ini", kata Rektor ITK, Sulistijono dalam rilisnya, Rabu (17/2).

ITK memiliki 10 pilihan program studi, yaitu Matematika, Sistem  informasi, Fisika, Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Metal dan Metalurgi. Sedangkan tiga prodi baru yakni Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, dan Teknik Industri sementara hanya menerima mahasiswa baru melalui jalur mandiri ITK.

Sulistijono meminta calon mahasiswa baru harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dinilai dalam SNMPTN, yakni nilai rapor, indeks sekolah, indeks wilayah, dan prestasi alumni dalam menentukan PTN yang dituju.

Namun bagi calon mahasiswa yang tidak diterima dalam proses seleksi dalam SNMPTN, tidak perlu berkecil hati karena ada dua kesempatan lainnya, yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Ujian Mandiri ITK. SBMPTN merupakan seleksi nasional melalui ujian tulis bersama yang akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2016.

Jika diterima melalui SNMPTN dan SBMPTN maka mahasiswa baru hanya akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester yang besarnya bervariasi, dan ditentukan oleh kemampuan finansial orangtua. Sedangkan pada Ujian Mandiri ITK, mahasiswa baru membayar UKT per semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibayarkan di awal perkuliahan.

"Buat apa kuliah jauh-jauh ke Pulau Jawa kalau di Balikpapan sudah ada perguruan tinggi negeri yang berkualitas, ITK. Ayo bergabung dengan kami dan menjadi kebanggan Kalimantan", pungkas Sulistijono.   (BP/itk)

Read more »

Perkecil Kesenjangan Sosial, Cagub DKI M Idrus Pimpin Koperasi DMI

RI- Calon Gubernur DKI Jakarta, Muhamad Idrus diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjalankan jabatan sebagai Ketua Umum Koperasi Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutan usai menjalani Rapat Pendirian Koperasi Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Idrus menyatakan siap merangkul segala elemen dengan jabatan yang diamanahi ini.

"Bersyukur pada Tuhan karena selesai Rapat Pendirian. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak dan pengurus DMI Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan saya amanah sebagai Ketua Umum Koperasi DMI DKI Jakarta. Kita siap merangkul semua elemen masyarakat", kata pria akrab yang disapa Bang Idrus ini di Islamic Center Jakarta, Koja Jakarta Utara, Rabu (17/02).

Pria asal DKI Jakarta ini menyatakan, siap menjalankan tugas barunya sebagai pimpinan tertinggi di Koperasi DMI Provinsi DKI Jakarta. Ia mengaku tak terlalu sulit dalam menjalankan jabatan barunya ini, pasalnya dengan pengalaman yang bergelut di bidang keuangan, ekonomi juga pemberdayaan sejak tahun 2002 dan ia yakin dapat memimpin Koperasi dengan mudah dan penuh komitmen.

"Saya siap jalankan tugas sebaik-baiknya Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Gerakan Ekonomi ummat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa untuk memperkecil kesenjangan sosial antara golongan masyarakat berpunya dan dibawah garis kemiskinan", tegas Muhamad Idrus.   (Bud/Pur)

Read more »

Penggusuran Kawasan Prostitusi Kalijodo Akan Dimulai bulan Maret

RI- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan mulai melakukan penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo dalam waktu dekat. Sebagai proses awal, Pemprov akan mulai proses relokasi warga Kalijodo pada bulan depan, Maret 2016.

Walikota Administrasi Jakarta Barat Anas Efendi mengatakan, berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, penertiban Kalijodo akan di lakukan Rabu 2 Maret, atau dua hari sebelum pelaksanaan KTT OKI di Jakarta yang akan berlangsung pada Jumat 4 Maret.

"Gubernur ingin kita selesai sebelum OKI", kata Anas di Jakarta Barat, Selasa (16/2).

Anas menuturkan, hari ini pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga. Pihaknya memberikan surat peringatan (SP) pertama dalam waktu dekat. Jika warga tidak menggubris surat itu, maka dalam jangka waktu seminggu pihaknya akan layangkan SP kedua.

