partner

partner

Pemerintah Naikan Cukai Rokok Maksimal 13,46 Persen


RI- Setelah menjadi perbincangan publik di dua bulan terakhir ini, kenaikan tarif cukai tembakau akhirnya terlaksana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi. Hal tersebut menurutnya. sejalannya dari aspek prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran.

Dari sisi lain kerugian kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja. peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara.

Oleh karena itu, menurutnya seluruh aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok.

“Untuk kepentingan kesehatan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dan 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di tahun 2016″,ujarnya Sri Mulyani di Jakarta,(28/9/2016).

Tak hanya itu, pertumbuhan produksi hasil tembakau pun telah dikendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif yaitu sebesar -0,28 persen. Di mana pada saat yang bersamaan jumlah penduduk lndonesia tumbuh sebesar 1,4 persen,” ujar Sri Mulyani.


Hal ini membuktikan bahwa secara riil pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan. Hal tersebut sejalan dengan studi oleh Djutaharta pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok.

Dari aspek ketenagakerjaan, kebijakan cukai juga berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang, di mana tiga perempatnya atau 291.824 orang terlibat di produksi Sigaret Kretek Tangan yang merupakan industri padat karya.

Jika ditambah dengan sektor informal, maka kebijakan ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh. 600 ribu buruh tembakau, dan 1 juta pedagang eceran. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan lebih dari 5,8 juta masyarakat Indonesia. Data ini juga didukung oleh studi LPEM Ul tahun 2013 bahwa kebijakan cukai berpengaruh langsung terhadap lebih dari 6 juta orang.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai berkomitmen untuk mengamankan kebijakan cukai secara maksimal, dengan cara melakukan penindakan rokok ilegal.

“Hingga 29 September 2016 saja. Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 1.593 kasus hasil tembakau ilegal. Angka ini meningkat 1,29 kali dibanding penindakan di sepanjang tahun 2015 (1232 kasus) dan 1,76 kali dibanding penindakan di sepanjang tahun 2014 (901 kasus). Dari Januari 2016 hingga saat ini, Bea Cukai berhasil mengamankan 176,22 juta batang rokok senilai Rp135,55 miliar, di mana jumlah pelanggaran terbanyak berasal dari jenis rokok yang diproduksi dengan mesin,” tutupnya.

Namun, belum diketahui berapa persen kenaikan tarif cukai rokok ini. Diperkirakan, kenaikan tarif cukai ini mencapai 10 persen.

Seperti diketahui, akhir tahun 2015 lalu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai tembakau untuk periode tahun 2016 sebesar 11,19 persen. Sementara itu, rata-rata kenaikan tahun 2015 adalah sebesar 8,72 persen. (Bud/Pur)

Wow… Ternyata World Music ala V1MAST emang Keren


RI- Bagi Kebanyakan masyarakat Indonesia, istilah world music memang belum familiar. World music sebenarnya adalah genre music yang menggabungkan/ kolaborasi antara jenis music pop-rock dan etnik. Di Indonesia genre music ini diwakili oleh V1MAST, yang meski baru satu tahun berdiri, namun sudah mampu menancapkan taringnya di daratan Eropa.

“Disana (Eropa) memang pasarnya sudah terbentuk. Sudah ada penggemarnya sendiri, sama layaknya genre music lainnya. Di Indonesia kita baru memperkenalkan, itu seperti menerabas hutan. Perlu kesabaran”, kata Viza, vokalis V1MAST saat peluncuran single kedua “Jogja Love Story” di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).


Viza mengisahkan perjalanan V1MAST saat Tour Eropa pada bulan Juni-Agustus 2016 lalu di Bosnia & Herzegovina, dan di Praha Ceko. Di Bosnia & Herzegovina pada bulan juni 2016, V1MAST tampil di ajang Dukat Fest 2016, dan berhasil menyabet title Best Ensemble Performance yang terpilih dari musisi-musisi asal 32 negara yang ikut serta. Selain di Bosnia, V1MAST juga menunjukkan performance nya di Praha dalam ajang World Music Festival dan diundang langsung oleh Dubes RI untuk Ceko, untuk mewakili Indonesia karena dianggap menjadi musisi yang membesarkan music Indonesia di pasar Internasional.

“Di Eropa kami membawakan lagu Jogja Love Story, sambutannya spektakuler. Di World Music Festival, penontonnya bahkan sampai 200 ribu orang. Dan mereka sangat antusias”, ungkap Viza.


Dengan gayanya yang easy listening, Viza berharap, single kedua V1MAST “Jogja Love Story” ini bisa diterima dan dinikmati masyarakat Indonesia.

“Musik kami bisa mencuri  hati masyarakat Eropa. Semoga juga bisa diterima masyarakat Indonesia. Kami yakin, music tradisional Indonesia bisa nge-blend dengan genre music apapun. Kita harus bangga. Jadi hari ini sebagai tanda V1MAST satu tahun, kami juga ingin menyampaikan bahwa single kedua V1MAST, Jogja Love Story, sudah bisa dinikmati masyarakat Indonesia”, pungkas Viza.


Musik memang bukan sekedar kata-kata. Ada rasa didalamnya. Maka bagaimana merasakan world musik ala V1MAST ini..harus dengan menyimak alunannya.  “Selamat datang V1MAST. Selamat datang world music. Ternyata keren abizz…”  (Bud/Pur)

Fokus Pengelolaan Jalur Laut, Bakamla RI Hadiri Workshop U.S. Coast Guard


RI- -Workshop dengan tema "Governing Across the Wave: Global Insights for Transboundary Waterways Management in Sensitive and Congested Maritime Spaces"yg diselenggarakan oleh US Coast Guard Academy, bekerja sama dengan Bowdoin College dibuka oleh Rear Admiral James E. Rendon (Superintendent USCG Academy)di Brunswick, Maine, Amerika Serikat, beberapa hari lalu.

