Banjir Pekerja China, Hipmi desak Menaker Sebaiknya Mundur

RI- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia menyebutkan membanjirnya pekerja asing khususnya asal China akan membawa dampak buruk bagi negara ini, baik pelanggaran undang-undang, kecemburuan sosial, maupun kerusakan budaya bangsa.

"Ini adalah negara Republik Indonesia, bukan salah satu provinsi di China. Penggunaan bahasa Indonesia adalah bagian dari idealisme kita sebagai sebuah negara, bukan sebatas aturan formal permenaker. Kehadiran pekerja kasar asing akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meledak menjadi konflik sosial. Ketiga, pekerja asing akan merusak budaya bangsa kita. Sebab budaya kita, sekalipun kita ini miskin secara ekonomi, kita tetap memegang adat kesantunan. Kita punya rasa malu, punya budaya bersih. Sedangkan pekerja China di Lebak, Banten, malah buang kotoran sembarangan. Mereka juga tidak menghargai masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi pemicu konflik sosial yang sangat serius bila tidak segera ditata dengan baik", kata Bahlil kepada redaksi, Rabu (27/7).

Bahlil mengaku heran dengan Menaker yang justru menyanggah keberadaan pekerja asal negeri "Tirai Bambu" tersebut di sektor infrastruktur. "Memang, pekerja China tidak sampai sepuluh juta. Tetapi, pekerja China bukan hanya mempunyai skill khusus, tapi bahkan pekerja kasar pun diboyong dari sana. Ini merupakan penghinaan bagi bangsa dan negara", ujarnya.

Karena itu Bahlil menantang Menaker yang hanya percaya pada data formal tanpa mau melakukan ricek lokasi. "Menaker harusnya malu dan mengundurkan diri karena tidak mampu menjaga dan melindungi tenaga kerja kita, justru pada saat negara kita sedang banyak pengangguran dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Menaker harus mampu mendeteksi berapa jumlah pekerja China yang memakai visa turis dan overstay. Fakta ini tidak terberitakan. Klaim Menaker akan ada alih ketrampilan dengan kehadiran pekerja asing hanyalah omong kosong", tukasnya.

Bahlil menuding Menaker tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap nasib pekerja lokal. Karena itu, Bahlil mengajak semua pihak untuk mengawasi pergerakan pekerja China. "Dalam konteks politik ke depan, kita tidak boleh mengabaikan keberadaan pekerja China di Indonesia hanya semata-mata bekerja. Menaker berdalih mereka bekerja hanya enam bulan. Tapi siapa yang bisa menjamin? Di Monokwari, mereka sudah mukim satu tahun lebih untuk membangun pabrik semen. Belum lagi di Kalimantan, Sulawesi, Banten", paparnya.

Mantan Ketua BPD Papua ini menilai Menaker tidak peka dan tidak mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi.

"Saya lihat Menaker tidak peka. Pemikiran Pak Jokowi bagus, tapi tidak bisa diterjemahkan oleh Menaker. Menaker minta data. Padahal Menaker lah yang harus menjelaskan fakta-fakta tersebut. Dimanakah sebenarnya kewibawaan Menaker yang didepannya pekerja China masuk begitu saja. Ini sungguh konyol. Ini pelecehan terhadap negara kita. Bila Menaker tidak percaya, silakan turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri fakta lapangan", tandasnya.   (Bud/Hip)

Posted in: Ekonomi,Ekonomi Makro