"Dari SP 2 ke SP 3. Setelah itu, kita tertibkan dengan kekuatan penuh", ujarnya.

Nantinya, warga kalijodo yang memiliki KTP DKI akan direlokasi ke rumah susun sewa. Sedangkan warga yang tidak memiliki KTP DKI akan dipulangkan ke daerah masing-masing. (04/mtr)

Read more »

Menkopolhukam, LGBT Masalah Pribadi, Jangan Jadi Polemik Nasional

RI- Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan menilai, kencenderungan seksual berbeda LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan, sesungguhnya merupakan permasalahan pribadi seseorang yang tidak perlu menjadi polemik nasional.

"Masalah pribadi ya sudah, tidak usah di hebohkan, memang sudah ada”, kata Luhut di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (16/2

Menurut Luhut, sepanjang aktivitas LGBT masih dalam koridor dan tidak melanggar hukum, maka pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab melindunginya sebagai warga negara Indonesia.

“Itu hak hidup dia sebagai WNI, kita harus lindungi, jangan kita persoalkan. Kecuali dia membuat hal-hal yang tidak jelas, mungkin bisa dipersoalkan”, tandasnya.

Sementara mengenai bantuan dana dari United Nations Development Programme (UNDP) untuk mendukung kegiatan LGBT di Indonesia, Menkopolhukam menegaskan, sebaiknya organisasi multilateral PBB tersebut bisa menyaring dan tidak terlibat terlalu jauh.

“Pemerintah sudah memperingatkan. Kita minta UNDP, untuk tidak usah terlalu jauh”, tegasnya.   (BP)

Read more »

Menpan-RB Buka Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat K/L

RI- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan agar birokrasi dapat menjadi katalisator ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Karena itu birokrasi harus adaptif/ antisipatif pada kemajuan jaman", kata Yuddy saat membuka Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Kementerian/Lembaga di Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (16/2).

Karena itu juga, menurut Menpan, aparatur negara harus dapat menjadi contoh yang baik.bagi masyarakat

"Jangan sampai masih ada yang mempersulit. Kalau ada harus dicari benang kusutnya. Siapapun yang melakukan harus kita peringatkan, kalau tidak bisa harus kita ganti. Kalau tidak, sangat sulit kita perbaiki birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat", jelas Yuddy.

Menpan mengakui, memang tidak mudah melakukan reformasi mental aparat, butuh kerja keras yang sinerjis dan berkelanjutan. Namun harus terus dilakukan.

"Sebab motor kemajuan suatu bangsa ada dipemerintahannya", ujarnya.

Yuddy mencontohkan, Suriah dan Mesir yang punya peradaban yang panjang, tidak mampu mengatur tata pemerintahannya, hancur dalam sekejap. "Kita tidak mau seperti itu. Karena itu saya mengingatkan kembali, bahwa kunci eksistensi negara terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan visioner kedepan", paparnya.

Kepada peserta Rakor, Yuddy juga mengingatkan arahan Presiden, antara lain, lakukan sinerji melalui koordinasi yang baik antar instansi (lintas sektoral). Kedua, bangun mentalitas baru produktif berintegritas. Ketiga, setiap program harus berorientasi hasil, bukan sekedar bagi-bagi anggaran. Dimana tiap program harus tajam dan terfolus, dengan prioritas harus dapat dirasakan masyarakat.

"Keempat, pengendalian penggunaan anggaran, Money Follow Program. Kelima, menuju birokrasi dinamis sesuai jaman. Dan Keenam, jaga netralitas ASN", pungkas Yuddy. (Bud)

Read more »

Menpora Ingatkan Dharma Wanita Persatuan Terus Jaga Soliditas

RI- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi mengajak seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan untuk terus meningkatkan soliditas dan perannya dalam menopang terlaksananya program kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Peran posisi Dharma Wanita sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas suami. Untuk itu Dharma Wanita agar senantiasa solid, kerjasama dan saling menopang", kata Menpora saat Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenpora Periode 2014-2019 di Kemenpora, Senin (15/2).