Workshop yang dilaksanakan di Bowdoin College di kota Brunswick, Maine ini berlangsung pada 26 - 27 September 2016. Tujuan dilaksanakannya workshop ini untuk bertukar pandangan secara akademis dan praktis dari beberapa wilayah di dunia terkait dengan pengelolaan jalur laut yang berbatasan dengan negara lain. Walaupun objek yg dibahas pada workshop ini adalah pengelolaan selat Bering dan wilayah Arctic, namun tujuan penyelenggara untuk bertukar pandangan dan pengalaman dari wilayah lain di dunia sangatlah baik karena seluruh peserta dapat mengetahui bagaimana pengelolaan laut yang berbatasan dilakukan diseluruh wilayah di dunia.


Workshop ini diikuti oleh akademisi dari berbagai universitas di Amerika Serikat, akademisi dari WMU Swedia, Cork University Irlandia, Aberdeen University Scottland, Delft University Belanda, University Sains Islam Malaysia, beberapa universitas dari Rusia, dan perwakilan dariCoast Guard beberapa negara yaitu : Amerika Serikat, Rusia, Argentina, Chile, Jepang dan Bakamla RI yg mewakili Indonesia.


Pada workshop ini, Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI R. Eko Rahardjo, M.Tr (Han) memaparkan tentang bagaimana Bakamla mensinergikan operasi keamanan laut di Indonesia guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi keamanan laut. Selain itu, Kasi Kerjasama Multilateral dan Organisasi Internasional Bakamla RI Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR., memaparkan bagaimana Indonesia dan Malaysia mengelola aktivitas nelayan di wilayah unresolved maritime boundary areas yang diatur dalam MoU Common Guidelines dan bagaimana negara-negara yang memiliki wilayah di selat malaka bekerjasama dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi (patkor) dalam kerangkaMalacca Strait Patrol (MSP) dan Patkor Optima.  (PUR/Hum)

Atase Pertahanan Inggris Ajak Bakamla Ikuti Pelatihan ZEE


RI- Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menerima kunjungan Atase Pertahanan Inggris Col. Adrian Campbell-Black yang didampingi Sekretaris Pertama untuk Pertahanan dan Keamanan, Kedutaan Besar Inggris Tom O’Flaherty beserta staf di Kantor Pusat Bakamla RI, Jalan Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

Kepala Bakamla RI yang didampingi Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi, S.H., M.H. yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Sestama Bakamla, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Deputi Operasi dan Latihan Laksamana Muda TNI Andi Achdar, Direktur Kerja Sama Sandi, S.H., M.H., memberikan sambutan hangat dan menerima kedatangan delegasi dari Kedutaan Besar Inggris dengan antusias.

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh hubungan baik antara Bakamla RI dengan Kedutaaan Besar Inggris yang sudah terjalin sejak Bakorkamla RI berdiri. Pada kesempatan kali ini, Atase Pertahanan Inggris bermaksud mengajak serta dalam kegiatan pelatihan yang akan digelar oleh Kedutaan Besar Inggris dalam bidang zona ekonomi eksklusif. Setiap tahunnya kegiatan ini diadakan sebanyak dua kali, yaitu di Inggris dan di negara-negara tetangga.


"Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai zona ekonomi eksklusif, khususnya kepada negara-negara yang memiliki garis pantai. Selain itu juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman mengenai kasus-kasus yang pernah ditangani di negaranya yang terkait dengan zona ekonomi eksklusif", ujar Athan Inggris.

Kepala Bakamla RI menyambut baik mengenai undangan tersebut. "Bakamla RI tidak pernah lelah untuk melakukan peningkatan kapasitas, baik itu dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) atau sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki. Aspek SDM yang berkualitas sangat penting untuk dimiliki oleh Bakamla RI. Karena sebaik apapun sarpras yang dimiliki, jika tidak diawaki oleh SDM yang mumpuni dalam bidangnya akan menjadi sia-sia", imbuh Pati TNI AL berbintang tiga tersebut.

Mengakhiri kunjungannya, Athan Inggris dan jajarannya mengucapkan terima kasih dan kedua belah pihak berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin.  (PUR/Hum)

Polytron Luncurkan Zeromatic Belleza, Si Cantik Easy to Use


RI- Polytron meluncurkan mesin cuci terbaru "Zeromatic Belleza" yang dirancang dengan teknologi canggih dan desain elegant, stylish dan reliable.

Terbuat dari tempered glass yang 5 kali lebih kuat dari kaca biasa, Zeromatic Belleza dilengkapi dengan fitur layar sentuh, MO-TO Control (Move by Touch) dan Proximity Sensor dimana lampu panel akan menyala lebih terang saat panel disentuh dan dioperasikan.


Product Manager dari lini Home Appliances PT Hartono Istana Teknologi, pemilik brand Polytron, Albert Fleming mengatakan, dengan keluarnya Zeromatic Belleza, maka para wanita/ Ibu tidak perlu khawatir lagi sebab Zeromatiz Belleza dilengkapi teknologi Zero Presure.

"Teknologi Zero Pressure ini memungkinkan mesin tetap kerja walaupun tekanan air relatif kecil", kata Albert saat Launcing Zeromatic Belleza di Djakarta Theater, Kamis (29/9).


Selain itu, lanjut Albert, mesin cuci keluaran terbaru Polytron ini dilengkapi teknologi easy to operate, yang hanya dengan 1 sentuhan tombol karena menggunakan MO-TO Control (move by touch)..

"Dengan satu sentuhan saja, mesin mencuci hingga selesai tanpa perlu repot dg tombol lagi. Dia juga akan otomatis menimbang berat cucian, pembilasan hingga pengeringan sehingga lebih hemat air dan listrik", jelasnya.

Zeromatic Belleza juga dilengkapi Washing Delay Program yang memungkinkan penggunanya mengatur kapan proses pencucian selesai, sehingga tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus untuk mencuci.


"Bisa diatur kapan dia mulai mencuci. Zeromatic Belleza ini juga dilengkapi teknologi Centrifugal Softening System yang mengatur pemakaian dterjen dan softener otomatis secara terpisah, sehingga baju bisa lebih bersih dan wangi", ujarnya.

Albert melanjutkan, Zeromatic Belleza juga memiliki keunggulan lainnya seperti Waterfall Technology, Silent Wash Technology, Auto Memory, dan Soft Closing Door.

"Juga ada dua pilihan program yaitu Batik dan Baby Wear, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir baju batik kesayangan akan rusak atau pakaian bayi menjadi tidak lembut", ujngkapnya.


Zeromatiz Belleza ini diluncurkan dengan tiga warna (maroon, dark grey dan dark brown), dan tiga kapasitas berbeda. Tiipe PAW 9513 untuk kapasitas 9,5 kg, PAW XDWR untuk kapasitas 8,5 kg, dan PAW 7513 dengan kapasitas 7,5 kg.

"Dengan kisaran harga mulai dari Rp 2,5 jutaan, mesin cuci ini dirilis untuk memenuhi kebutuhan konsumen di musim penghujan ini", pungkas Albert. (Bud/Pur)

Kepala Bakamla RI Lakukan Courtesy Call ke Dirjen Bea dan Cukai


RI- Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. melakukan courtesy call kepada Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (28/9/2016).

Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kerja sama yang sangat baik sejak awal mula berdirinya Bakorkamla RI dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Bakamla RI yang didampingi oleh Plt. Sestama Bakamla RI Eko Susilo Hadi, S.H., M.H. dan Kepala Biro Perencanaan Nofel Hasan, S.E., M.M. disambut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, S.E., LL.M. beserta jajarannya.


Maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan ini sebagai silaturahmi dan membahas sedikit mengenai rencana operasi Bakamla RI. “Dalam waktu dekat, Bakamla RI akan melakukan Operasi Nusantara VIII. Kami harapkan kerja sama dari Ditjen Bea dan Cukai sebagai front liner yang bertugas dalam masuknya barang dari perbatasan, khususnya perbatasan laut” imbuhnya. Hal ini sebagai respon akan tingginya kasus penyelundupan barang melalui jalur laut, sesuai dengan rekapitulasi penanganan perkara yang berhasil dilakukan pada Operasi Nusantara I s.d. VII.


Dirjen Bea dan Cukai juga mengapresiasi operasi Bakamla RI. Kedua belah pihak mengharapkan kerja sama yang sudah berjalan dengan sangat baik ini dapat terus dipertahankan. (Pur/hum)

Terus Berinovasi, Bupati Pakpak Jadikan "Daerah Terpencil Tidak Terkucil"

RI- Bupati Pakpak Bharat Dr. Remigo Yolando Berutu, MFin, MBA menerima penghargaan INAGARA (Inovasi Administrasi Negara) Award 2016 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Jakarta. Ini merupkan salah satu penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang terus berinovasi dalam pengembangan dan pelayanan di Daerah masing-masing. Penghargaan diserahkan oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur dan diterima langsung oleh Bupati Pakpak Bharat yang hadir bersama team.

Sebagai daerah terpencil di wilayah Sumatera Utara, penghargaan ini tentulah merupakan prestasi membanggakan karena bisa berkompetisi dengan 66 daerah lain di Indonesia. Bupati Pakpak Bharat memang selalu semangat membangun daerahnya yang sekalipun terpencil tapi menjadikannya tidak terkucil dengan segala kegigihan bersama seluruh aparatur daerah. Banyak inovasi yang telah dilakukan dan akan terus dikembangkan demi kemajuan Pakpak Bharat.


"Ini satu dari banyak penghargaan yang telah diterima Pakpak Bharat dan akan menjadi pemicu bagi kami semua untuk lebih memajukan lagi demi kesehjahteraan bersama dan juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain", demikian disampaikan Dr. Remigo seusai menerima penghargaan.

Penghargaan yang diterima kemarin tentulah tidak membuat seluruh jajaran pemerintah daerah Pakpak Bharat berpuas diri dan akan terus melakukan inovasi lain. Salah satu pengembangan yang sedang direncanakan oleh Bupati adalah membangun Pusat Rehabilitasi mengingat masalah narkoba sudah begitu memprihatinkan di negeara ini.

Demi mempersiapkan rencana ini beliau dan team juga baru saja kembali dari Macau pada tanggal 23 september lalu guna menghadiri undangan dari Association of Rehabilitation of Drug Abuser's of Macau (ARTM) atas pembukaan Pusat Rehabilitasi terbaik di Asia. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan serta mencari bahan referensi untuk membangun tempat serupa di Pakpak Bharat. (PUR)

Bakamla RI Terima Kunjungan Atase Perancis


RI- Dalam rangka kunjungan perkenalan dengan seluruh Instansi Pemerintah RI, Atase Pertahanan Perancis untuk Indonesia Lt. Ga�l Lacroix yang didampingi oleh Deputi Atase Pertahanan Perancis untuk Indonesia Lt. (E) Thierry Thillier dan Sekretaris Atase, berkunjung ke Kantor Pusat Bakamla RI, Jalan Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Delegasi dari Perancis disambut hangat oleh Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi, S.H., M.H. yang juga menjabat sebagai Plt. Sestama Bakamla, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Deputi Operasi dan Latihan Laksamana Muda TNI Andi Achdar, Direktur Kerja Sama Sandi, S.H., M.H., Kasi Kerja Sama Bilateral dan Regional Fenny Sefhirany, S.S. dan staf.


Selain melakukan kunjungan perkenalan, Atase Pertahanan Perancis juga bermaksud mengetahui lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Bakamla RI serta studi komparasi dengan lembaga sejenis yang ada di Perancis. Dengan antusias dan senang hati, para deputi menjelaskan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing kedeputian.