Menpora mengingatkan, Dharma Wanita memiliki fungsi strategis dalam mengingatkan dan menjaga para suaminya untuk kuat dan jujur dalam melaksanakan tugas negara.

"Fungsi strategis Dharma Wanita ini untuk mengingatkan para suaminya untuk tidak korupsi, menggadaikan tugas-tugasnya, memberikan pondasi, pagar dan mengingatkan rambu-rambu, mendukung para suami sukseskan program Kemenpora", tegasnya.

Menpora juga menyatakan apresiasi dengan keberhasilan Dharma Wanita Persatuan Kemenpora yang meskipun belum dilantik, namun sudah membuat prestasi pemecahan rekor MURI tari Poco-poco yang dimodifikasi menjadi senam Poco-poco.

"Semua masyarakat jadi tahu senam Poco-poco. Ini sudah memulai prakarsa besar kita menduniakan Poco-poco. Mengangkat harkat martabat budaya bangsa sendiri, dengan memodifikasi Poco-poco menjadi senam. Setelah rekor MURI kita target raih rekor dunia", kata Menpora.

Menpora berharap senam Poco-poco ini bisa menjadi agenda wajib bagi Dharma Wanita di seluruh Indonesia. "Tinggal modifikasinya disesuaikan", imbuhnya.  (BP)

Read more »

Ini Penjelasan Jasa Marga Soal Tol Banjir dan Ambruk Cikunir II

RI- PT Jasa Marga (Persero) menjelaskan, genangan air 50 cm di km 37 dan km 34 pada hari Minggu kemarin terjadi selain karena faktor hujan deras, namun juga karena faktor perubahan tata ruang/ penggunaan lahan disekitar jalan tol.

"Dua genangan air di jalan tol hari Minggu kemarin karena hujan yang cukup deras dan perkembangan area industri yang cukup pesat yang menyebabkan limpasan air tidak mampu ditampung drainase di km 37 dan km 34 dan melimpas di jalan tol", kata Direktur Operasional PT Jasa Marga, Christantio Prihambodo di kantor pusat Jasa Marga, Jakarta, Senin (15/2).

Chistantio menuturkan, di km 37 sebenarnya terdapat dua Situ, yakni Rawa Binong dan Alam Sari yang berfungsi menampung limpasan air di sekitar jalan tol.

Namun karena pesatnya pembangunan daerah sekitar tol, menyebabkan dua Situ/ danau kecil tersebut tidak mampu menampung debiit air yang datang saat hujan lebat.

"Pengembangan menyebabkan air lebih cepat mengalir ke danau dan limpasannya melimpah ke jalan tol", ujarnya.

Christantio menjelaskan, dalam minggu ini pihaknya akan berkoordinasi dengan daerah kawasan untuk mencari solusi jangka panjang, agar jalan tol tidak terendam lagi.

"Kita koordinasi bagaimana agar tata air di daerah kawasan, agar genangan tidak terjadi lagi. Untuk sementara kita pasang karung pasir untuk menahan limpasan air", jelasnya.

Sementara tentang ambruknya Gerbang Cikunir 2 menurut Christantio terjadi karena hujan lebat yang disertai hempasan angin keras, yang menekan atap bagian depan dan merobohkannya.

"Sementara kita lakukan tindakan mensuport dan menopang atap yang roboh menggunakan Crane, dan memotong seperti papan nama yg membebani atap", paparnya.

Untuk perbaikan permanen, lanjut Christantio, dilakukan secara bertahap dengan masa perbaikan selama 1-1,5 bulan.

"Sementara selama perbaikan kita buka partial. Lalu lintas sudah normal, namun kita buka 11 gardu", ungkapnya. (BP)

Read more »

Per Maret, PHK Massal Akan Capai 10 Ribu-an

RI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat hingga saat ini sudah lebih dari 5 ribu pekerja Indonesia positif terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara sebanyak lebih dari 5 ribu lagi masih proses.

"Gelombang PHK massal mengancam pekerja Indonesia, namun pemerintah tidak bertindak apapun. Fakta dan data tentang jumlah PHK sampai saat ini yang masuk Posko PHK dan Upah KSPI sekitar 10 ribuan buruh", kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Mega Proklamasi hotel, Jakarta, Senin (15/2).

PHK massal tersebut, lanjut Iqbal, berasal dari banyak perusahaan lokal maupun investasi asing.

Kategori I, yakni Toshiba 865 orang karena pabrik tutup, Panasonic Cikarang 480 karena pabrik tutup, Samoin 1166 karena pabrik tutup, Starling 452 pabrik tutup, Harleyburton, tidak tutup, rasionalisasi akibat harga minyak tutup. Sandos 200, rasionalisasi akibat kapaistas produksi diturunkan, Novartis, 100 rasionalisasi, Sanopi Acentis, 5, Mitsubishi KRM, rasionalisasi tawarkan pensiun dini, 200 orang.

"Kurun waktu Januari-Februari, 3668. Data Depnaker hanya 1337, Itu saja sudah bohong", imbuhnya.

Iqbal melanjutkan, untuk kategori II, yakni PHK tahun lalu yang tidak diumumkan pemerintah, PHK terjadi di PT Philips Sidoarjo 800 orang, Panasonic Pasuruan karena pabrik tutup sebanyak 800 orang, PT Jabar Garnindo, 4700 orang. Dan Ford indonesia dalam proses 2000 orang.

"Beranti jumlah kategori II ini total 8300 orang. Jadi kami tidak omong kosong kalau bilang lebih dari 10 ribu", ungkap Iqbal.

Untuk Kategori III atau Perusahaan PHK sepihak, tambah Iqbal, terdiri dari PT Sun Star 271 orang, DMCTI 255 orang, Ohsung 186, dengan total PHK Sepihak sebanyak 712 pekerja.

Sementara untuk Kategori IV atau karyawan kontrak habis tapi tdk diperpanjang, sekitar 5 ribuan orang.

Anggota Serikat Pekerja Otomotif Heri menambahkan, untuk bidang otomotif, PHK terjadi karena penurunan kapasitas produksi yang imbasnya pada penurunan penggunaan manpower.

"Tenaga kontrak tidak diperpanjang. Bukan saja R2 tapi R4 juga. Hampir di semua lini otomotif. Padahal rasio penggunaan tenaga kontrak sekitar 30-40 persen. Penurunan produksi terjadi karena penurunan daya beli konsumen. Maka salah bila pemerintah lantas tetapkan kebijakan pembatasan kenaikan upah pekerja (PP 78 Th 2015). Karena otomotif masih andakan pasar domestik. Karena itu bila daya beli tidak dijaga, akan terjadi penurunan pembelian", papar Heri.

Untuk itu, menurut Heri, pemerintah harus bertindak cepat, mengkaji ulang kebijakan ekonomi, dan bila perlu mencabut PP 78 Tahun 2015.

"Kalau pemerintah tdk konsern, angka pengangguran akan bertambah. Anggota kita saja turun dari 100 ribu jadi 90 ribu", tandasnya.

Said Iqbal melanjutkan, untuk kategori V di bidang perminyakan, PHK terjadi di Harley Burton, Cevron, Vico dengan jumlah karyawan terancam pemutusan sebanyak 5 ribuan.

"Dari 5 kategori ini total, 10 ribu lebih. 10 kali lipat dari angka pemerintah. Pemerintah sejauh ini seolah masih menutup nutupi bahkan cenderung menyangkal adanya PHK massal ini. Saya himbau pemerintah jangan gunakan kata-kata indah bersyair untuk tutupi ini. Jangan berbelit definisikan PHK. Intinya angka pengangguran bertambah". papar Iqbal.