Sejak Bakorkamla RI berdiri dan hingga bertansformasi menjadi Bakama RI, sudah menjalankan kerja sama dengan pemerintah Perancis dan kerap kali hadir dalam undangan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kedutaan Perancis. Diharapkan melalui kunjungan ini, akan terbuka peluang yang lebih besar untuk melakukan kerja sama yang lebih mendalam, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla RI.


Pada akhir kunjungannya, Atase Pertahanan Perancis menyampaikan undangan kepada Kepala Bakamla RI untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis. Hal tersebut disambut baik oleh para deputi dan akan diteruskan kepada Kepala Bakamla RI. (PUR/hum)

Optimis Pecandu Bisa Pulih, Pakpak Bharat Siap Bangun Pusat Rehab


RI- Yakin korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) bisa disembuhkan, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando, Mfin, MBA berniat mendirikan pusat rehabilitasi narkoba di wilayahnya. 

Menurut Remigo, keyakinannya itu semakin kuat setelah ia berkunkung ke Macau memenuhi undangan Association of Rehabilitation of Drug Abusers of Macau (ARTM) atas pembukaan Pusat Rehabilitasi terbaik di Asia. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan serta mencari bahan referensi untuk membangun tempat serupa di Pakpak Bharat.

"Saya yakin bisa disembuhkan, ada terapinya. Satu hal yg buat saya yakin, pengelola di Macau adalah mantan pecandu. Itu membuat saya sangat yakin pasti bisa disembuhkan", kata Remigo kepada wartawan di LaHoya restoran, Jakarta, Rabu (28/9).

"Macau terbaik di Asia. Malaysia juga baik. Bagaimana kerjasamanya itu nanti dibentuk", sambungnya.

Remigo mencontohkan dirinya yang bisa bebas dari pengaruh tembakau/rokok dan berhenti total. Karena itu ia sangat yakin dengan metode yang baik yang tepat, pecandu narkobapun bisa mendapatkan pemulihan.


"Saya dulu pecandu rokok, tapi bisa berthenti drastis. Sampai hari ini saya berhent merokok. Maka saya yakin (narkoba juga) bisa. Metodenya nanti mengikuti. Kalau orang pecandu (narkoba) penanganan memang fisiknya harus beres dulu. Detoxifikasi. Psikologinya mengiringi", paparnya.

Remigo menuturkan saat ini sudah ada 600 kasus penyalahgunaan narkoba di Pakpak Bharat. Dan jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk segera diambil penanganan dan tindakan tegas baik pencegahan maupun rehabilitasi terhadap penggunanya.

"Rehabilitasi itukan diwajibkan Undang-undang. Tapi menurut saya, paling berhasil kalau dia sukarela, karena ada kemauan untuk sembuh/ pulih. Dan untuk pencegahan, sangat baik bila kita bisa mengedukasi masyarakat akan bahaya narkoba sejak usia dini. Agar tertanam dalam pikirannya penolakan terhadap narkoba", jelasnya.

Remigo berharap, niat membangun pusat rehabilitasi narkoba di wilayahnya ini akan mendapat dukungan seluruh stake holder yang ada di Pakpak Bharat. Sebab narkoba tidak dapat dilawan oleh pemerintah saja, namun butuh peran aktif semua pihak.

"Ini juga karena keprihatinan pada kondisi bangsa kita. Dan narkoba ini tidak bisa ditangani satu pihak saja. Membutuhkan banyak pemikiran/ dorongan dari banyak pihak. Memang masih banyak yang harus kita fix kan dulu", tandasnya. (Bud/Pur) 

"Pekan Raya Indonesia" Akan Digelar di ICE BSD


RI- Pekan Raya Indonesia (PRI) siap digelar pada 28 Oktober hingga 6 November 2016 di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD Tangerang, Banten.

Pesta rakyat berbasis entertainment yang akan memadukan beragam kekayaan bangsa, baik kuliner, pentas cerita legenda rakyat, panggung musik, hingga pameran multiproduk berskala nasional ini akan dikemas menjadi pameran akbar indoor terbesar yang pernah digelar di Indonesia.

"Akan ada 1000 Band yang akan tampil di 5 panggung. Kemeriahan konser musik bertajuk Konser 1000 Band Bangkitnya Musik Indonesia ini akan menampilkan musisi besar Slank, Dewa, Raisa, Isyana Saraswati, Samson, Indah Dewi Pertiwi, Funky Kopral, Raisa, Boomerang, Kotak, Rain, Andra and The Back Bone, Tulus, Yura, Geisha, Tony Q, Tipe X, Ayu Ting Ting dan banyak lainnya", kata General Secretary PRI Hyang Mihardja kepada wartawan di ICE BSD, Rabu (28/9).

Selain panggung musik masif ini, masyarakat juga dapat menikmati ragam kuliner terkenal dan kuliner kreasi baru. Bekerjasama dengan JIISCOMM, PRI menghadirkan ragam kuliner Indonesia seperti Toko Oen Semarang, Soto Ahri Garut, Kapal Tahu Gempol, Es Kopi Tak Kie, Nasi Campur Bukit Tinggi Keramat Soka, Mangut Ikan Manyung Bu Fat dan lainnya.



"Ini akan menjadi jaminan bahwa PRI akan menjadi surga bagi penikmat kuliner tanah air", ujar Hyang.

Beragam gerai juga akan memenuhi 11 hall yang ada di ICE. Mulai dari gerai anak-anak, gerai busana dan gaya hidup, gerai barang konsumer, furnitur, multiproduk, gadget dan teknologi informasi, hingga gerai otomotif.