Menurut Iqbal, penutupan serta hengkangnya beberapa perusahaan itu bukti bahwa Paket Kebijakan Ekonomi jilid I-IX yang digulirkan pemerintah hanya kuat dikonsep dan retorika belaka, namun lemah diimplementasinya.

"Kami tegaskan paket kebijakan itu gagal. Pemerintah harus terbuka dengan data ini, bukan menutupi. Pemerintah harus lebih keras lagi dalam implementasi dan pengawasan", pungkas Iqbal. (Bud/Pur)

Read more »

Kemenristekdikti Tingkatkan Layanan Perizinan PT secara Online

RI-- Kemenristekdikti memperbaharui dan meningkatkan proses layanan administrasi sistem izin pendirian atau perubahan bentuk Perguruan Tinggi (PT) serta pembukaan program studi secara digital atau online sejak Januari 2016.

"Proses layanan administrasi secara online ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bersih dan efisien bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kelembagaan di bidang pendidikan tinggi", kata Direktur Jenderal Kelembagaan Kemeristekdikti, Patdono Suwignjo saat coffee morning di gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (12/2).

Padtdono menjelaskan, untuk mendukung terciptanya layanan perizinan yang bersih dan efisien, diharapkan masyarakat dapat mengikuti proses layanan secara online dan tidak lagi mengirimkan dokunmen dalam bentuk hardcopy.

"Ini untuk mendorong sistem pelayanan perizinan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi dapat berjalan semakin baik dan memberikan jangkauan layanan yang lebih luas bagi masyarakat pendidikan tinggi", jelasnya.

Dengan sistem online proses layanan administrasi izin pendirian atau perubahan bentuk PT serta pembukaan program studi ini dapat memperingkas tahapan proses evaluasi pendirian atau perubahan bentuk PT serta pembukaan prodi baru.

Tahapan tersebut antara lain, verifikasi dokumen usulan, tahap evaluasi dokumen dan (ahap validasi dengan instrumen terintegrasi bersama BAN-PT. "Penggunaann instrumen terintegrasi ini ditujukan untuk mempercepat waktu penilaian", papar Patdono.

Patdono menjelaskan, sebelum UU No 12 Tahun 2012 diserlakukan, pengusul yang telah mendapat izin pendirian dan perubahan bentuk PT maupun pembukaan prodi yang telah diterbitkan Kemendikbud saat itu, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan eraturan perundangan, dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin, PT wajib meminta akreditasi kepada BAN-PT.

"Namun sesuai ketentuan baru yaitu UU 12 Tahun 2012, maka di tahun 2015 izin pendirian atau perubahan bentuk PT serta pembukaan prodi akan diterbitkan Kemenristekdikti apabila proposal usulan tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi dan atau prodi sebagaimana ditetapkkan BAN-PT", pungkas Patdono. (BP)

Read more »

SP PLN Tegaskan Tolak Unbundling Horizontal dan Swastanisasi Listrik

RI- Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak upaya pelemahan PLN, dalam hal ini pemecahan PLN (unbundling horizontal) dan swastanisasi ketenagalistrikan. Pemecahan ini diketahui dimulai dari pembangkit dan rencana diberlakukannya tarif listrik per daerah.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Deden Adhityadharma mengatakan, meski alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat kelistrikan daerah, namun pada hakekatnya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang.

"Maka, kami menolak adanya pemecahan ini. PLN itu bagi mereka seolah hanya akan dijadikan sarana untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya ‎dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Deden menilai, melalui rencana tersebut pemerintah berkeinginan memecah pengelolaan listrik di enam propinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. Apabila skenario ini dijalankan maka hal itu sama dengan sebuah upaya pelemahan PLN dan swastanisasi ketenagalistrikan.

“Ini sama dengan PLN diperlemah. PLN akan dipecah tidak menjangkau daerah lagi. Daerah-daerah tersebut akan diserahkan kepada kepentingan-kepentingan segelintir orang melalui swastanisasi”, ujarnya.