Selain itu, juga akan digelar beragam atraksi menarik yang akan menghibur prngunjung segala kalangan umur. Ragam wahana juga sudah disiapkan. Tak ketinggalan, masyarakat juga dapat menyaksikan atraksi budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Untuk dapat menikmati serunya PRI ini, pengunjung dikenakan tiket Rp 25 ribu untuk hari Senin-Jumat pukul 15.00-22.00 WIB. Sementara Sabtu-Minggu tiket masuk Rp 35 ribu pukul 10.00-23.00 WIB. Tiket masuk ini sudah dapat dibeli di Indomaret, Alfamaret dan Mitix mulai tanggal 1 Oktober. (Bud/Pur)

KPU Tidak Berhak Gelar Pilkada, Pemerintah Sebaiknya Terbitkan Perpu


RI- Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Muhammad Syukur SH. menegaskan, saat ini terjadi kekosongan konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini akan menjadikan Pilkada serentak 2017 mendatang terancam cacat hukum sehingga produk yang dihasilkanyapun akan cacat hukum.

"Pilkada itu merupakan bagian dari pemilihan, tetapi tidak menjadi bagian dari pemilihan umum, maka KPU tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu", kata Syukur disela-sela Ujian Skripsi mahasiswa hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Senin (26/9).

Syukur menjelaskan, dalam UUD 1945 Pasal 22e ayat 5 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU). Bersifat nasional, mandiri dan tetap. Tapi definisi Pasal 22e ayat 5 itu diterjemahkan oleh UU No  15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam hal yang dimaksud Pasal 22 ayat 5 itu disebut Komisi Pemilihan Umum oleh Undang-undang. Dimana Undang-undang menyebut KPU penyelenggara Pemilu, bukan penyelenggara Pilkada. Sehingga dimasukkan dalam pasal tambahan, kewenangan tambahan KPU, yakni KPU boleh melaksanakan Pilkada.

"Kenapa ? Karena dulu Undang-undang 22 memasukkan Pilkada sebagai rezim pemilu. Setelah melalui uji materi, MK memutuskan bahwa Pilkada bukan Pemilu. Secara otomatis, maka KPU tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pilkada, karena Pilkada bukan pemilu. Jadi  kalau Pilkada itu diselenggarakan oleh KPU maka cacat konstitusi", jelas Syukur.

"Penerjemahan UU tentang Pilkada, pada prinsipnya siapa lembaga penyelenggara. UU No 8 yang direvisi sekarang menjadi UU No 10  Tahun 2016 Tentang Pilkada, dari UU No 1 Peraturan Pengganti UU No 1 kemudian masuk sampai UU No 10 hasil revisi sekarang ini, itu TIDAK menjelaskan siapa penyelenggara Pilkada. Hanya menuebutkan bahwa KPU selain menyelenggarakan Pemilu diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pilkada. Bertentangan dengan Putusan MK yang mengatakan Pilkada BUKAN Pemilu. Bertentangan dengan UUD Pasal 22 ayat 1,2 dan 5. Bertentangan dengan UUD Pasal 18 ayat 4 (Pilkada boleh langsung/ tidak langsung). Maka kalau KPU menyelenggarakan Pilkada, akan cacat hukum, cacat konstitusi. Tidak sah. Disitu memang terjadi kekosongan konstitusi", tambah Syukur.

Jalan keluarnya, lanjut Syukur, Pemerintah harus menerbitkan Perpu untuk memberi kepastian hukum,menciptakan kepastian hukum, dan mengisi kekosongan hukum.  Harus ada Perpu. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pilkada, dan bersifat Ad HOC saja.  Kalau memang KPU tidak bisa, maka pemerintah meminta supaya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara Pilkada. KPU tidak boleh lagi karena KPU disebut penyelenggara Pemilu. Sedangkan Pemilu dalam Pasal 22e ayat 1,2 adalah Pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

"Sekarang masih kekosongan hukum. Maka saya katakana dua hal, satu terjadi kekosongan hukum dan kedua tidak ada kepastian hukum terhadap terjemahan UU No.10. Karena lex specialis dari penyelenggara Pemilu adalah UU No.15, bukan No.10.  Nah penyelenggaranya KPU. No.10 tidak ada menyebutkan penyelenggara. Kalau kita hadapkan lex specialis dan lex generalis dalam sebuah peraturan perundanganan, maka lex specialis yang kita pakai. Nah UU No.15 yang kita pakai", jelasnya.

Syukur memaparkan, dulu istilah Pemilukada dimasukkan ketika UU No.22 Tentang Pemerintahan Daerah memasukkan Pemilihan Kepala Daerah sebagai rezim Pemilihan Umum. Sebab itu, dan berdasarkan UU No.22 itulah diadopsi, dimasukkan dalam pasal UU No.15 Tahun 2011 Tentang Kewenangan KPU. Maka disebutkan; diperbantukan, atau serta melakukan. Namun tidak masuk dalam prinsip-prinsip penyerahan kewenangan menurut UU, atau yang disebut dengan teori delegasi atau atributif.


"Sebuah lembaga yang didirikan oleh UU diberikan kewenangan oleh UU. Itu KPU. Nah, KPU tidak diberikan kewenangan oleh UU untuk melaksanakan Pilkada. Dimana pasalnya ? Kalau ini delegatif dan mandatir, maka ketetapan hukum yang dibuat KPU tidak mengikat. Dan harus KPU RI yang menetapkan Pleno, bukan KPU daerah. Karena dia penerima mandat. Karena dalam UU menetapkan, bahwa KPU bersifat nasional, mandiri dan tetap. Bila istilah Pilkada diganti menjadi Pemilukada, maka boleh KPU menyelenggarakan. Dulukan Pemilukada. Tapi kan sekarang UU sudah dirubah. Dan MK Putusan No.97 menyatakan Pilkada bukan Pemilu. Itu MK yang putus sendiri. Bagaimana MK tidak konsisten dan menelan keputusannya sendiri ?", paparnya.

"Nah, sekarang sudah cacat hukum 2015 (hasil Pilkada 2015), apakah 2017 akan cacat hukum lagi ? Kalau cacat hukum, maka program pemerintahan terbengkalai, siapapun yang terpilih melalui produk cacat hukum dia tidak boleh menggunakan anggaran", pungkas Syukur.  (Bud/Pur)

Luncurkan Gerakan Nusantara Bebas Sampah 2020, NU Perkenalkan NUBrick


RI- Untuk menyebarluaskan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya warga nahdliyin dalam pengelolaan dan pengolahan sampah bersama di lingkungan masing-masing, PBNU, melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU), mencanangkan "Gerakan Nusantara Bebas Sampah 2020".

Dalam pencanangan yang dilakukan di gedung PBNU dan dihadiri oleh Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, dan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, dan Ketua LPBI NU M. Ali Yusuf tersebut, juga dilakukan Launching Aplikasi NUbrick yang akan menjadi alat ukur tingkat penyebaran informasi dan sosialisasi LPBI NU terkait pengelolaan dan pengolahan sampah.


 Ketua LPBI NU M. Ali Yusuf mengatakan, selama ini sampah terus menjadi persoalan manusia. Dalam skala global, manusia memproduksi sampah hingga 2 miliar ton perahun, dimana 15 persennya merupakan sampah plastic yang baru dapat terurai di tanah hingga 1000 tahun. Di Indonesia sendiri produksi sampah mencapai 64 juta ton per tahun, atau 175 ribu ton per hari. Sementara di Jakarta 7500 ton per hari.

"Karena itu maka kita konsern pada sampah plastik. Banyak dampaknya, dari banjir hingga masalah kesehatan dan perubahan iklim. Sikap masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga turut menjadi masalah. Ini bangkitkan semangat kita LPBI NU. Kita ingin syiarkan bahwa sampah tidak harus dibuang, tapi dapat dikelola, menjadi barang sangat mewah”, kata Ali disela-sela pencanangan “Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020” di kantor pusat PBNU, Jakarta, Senin (26/9).


 Menurut Ali, gerakan mengubah mindset bahwa sampah dapat menjadi berkah ini sebenarnya sudah kali kedua dilakukan. “Tahun 2008 kita sudah melakukan hal ini. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat mengolah dan mengelola sampah agar bermanfaat. Kedepan kita ingin kembangkan, bahwa sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar, mesinnya memang masih sangat mahal, diatas Rp 60 juta. Tapi sekarang kita ada metode sederhana ecobrick, sampah bisa diubah banyak hal, bisa batu bata dll. Ini tentunya dampaknya juga pada pelestarian lingkungan hidup. Ini juga bhakti kita santri NU dalam kelola lingkungan hidup”, paparnya.

Ali berharap melalui gerakan ini akan lebih banyak stakeholder bangsa yang terdorong untuk bersama-sama bersinerji dalam mengelola kembali sampah menjadi barang bermanfaat. “Kita harap dapat kerjasama dengan pemerintah agar lebih luas dan terarah lagi, terutama dalam merubah pola pikir masyarakat bahwa sampah tidak harus dibuang tapi dapat dikelola menjadi barang berharga”, tandasnya.


 Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih mengakui kesadaran masyarakat untuk mengelola kembali sampah memang masih rendah. Karena itu pihaknya menyambut baik tawaran kerjasama LPBI NU tersebut.

“Kalau kita keliling TPA di Indonesia gunungan sampah itu lama turun. Karena banyak sampah platik di sana. Masyarakat belum punya kesadaran yang baik, bagaimana gunakan plastik dengan baik. Ini ingin kita ubah. Bagainana masyarakat melihat samapah bukan hanya sampah tapi juga bagaimana menjadi sesuatu lebih berharga. Kita juga punya target wujudkan Indonesia bersih 2020. Karena itu harapan saya sangat besar. Saya harap kegiatan ini terus bergulir. Terlebih karena kebersihan sebgian dari iman. Bila itu bisa kita lakukan, maka saya yakin target kita 2020 Indonesia bersih bisa tercapai”, ucap Tuti.



Sementara Ketum PB NU, Said Aqil Siroj dalam sambutannya mengatakan, sangat tepat bila pemerintah menggandeng organisasi berkeanggotaan yang besar seperti Nu, dalam perealisasian program-program kemasyarakatannya.  “Sebab sejarah membuktikan, program pemerintah pasti berjalan bila gandeng NU. seperti misalnya polemic KB, atau juga bunga bank. Jadi sangat tepat bila pemerintah gandeng NU. Kemitraan dengan KLH ini murni untuk kemaslahatan ummat. Tidak ada kepentingan politik”, ujarnya.  (Bud/Pur)

23 Mahasiswa Hukum Ibnu Chaldun Jalani Ujian Skripsi


RI- Sebanyak 23 mahasiswa fakultas hukum universitas Ibnu Chaldun menjalani ujian skripsi yang digelar sejak Senin (26/9/2016) hingga Kamis (29/9/2016) mendatang.

Dekan fak. hukum univ. Ibnu Chaldun Muhammad Syukur S.H. mengatakan, jumlah tersebut tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya yang tercatat 27 mahasiswa.

“Tahun lalu (2015) ada 27 orang. Hari ini 23 orang. Tidak ada perbedaan signifikan. Baguslah. Paling banyak perdata”, kata Syukur kepada wartawan disela-sela sidang skripsi, Senin (26/9).

Menurut Syukur, pada dasarnya ujian skripsi merupakan hal yang umum dan biasa dalam proses belajar mengajar di sebuah Perguruan Tinggi. Namun yang terpenting dari proses tersebut adalah lahirnya generasi baru yang mampu mendharma baktikan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Yang terpenting adalah kita menyiapkan generasi baru, yang akan menyandang gelar sarjana yang mampu mengimplementasikan nilai keilmuannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penting sekali siapapun yang menjadi mahasiswa yang lulus dan menyandang gelar akademik harus mampu mempertanggung jawabkan keilmuannya itu”, ujarnya.