Swastanisasi listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, lanjut Deden, sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2. “Olehnya itu kami menolak upaya pelemahan PLN oleh Menteri ESDM dan jajarannya, menolak upaya penyerahan sektor kelistrikan yang merupakan cabang-cabang usaha yang penting bagi negara sesuai amanat UU 1945 pasal 33 ayat 2 tentang cabang-cabang usaha yang penting bagi Negara harus dikelola oleh Negara”, jelasnya.

Deden menegaskan, jika dalam jangka 2 minggu tuntutan pembatalan rencana Menteri Sudirman Said dan jajarannya di ESDM tersebut tidak diindahkan, maka Serikat Pekerja PT PLN secara nasional akan melakukan aksi mogok nasional.

“Kami Serikat Pekerja PT PLN dari Sabang sampai Merauke akan melakukan penyampaian pendapat dimuka umum dan melakukan mogok nasional”, tegasnya.  (PUR)

Read more »

Kejari Tangerang dan PLN Jemput Tanahan Pencurian Listrik di Lapas Cipinang

RI- Berkas Perkara sudah lengkap (P-21), kasus dugaan pencurian tenaga listrik yang dilakukan PT. Wirajaya Packindo yang berlokasi di Karawaci, Tangerang Banten akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasus pencurian listrik tersebut melibatkan empat orang pegawai outsorsing PT. PLN (Persero) yakni TF, AET, W, Dan S yang merupakan petugas layanan teknis dari perusahaan alih daya atau outsource PLN. 

"Modusnya dengan mempengaruhi atau memainkan kawat pengukuran pada meteran listrik. Saat jam 12.00 malam kawat meteran dibongkar sehingga listrik yang terpakai tidak ter record, kemudian jam 06.00 pagi dibenerin lagi, supaya tidak ketahuan petugas PLN saat pemeriksaan", kata Kepala PPNS Ditjen Ketenagalistrikan, Jusman Hutajulu disela-sela penjemputan para narapidana kasus pencurian listrik di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (11/2). Penjemputan dilakukan oleh Tim Kejaksaan Negeri Tangerang bersama PT PLN (Persero).

Aksi pencurian itu, menurut Jusman, dilakukan sejak lama sehingga PLN menanggung kerugian hingga Rp 167 miliar dari pemakaian listrik yang tidak tercatat.

Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Aries Dwianto menambahkan, untuk PT.Wirajaya Packindo sendiri selain telah melanggar hukum pidana juga hukum perdata. Untuk itu PLN akan tetap melakukan tagihan, meski saat ini perusahaan tersangkut telah dinyatakan pailit.

"Meski sekarang sudah pailit, kita tetap menagihnya. Dikenakan tagihan susulan sebesar Rp 167,8 miliar sesuai dengan Kepdir PLN nomor 1486 tahun 2011", tegas Aries.

Dengan keterlibatan 4 pegawai PT.PLN ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan mengembangkan kasus ini untuk mengetahui keterlibatan pihak PT.Wirajaya Packindo yang sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Akan kita kembangkan untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak lain", pungkas Jusman.

Untuk diketahui, sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2009 pasal 51 KUHAP, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya akan di pidana dengan pidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.2.5 miliar. (BP)

Read more »

Asyik, Saat Gerhana Matahari 9 Maret, Cuaca Diprediksi Cerah

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan, beberapa wilayah Indonesia akan mengalami Gerhana Matahari Total (GMT) pada Rabu  9 Maret 2016 mendatang.

RI- BMKG memprediksi cuaca saat kejadian akan sangat mendukung, sehingga masyarakat dapat menikmati fenomena alam yang hanya terjadi setiap 350 tahun sekali itu.

"Ini akan akan menarik bagi mereka yang suka fenomena alam. Visualnya gerhana matahari menarik sekali karena ada cincinnya. Hanya sekitar 3 hingga 4 menit. Wilayah Indonesia Tengah dan Timur diperkirakan akan terpengaruh hujan ringan, namun kecil kemungkinannya. Sementara wilayah Barat Indonesia kemungkinan cerah", kata Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/2).