Syukur menuturkan, fakultas hukum Ibnu Chaldun merupakan fakultas hukum tertua di Indonesia yang telah banyak menghasilkan tokoh hukum nasional. Namun ia mengakui, dalam perkembangannya memang tengah mengalami penurunan.

“Ini fakultas (hukum) yang paling lama di Indonesia, 67 tahun. Hampir seumur dengan usia RI. Di sini salah satunya prof. Baharuddin Lopa, dan banyak hakim agung lainnya. Dalam perkembangannya, dia memang mengalami penurunan. Dan kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan kedalam. Saya ingin majukan lagi fakultas hukum. Karena itu kita gelar banyak kegiatan, mulai dari seminar hingga kita aktif melakukan pengawalan konstitusi, melalui somasi dan lainnya”, paparnya.

“Penurunan” yang dimaksud Syukur sebenarnya juga dialami banyak Perguruan Tinggi swasta lainnya. Banyak hal penyebabnya. Dan salah satu yang dituding adalah karena adanya persaingan tidak sehat antar Perguruan Tinggi negeri dengan swasta.

“Kalau kita bicara soal regulasi di bidang pendidikan, di Indonesia, kompetisi pendidikan itu tidak fair. Kenapa ? Lembaga-lembaga Kampus negeri itu diinvest dana oleh APBN. Tapi masih menerapkan pembiayaan yang mahal. Sedangkan dia memiliki infrastruktur yang cukup. Bagaimana Kampus swasta yang tidak memiliki apa-apa, tidak diinvest oleh anggara mau bersaing ? Harusnya Negara yang menyiapkan kampus, disubsidi anggarannya, kemudian masyarakat bisa masuk dan menikmati. Dia (PT negeri) hanya menekankan pada sistim seleksinya saja. Jangan pada pertarungan biaya juga. UU No12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menegaskan tentang otonomi Perguruan Tinggi. Kita dipaksa untuk memenuhi syarat ini itu, bersaing dengan negeri, sedangkan negeri diinvest anggarannya. Kita tidak diinvest. Bagaimana bisa bersaing ? Tidak fair”, papar Syukur.

Syukur berharap pemerintah dapat bertindak lebih bijak dengan memberi ruang terhadap lahirnya kebijakan afirmatif yang dapat memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan yang kurang pembiayaannya, untuk mendapatkan bantuan.


“Saya bilang harus ada regulasi yang memberi ruang terhadap lahirnya kebijakan afirmatif. Afirmatif diperlukan untuk memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan, untuk mampu memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan. Kemudian dia didorong peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Kalau orang punya uang disuruh bikin kampus, dia pasti lebih maju. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan pendidikan, dia pasti mencari kampus yang bagus. Semua kampus ingin jadi bagus. Tapi proses pembiayaannya bagaimana ?”, tandasnya.   (Bud/Pur)

Dua Kapal Bakamla Zona Maritim Barat Siap Layar Bersama Komandan Baru


RI- Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksamana Pertama TNI Freddy R. D. Egam, S.H. memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Kapal yang baru untuk Kapal Negara (KN) Bakamla RI di lingkungan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam,  beberapa waktu lalu.

Dua Komandan Kapal tersebut masing-masing Mayor Laut (P) Widi Aditya sebagai Komandan KN Bintang Laut 4801 dan Mayor Laut (P) Pulung Nugroho, S.E. sebagai Komandan KN Belut Laut 4806.


Dalam sambutan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat menyampaikan, beberapa penekanan kepada pejabat baru pada khususnya dan seluruh personil di lingkungan Kantor Kamla Zona Maritim Barat diantaranya himbauan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar di dalam menjalankan tugas diberikan kesuksesan dan keselamatan. Selain itu, Laksma TNI Freddy juga mengingatkan agar seluruh jajarannya senantiasa menjaga kekompakan dengan seluruh personil serta stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Instruksi untuk memetakan hakikat ancaman di laut dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk penanggulangan tindak kejahatan di laut juga diluncurkan. Tidak lupa Pati TNI berbintang satu ini memerintahkan untuk tertib administrasi dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berjenjang.

Pada akhir sambutannya, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat menyampaikan ucapan  terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada personel yang menjabat sebagai komandan kapal sebelumnya, Mayor Laut (P) Faruq Dedy Subiantoro dan Mayor Laut (P) Fajar Yuswantoro, yang telah memberikan kemampuan terbaiknya selama menjabat sebagai komandan.


“Segenap keluarga besar Kantor Kamla Zona Maritim Barat mengucapkan terima kasih kepada komandan kapal yang telah mengakhiri masa jabatannya. Terima kasih atas pengabdian yang diberikan dan untuk komandan kapal yang baru, segera aksi arahan-arahan yang diberikan dan selamat bergabung”, ungkapnya.

Dankolatarmabar Buka Pelatihan Selam Dasar Tahun 2016


RI-- Komandan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Dankolatarmabar) Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)., membuka Pelatihan Selam Dasar Tahun 2016, di lapangan apel Markas Komando (Mako) Kolat Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya No.67 Jakarta Pusat, Jumat (23/9). Pelatihan Selam Dasar tersebut diikuti 130 personel dari Kolat Koarmabar.

Dankolatarmabar Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)., dalam amanatnya antara lain mengatakan, pelatihan selam dasar ini sebagai wujud upaya peningkatan sumber daya manusia untuk menyiapkan personel yang unggul, yang memiliki kemampuan dan terampil di bidang penyelaman. Adapun tujuan pelatihan ini diharapkan para personel Kolatarmabar mempunyai kemampuan menggunakan peralatan dan melakukan penyelaman tingkat dasar.