Beberapa wilayah di Indonesia yang akan dilintasi oleh GMT pada 9 Maret mendatang ada 11 Propinsi. Yaitu Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Sementara itu, kota-kota besar yang diperkirakan akan dilalui GMT adalah Muko-Muko (Bengkulu), Palembang, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu dan Ternate.

"Ini fenomena yang sangat menarik. BMKG akan melakukan pengamatan baik terkait cuaca, suhu dan kelembaban, radiasi, magnet bumi dan gravitasi. Kita ingin tahu seberapa pengaruhnya pasang surut bumi. Seberapa besar pasang surut yang disebabkan gerhana. Dan lainnya. Kita punya 179 stasiun di seluruh Indonesia yang akan melakukan pengukuran, baik dengan metode mandiri maupun online", papar Andi.

Andi menjelaskan, metode pengamatan mandiri dilakukan dengan menggunakan teleskop yang dilengkapi detektor bintang yang dihubungkan ke komputer akuisisi dan analisis data.

Sementara itu dalam pengamatan online, data yang masuk kedalam komputer akuisisi diteruskan ke server video streaming BMKG melalui internet. Dengan teknologi ini maka GMT dapat diakses melalui internet ke berbagai tempat melalui website BMKG.  (Bud/Pur)

Read more »

Menteri Agama, "Meski Banyak Konflik, Kehidupan Beragama Kita Sangat Baik"

RI- Kementerian Agama RI mengklaim secara umum kehidupan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2015 sangat kondusif, bahkan dapat dikatakan terjaga dengan baik meskipun diakui terjadi beberapa konflik berlatar agama di beberapa daerah.

Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudding saat peluncuran hasil kajian Litbang Kementerian Agama tentang kerukunan hidup umat beragama di Indonesia tahun 2015.

"Hasil Litbang menunjukkan angka 75,36 persen. Hasil ini tentunya karena melihatnya secara luas. Dalam konteks Indonesia yang sangat luas, maka meski ada kasus-kasus, tapi secara keseluruhan, kerukunan kita sangat baik", kata Menag Lukman di Saripan hotel, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Lukman, konflik-konflik atas nama agama selama ini sebenarnya bukan murni dipicu gesekan grassroots atau antar umat, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor non agama, seperti kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Konflik-konflik atas nama agama lebih banyak dipengaruhi faktor non agama, seperti misal politik. Agama sering jadi alas atau pijakan, dijadikan faktor justifikasi untuk terbangunnya konflik-konflik itu. Karena itu hasil Survei kita menunjukkan di grassrot itu tidak ada masalah", ujarnya.

Lukman menjelaskan, untuk menjamin kehidupan beragama kedepan, penyelesaian UU Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah digodok di DPR memang perlu segera diselesaikan.

"Ada 5 isu yang perlu ditata dengan baik agar kita punya paradigma yang sama dalam mensikapi persoalan krusial keagamaan. Pertama yakni bagaimana mensikapi saudara kita yang menganut agama diluar yang enam itu. Bagaimana pensikapan negara terhadap itu. Maka regulasi harus dapat mengatur. Setidaknya sampai titik saling memahami. Kedua, dalam penyiaran agama. Ditengah perkembangan teknologi, penyiaran bisa memicu konflik. Karena itu ini juga menjadi perhatian", jelasnya.

Ketiga, tentang pendirian rumah ibadah. Dalam pro kontra kita sudah punya acuan. Keberadaan UU perlu menjadi wadah hukum yang kuat karena persoalan pendirian rumah ibadah mudah menimbulkan kontra.

"Keempat, mengenai paham keagamaan. Persoalan paham menyimpang harus disikapi. Siapa yang punya otoritas menentukan. Terakhir kelima, kita ingin ada penguatan keberadaan institusi forum kerukunan hidup umat beragama", papar Lukman.    (BP)

Read more »