Lebih lanjut Dankolatarmabar mengatakan bahwa personel yang dilibatkan adalah personel Kolat Koarmabar baik tingkat Perwira, Bintara dan Tamtama yang sudah dan belum memiliki brevet selam. Pelatihan kurang lebih 9 hari dengan melalui tahapan-tahapan seperti, pengecekan kesehatan di Diskes Koarmabar, chamber di RSAL Dr. Mintoharjo, pelajaran teori di kelas dan di lapangan serta praktek menyelam di kolam renang Mabesal.

Mengakhiri amanatnya, Dankolatarmabar memberikan penekanan kepada para peserta latihan bahwa untuk mencapai suatu tingkatan profesionalitas tidak hanya cukup melaksanakan pelatihan di Kolat Koarmabar, namun dituntut tetap menimba ilmu menyelam secara terus menerus yang pada saatnya akan membentuk jati diri prajurit matra laut yang profesional dan mampu menghadapi tugas serta hambatan di bidang penyelaman di masa mendatang. (Disp)

Peradi Gelar Rakernas di Bogor, Soroti Advokat Berkualitas Dibawah Standar

RI- Menjamurnya Organisasi Advokat pasca dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung (MA) No 73/KMA/HK.01/IX/2015, telah membuat banyak advokat berkualitas dibawah standar.

Sekertaris Jenderal Perhimpunan Advkat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso SH mengatakan, kondisi ini tentu saja membuat organisasi Advokat yang matang, seperti Peradi, merasa prihatin dan terpanggil untuk segera membenahi.

"Banyaknya Organisasi Advokat telah menurunkan mutu advokat Indonesia. Advokat, orang-orang yang tidak memenuhi standar, kemudian gampang saja diberi lisensi advokat oleh organisasi. Itu yang menjadi sorotan kita juga, dan kita bawa dalam agenda Rakernas nanti", kata Sugeng di kantor DPN Peradi, Cikini, Jakarta, Jumat (23/9).

Untuk diketahui, Surat Ketua MA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 telah memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat ang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Dampaknya adalah menjamurnya organisasi advokat sehingga cenderung hanya mencari anggota dengan menitik beratkan pada kuantitas bukan kualitas.

Sugeng menuturkan, kualitas advokat yang dibawah standar tentu akan berdampak kepada para pencari keadilan yang berpotensi mengalami kerugian karena standar dan kualitas pendidikan serta ujian yang diterapkan organisasi yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar sebagaimana UU Advokat, Kode Etik dan Standar Kelayakan yang telah ditetapkan.


"Karena itu kita memperkuat internal anggota kita dulu. Kita kan tidak bisa mengintervensi organisasi lain. Kita tidak punya hak untuk mengintervensi. Tapi kalau menghimbau, supaya organisasi lain itu menerapkan standar profesi, ya kita akan lakukan", paparnya.

Sugeng berharap standar pendidikan, ujian dan kelulusan seperti yang diterapkan Peradi, dapat diterapkan pada semua Organisasi Advokat yang ada. Sehingga Organisasi Advokat dapat menjadi pilar utama dalam membangun Advokat yang berintegritas, berkualitas, mandiri, independen, profesional dan kapabel dibidang hukum sehingga dapat berkontribusi secara maksimal guna tercapainya tujuan Keadilan sebagaimana marwah Advokat sebagai profesi yang mulia. (Bud/Pur)

ABCD School of Coffee dan HYPE Gelar Jakarta Coffee Week 2016


RI- Mengkampanyekan sekaligus menedukasi masyarakat akan kopi Indonesia, ABCD School of Coffee bekerjasama dengan HYPE akan menggelar Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2016 di Pantai Indah Kapuk pada 15-13 Oktober 2016 mendatang.

Trainer of ABCD School of Coffee, Yudistira Bawana mengatakan, Jacoweek 2016 merupakan even yang sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat  terhadap kopi Indonesia.

"Jacoweek 2016 akan menjadi wadah bagi semua coffee enthusiast untuk turut serta mengembangkan kopi Indonesia. Berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mengenal kopi Indonesia dan prosesnya", kata Yudistira kepada wartawan di Kinosaurus Kemang, Jakarta, Kamis (22/9).

Yudistira menuturkan, kopi saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dalam menikmati momen-momen hidupnya. Jacoweek ini menurutnya diselenggarakan untuk merayakan fenomena kopi yang kian diterima luas menjadi setiap kalangan masyarakat Indonesia.

"Event ini kami kemas secara casual agar setiap elemen masyarakat bisa ambil bagian", ujarnya.

Bussiness Development HYPE, Jane Kenny menuturkan, HYPE yang selama ini memang lebih banyak bergelut pada fashion dan food. Keterlibatan pada Jacoweek ini disamping karena “kopi” sedang menjadi topic/ trending, juga karena selama setahun terakhir ini HYPE ingin merambah pada kegiatan yang lebih spesifik.

“Kita sedang mencoba yang lebih specifikasi lagi seperti Jacoweek ini. Terlebih kopi lagi trending. Kita kerjasama dengan ABCD karena kami lihat banyak anak muda yang belajar kopi di sini”, ucapnya.

Event Jacoweek 2016 ini selain akan diramaikan oleh booth yang diisi oleh coffee shop terbaik di Indonesia, juga akan ada banyak workshop untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kopi, seperti cupping dan lainnya.

Selain itu juga akan dilaksanakan dua kompetisi kopi berskala besar yaitu ABCD Latte Art Showdown 2016 (kompetisi membuat latte art yang melibatkan lebih dari 60 orang latte artist se Indonesia) dan Batle of Brewers - V60 (kompetisi menyeduh kopi secara manual menggunakan alat V60 yang diikuti lebih dari 80 ahli seduh kopi dari seluruh Indonesia).

"Pemenangnya akan dikirim ke Korea karena disana ada International Coffee Show pada November nanti", ungkap Yudistira.  (Bud/Pur)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes