partner

partner

Ini Daftar UMP 2017 yang Ditetapkan Kemnaker


RI- Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2017 di wilayah Indonesia. Rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen. Dengan kenaikan itu, maka UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.335.700,- sementara yang terendah adalah Provinsi DIY sebesar Rp 1.337.645,-.

Berikut daftar penetapan UMP 2017 di 34 provinsi:

1. Aceh, menetapkan UMP 2017 sebesar  Rp2.500.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.118.500;
2. Sumatera Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.961.354, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.811.875;
3. Sumatera Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.949.284, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.800.725;
4. Bangka Belitung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.534.673, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.341.500;
5. Kepulauan Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.454, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.178.710;
6. Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.266.722, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.095.000;
7. Jambi, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.063.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.906.650;
8. Bengkulu, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.737.412, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.605.000;
9. Sumatera Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.388.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.206.000;
10. Lampung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.908.447, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.763.000;
11. Banten, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.931.180, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.784.000;
12. DKI Jakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp3.355.750, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp3.100.000;
13. Jawa Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.420.624, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.312.355;
14. Jawa Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.367.000;
15. Yogyakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.337.645;
16. Jawa Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.388.000;
17. Bali, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.956.727, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.807.600;
18. Nusa Tenggara Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.631.245, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.482.950;
19. Nusa Tenggara Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.525.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.425.000;
20. Kalimantan Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.882.900, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.739.400;
21. Kalimantan Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.258.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.085.050;
22. Kalimantan Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.227.307, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.057.528;
23. Kalimantan Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.354.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.161.253;
24. Kalimantan Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.175.340;
25. Gorontalo, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.030.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.875.000;
26. Sulawesi Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.598.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.400.000;
27. Sulawesi Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.807.775, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.670.000;
28. Sulawesi Tenggara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.002.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.850.000;
29. Sulawesi Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.435.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.250.000;
30. Sulawesi Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.017.780, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.864.000;
31. Maluku, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.925.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.775.000;
32. Maluku Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.975.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.681.266;
33. Papua, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.663.646, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.435.000; dan
34. Papua Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.421.500, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.237.000.   (set)

Melva Ajukan Bukti-bukti Asli, Kuasa Hukum PMJ Akui Originalitasnya


RI- Sidang lanjutan pra peradilan SP3 kasus Pencurian Dokumen dan Pemalsuan Akta Nikah, dengan pemohon Melva Tambunan dan termohon Polda Metro Jaya, Selasa (29/11) memasuki tahap penyampaian bukti-bukti.

"Mereka belum menyampaikan keberatan. Hari ini dari pihak kami menyampaikan bukti-bukti, sulit disangkal karena bukti-bukti nya asli, termasuk surat menyurat Polda dengan klien jami. Dan mereka tadi mengakui itu semua original", kata salah seorang Kuasa Hukum Melva Tambunan, Herman Hemmy, SH usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Herman menuturkan, selain bukti surat menyurat Polda dengan Melva, juga disampaikan bukti tertulis Surat Nikah asli Agus Maulana dengan Melva Tambunan, dan Kartu Keluarga asli.

"Ada 37 bukti-bukti. Asli. Sedangkan yang foto copy sudah legalisir", ujarnya.

Herman mengatakan, untuk persidangan esok, Rabu (30/11), giliran termohon akan menyampaikan bukti-bukti tertulis yang dimilikinya. Dan pemohon akan menampilkan para saksi.

"Besok mereka akan menyampaikan bukti tertulis. Kami akan menyampaikan saksi,  lebih dari 3 saksi, dari KUA dan putera dari alm. Agus Maulana sendiri. Bila dirasa kurang maka kami akan menambahkan alat bukti dan saksi keesokannya, Kamis (1/12)", jelasnya.

Adapun agenda untuk hari Jumat (2/12), lanjut Herman, akan memasuki tahap kesimpulan, dimana pemohon dan termohon akan menyampaikan kesimpulan masing-masing. "Sehingga hari Senin (5/12) mudah-mudahan kita sudah bisa dapat keputusannya", jelasnya.  


Untuk diketahui, pra peradilan SP3 kasus Pencurian Dokumen dan Pemalsuan Akta Nikah ini bermula dari adanya seorang wanita bernama Sarah Susanti yang mengaku ngaku sebagai istri alm. Kombes Pol. Agus Maulana. Berbekal Akta Nikah palsu dan Kartu Keluarga palsu, Sarah kemudian menguasai dan menjual aset milik alm. Agus. Perbuatan Sarah baru diketahui saat istri sah alm. Agus, Melva Tambunan, hendak mengurus warisan/ harta bersama. Saat itu diketahui beberapa dokumen kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan milik alm. Agus berada dalam penguasaan Sarah, bahkan beberapa sudah dijual.

Melva pun melakukan pengecekan status Sarah. Dan akhirnya diketahui, Akta Nikah atas nama Agus Maulana dengan Sarah Susanti tidak terdaftar di KUA Serang Baru darimana Akta Nikah tersebut dikeluarkan. Melva melaporkan Sarah ke Bareskrimum PMJ. Namun dalam perjalanan kasus tersebut, tiba-tiba Direskrimum PMJ (saat itu Krisna Murti) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan alasan "Tidak Cukup Alat Bukti". Padahal, Melva dan Tim Kuasa Hukumnya telah menyertakan bukti-bukti yang sangat terang dan tak terbantahkan. 

Atas kejanggalan SP3 ini, Melva mengajukan pra peradilan di PN Jakarta Selatan, agar Hakim memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan terhadap lapaoran polisi pemohon Melva. "Agar ada kepastian hukum", tegas Kuasa Hukum Melva, Ida Rumindang, Senin (28/11).    (Bud/Pur)

Kasal Resmikan Kompleks Satuan Koarmabar I Pondok Dayung


RI- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., meresmikan Kompleks Satuan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) I Pondok Dayung yang berada di Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (29/11).

Peresmian Kompleks Satuan Koarmabar I dihadiri Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI A. Taufiq R., Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., Asisten Pengamanan (Aspam) Kasal Laksda TNI Agus Heryana, S.E., Asisten Personel (Aspers) Kasal  Laksda TNI Karma Suta, S.E., M.M., Asisten Logistig (Aslog) Kasal Laksda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P., Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos., Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., Pangkolinlamil Laksda TNI I.G. Putu Wijamahadi, S.H., Dankormar Mayjen TNI (Mar) R.M. Trusono, S.Mn.,  dan Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H.

Dalam amanatnya, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., menyampaikan antara lain bahwa salah satu tugas Pangkalan adalah melaksanakan dukungan kepada satuan-satuan operasional agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Pangkalan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, kompleks Pondok Dayung ditingkatkan kapasitasnya dengan membangun dan memperbaiki beberapa fasilitas antara lain gedung satuan Koarmabar, Dislambair, Satlak Lantamal III, Mess Perwira dan Bintara, gedung serba guna, gudang, gudang amonisi dan bengkel mesin.

Selain itu Kasal juga mengapresiasi pemberian nama gedung-gedung yang diresmikan ini dengan menggunakan nama mantan prajurit TNI Angkatan Laut yang berprestasi dan berjasa. Nama-nama tersebut antara lain Roesdi Roesli (Laksda TNI Roesdi Roesli Pangarmabar ke-1), Imam Taufik (Laksda TNI Imam Taufik Pangarmabar ke-2), Basuki Suyoto (Laksma TNI Basuki Suyoto Danguskamlabar ke-1), Djoko Soejatno (Letkol Laut Djoko Soejatno Dankopebal), R.A.S. Bratawidjaja (Mayor (Adm) Raden Abdul Saleh Bratawidjaja Danlantamal III ke-1) dan Ayub Laya (Mayor Laut Ayub Laya Danlantamal III ke-3). Hal ini menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada para pendahulu serta tidak melupakan sejarah.  (Disp)

Tangani People Smuggling Secara Terpadu, Bakamla RI Gelar Latihan Bersama


RI- Direktur Latihan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si. mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo S.E., M.H. secara resmi membuka Kegiatan Latihan Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut tentang "Penanganan Penyelundupan manusia (People Smuggling)" di Hotel Harmoni, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (29/11/2016).

Acara pembukaan kegiatan Latihan Bersama dihadiri oleh para tamu undangan antara lain Kepala Zona Maritim Barat Laksma TNI Prasetyo, S.Pi., M.Tr (Han)., M.AP., Asops Guskamlabar Kol. Laut (P) Jaya Darmawan, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Badan Pengusahaan (BP) Batam Kol. Laut (S) Yudha Gunadi, Danlanal Batam Kolonel laut (P) Ivong Wicaksono wibowo serta perwakilan dari Lantamal IV, Ditpolair, dan TNI AL Armada Barat. Selain itu hadir pula Asisten Deputi V Kemenkopolhukam Brigjen Pol. Drs. Chairul Anwar, S.H., M.H. dan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Boedi Prayitno, S.H., M.H. selaku nara sumber

"Kegiatan ini merupakan rangkaian latihan bersama Bakamla RI dengan instansi pemerintah lainnya sebagai upaya untuk menyiapkan aparatur sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang keamanan dan keselamatan laut, sekaligus bersinergi dengan instansi pemerintah, khususnya dalam penanganan penyelundupan manusia (people smuggling) dan diharapkan petugas pelaksana di lapangan dapat melaksanakan penindakan dengan prosedur yang memenuhi standar", ungkap Direktur Latihan Bakamla RI dalam sambutannya.


Pernyataan yang senada disampaikan pula oleh Asdep V Polkam, “Hasil dari latihan bersama tersebut diharapkan dapat dijadikan Standard Operational Procedure (SOP) dengan melibatkan personel dari imigrasi setiap ada operasi di laut dalam menghadapi people smuggling”

Dalam kegiatan latihan bersama yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai 29 November hingga 2 Desember 2016 ini  para peserta akan diberikan pengetahuan mengenai kebijakan tentang kejahatan transnasional penyelundupan manusia (people smuggling) dan human trafficking, penanganan people smuggling, wilayah kerawanan serta modus operandi people smuggling.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga akan diadakan simulasi (desktop exercise dan lapangan) tentang penanganan terpadu tindak pidana people smuggling.

Kegiatan Latihan Bersama akan dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu pemahaman materi dan Desktop Exercise, manuver lapangan yang dilaksanakan di perairan Selat Riau, dan dilanjutkan tahap evaluasi pelaksanaan. Sedangkan unsur-unsur yang dilibatkan yaitu unsur dari jajaran personel Zona Maritim Barat Bakamla RI Kapal Negara (KN) Belut Laut 4806, Kapal TNI AL KAL Mapor, Helikopter Polisi Udara NBO 105, Kapal Imigrasi Joesoef Adiwinata, Kapal Polair KP. Antasena, beserta 1 (satu) tim Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) Bakamla RI dan 2 unit Kapal Target.  (Hum)

KSPI Ngotot Demo 212, Dompleng Aksi Damai Kawal Fatwa MUI


RI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan tetap akan melakukan aksi demo nasional pada 2 Desember mendatang, bersamaan dengan aksi damai umat islam dalam mengawal Fatwa MUI. Kepastian tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016). 

Iqbal menuturkan, meski dilakukan dalam waktu bersamaan, namun aksi demo nasional para buruh mengusung kepentingan yang berbeda, meski terdapat irisan kesamaan kepentingan dalam tuntutan penjarakan Ahok.

"Kami menuntut dicabutnya PP No 78, naikkan upah 15-20 persen dan tangkap Ahok", kata Iqbal.

Iqbal mengaku untuk aksi demo nasional di istana negara, KSPI akan mengerahkan 200 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dam Karawang. Namun secara bersamaan, demo buruh ini juga akan dilakukan di 20 provinsi dan 250 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.  (Bud)

Kejar Backlog, Presiden Minta REI Percepat Bangun Rumah MBR


RI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta developer anggota Real Estate Indonesia (REI) untuk focus bekerja menjalankan program pembangunan untuk masyarakat, untuk dapat memastikan ketersediaan tempat tinggal layak huni bagi semua rakyat Indonesia, utamanya rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

“Backlog kita masih 11,8 juta rumah yang ingin kita kejar. Ini bukan angka yang kecil, bukan angka yang kecil”, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Real Estate Indonesia (REI) XV Tahun 2016, kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (29/11) pagi.

Presiden mengingatkan, bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII adalah mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yaitu rumah MBR dengan harga yang terjangkau.


“Sekali lagi, Rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jadi yang saya sebut-sebut selalu yang ini, MBR. Jangan nanti salah di lapangan, yang banyak malah rumah yang dibangun adalah rumah yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya, tapi agar diarahkan sekali lagi kepada rumah-rumah yang MBR”, tegasnya.

Presiden mengingatkan, Paket XIII menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi biaya pengembang untuk membangun rumah. Diakuinya, Peraturan Presiden (PP) yang mengatur hal ini masih belum jadi. Namun menurut Presiden, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai hal ini diharapkan bulan Desember segera diselesaikan.


“Tadi pagi sebelum berangkat kesini, saya ingin memastikan Peraturan Presiden (PP)-nya ini ada dimana. Saya kejar di Menteri PU, sudah tidak ada di Kementerian PU, sudah pindah ke Menko Ekonomi. Menko Ekonomi sudah janji kepada saya bulan ini, bulan Desember ini segera diselesaikan”, jelasnya.  (set)

Bakornas PB-HMI Tegaskan, HMI Jadi Garda Terdepan Jaga NKRI


RI- Badan Koordinasi Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas PB-HMI) menegaskan, HMI akan selalu menjadi garda terdepan bersama kepolisian dan TNI dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan adanya semangat ruh ke-Islaman, kebangsaan dan kemodernan yang tertuang dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI, maka kami akan selalu berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, kata Direktur Umum Bakornas LAPENMI PB-HMI, M.Nur Cholis dalam Diskusi dan Konferensi Pers "Islam Yes Makar No!" di Tjikini Lima Cafe and Resto, Jakarta, Senin (28/11).

Ketegasan tersebut disampaikan Nur Cholis dalam mensikapi dinamika politik nasional saat ini yang sedang memanas. “Sebagai generasi muda bangsa ini yang masih memiliki nilai-nilai idealisme, maka kami juga mengajak segenap stakeholder bangsa ini menyuguhkan permainan politik yang sejuk dan santun agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Direktur Umum Bakornas LTMI PB-HMI, M. Ridal mengatakan, sebagai bangsa yang beradab hendaknya dalam penyelesaian sebuah permasalahan dapat mengedepankan proses hukum yang berlaku. “Sebab, bagi kami, hukum adalah panglima. Penyelesaian sebuah permasalahan dengan cara-cara anarkis, barbar, mengganggu ketertiban umum, selain tidak sesuai dengan kepribadian bangsa juga tidak mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman yang rahmatan lil alamin”, ucapnya.

“Maka dalam mensikapi kasus penistaan agama yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan dasar hukum sebagai panglima di negara ini, kami menyerahkan dan mempercayakan proses hukum tersebut kepada pihak kejaksaan untuk diproses seadil-adilnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum”, sambungnya.

Direktur Umum Bakornas LAPMI PB-HMI, M.Shofa As-Syadzili menambahkan, Bakornas PB-HMI juga menghimbau dan meminta kepada segenap warga bangsa Indonesia untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax dan bersifat provokatif yang disebar melalui media sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.


“Selain itu kami juga menolak dengan tegas upaya-upaya perebutan kekuasaan secara tidak sah karena akan mengancam demokrasi yang telah diraih lewat gerakan reformasi 1998”, tandasnya.  (BPT)

Berbagai Bukti Dibeber, Seharusnya Tak Ada Alasan Polisi Keluarkan SP-3


RI- Tim Kuasa Hukum Melva Tambunan, Dr. Ida Rumindang R., SH., MH. menilai, seharusnya tidak ada alasan bagi peyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengeluarkan SP-3 dalam kasus Pencurian Dokumen dan Pemalsuan Surat Nikah yang diduga dilakukan oleh Sarah Susanti. Pasalnya, berbagai bukti secara terang benderang dan sangat meyakinkan telah disampaikan Tim Kuasa Hukum kepada penyidik.

 Untuk diketahui, Sarah Susanti diduga melakukan pencurian dokumen kepemilikan dan melakukan penguasaan secara tidak sah terhadap sejumlah asset milik alm. Kombes Pol. Agus Maulana Kasiman, suami Melva Tambunan. Modusnya adalah dengan memalsukan Surat Nikah, seolah dirinya adalah istri Agus Maulana. Sarah juga memalsukan Kartu Keluarga yang menyebut Agus sebagai kepala keluarga dengan Sarah sebagai istri, dan dua anak bernama Putri dan Fajar.


Sarah juga melakukan penggelapan penjualan terhadap beberapa asset milik alm. Agus, berupa tanah dan bangunan, serta kendaraan roda empat.

“Kejadian ini diketahui setelah Melva Tambunan hendak mengurus harta bersama. Ternyata sudah dijual oleh seorang bernama Sarah Susanti, yang mengaku-ngaku istri Agus Maulana. Namun setelah ditelusuri, ternyata Surat nikah Agus Maulana dengan Sarah Susanti tidak terdaftar atas nama Agus Maulana dan Sarah Susanti, melainkan terdaftar atas nama orang lain yakni Sahari dan Arini. Dalam Kartu Keluarga, kepala keluarga Agus Maulana dengan istri Sarah Susanti dan 2 anak (Putri dan Fajar) yang sebenarnya anak Agus Maulana dengan istrinya Melva Tambunan. Jadi Sarah telah melakukan pemalsuan Surat Nikah dan KK”, papar Ida Rumindang usai sidang pra peradilan SP-3 kasus pencurian dokumen dan pemalsuan Buku Nikah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/11).


Selain itu, lanjut Ida, Sarah telah menjual 1 unit ruko di Pondok Cabe, 1 unit rumah di Surabaya, dan beberapa unit mobil. “Total kerugian sekitar, miliaran lah”, ujarnya. “Tandatangan (Agus) dalam akta jual beli sudah dibandingkan dengan 3 sample, ternyata non identik”, sambungnya.



Dengan alat bukti yang sudah disampaikan, Ida merasa sangat janggal bahwa kemudian Krisna Murti (saat itu Direskrimum Polda Metro Jaya) mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3). “Karena itu kami pra peradilankan. Agar ada kepastian hukum. SP3 kepolisian menjadi seolah menzolimi ahli waris. Karena bukti-bukti sudah sesuai ketentuan perundangan. Kami memohon agar hakim mengabulkan pra peradilan ini untuk sepenuhnya. Dan menyatakan SP-3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak sah. Serta memerintahkan termohon melanjutkan penyelidikan terhadap lpaoran polisi pemohon”, pungkas Ida. 


Tim Kuasa Hukum juga telah siap menghadirkan dua orang saksi dari KUA Serang Baru bahwa itu (surat nikah) tidak terdaftar atau palsu., (menyatakan ada perkawinan yang tidak terdaftar atau palsu). Dan KUA yang menyatakan akta perkawinannya (Agus-Melva) ini sah. Juga dari anak (alm. Agus) sendiri yang akan memberikan kesaksian (menyatakan perkawinan antara pemohon dengan alm. Agus adalah sah).   (Bud/Pur)

Vitamin C, Jahe dan Omega 3 Dapat Bantu Penderita Diabet dan Hipertensi

RI- Vitamin C, Jahe dan Asam Lemak Omega 3 dipercaya dapat membantu para penderita diabetes dan hipertensi. 

Vitamin C
Vitamin C merupakan jenis vitamin yang tinggi akan manfaat sehat serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah efek berbahaya radikal bebas yang makin memperparah penyakit diabetes atau hipertensi.


Jahe
Dengan kandungan lebih dari 500 senyawa alami, jahe tinggi akan manfaat sehat termasuk mengurangi peradangan dalam tubuh yang baik untuk meningkatkan kesehatan penderita diabetes dan hipertensi.


Asam lemak omega 3
Asam lemak omega 3 adalah lemak yang sehat dan membantu mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan peradangan. Penelitian di Amerika sendiri membuktikan bahwa asam lemak omega 3 mampu secara signifikan mengurangi peradangan akibat diabetes atau hipertensi.


 Dilansir dari sebuah media online, ketiga makanan ini dianjurkan untuk dikonsumsi rutin setiap hari.  (Mdk)

TNI AL Gelar Baksos di Desa Pangauban Jawa Barat


RI- Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut membantu pemerintah untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan jiwa kebaharian. Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) TNI Angkatan Laut melaksanakan bakti sosial dan pemberian bantuan kesehatan di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Bandung, Senin (28/11).

Dispotmar yang saat ini dikepalai oleh Brigjen TNI Mar I Ketut Suarya, merupakan implementasi dari tugas TNI Angkatan Laut dalam memberdayakan potensi kelautan. Dispotmar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan.


Bakti sosial dengan tema "Dengan Semangat Kebersamaan dan Kegotongroyongan, Kita Tingkatkan Percepatan Pembangunan di Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" meliputi sasaran fisik dan non fisik. Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Bandung Barat merupakan bagian wilayah kerja Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bandung yang termasuk dalam kategori daerah berpendapatan rendah.

Adapun program yang dilaksanakan adalah renovasi 2 unit mushola, renovasi 1 unit rumah tidak layak huni, penyerahan bantuan yaitu bantuan sembako untuk anak yatim piatu dan lansia sebanyak 1000 paket, bantuan bibit cabai sebanyak 1000 pohon, pembagian buku bacaan sebanyak 1000 buku, dan pelayanan kesehatan gratis diantaranya pengobatan massal, operasi katarak dan khitan dengan melibatkan dokter dan para medis dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut dan Rumah Sakit  Lapangan (Rumkitlap) Yonkes 2 Marinir.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Endah Ade Supandi yang hadir pada kegiatan tersebut berkesempatan bertatap muka dengan masyarakat serta menyerahkan bantuan secara simbolis dan peninjauan kegiatan bakti sosial kesehatan serta meresmikan mushola yang telah selesai direnovasi yaitu Mushola Al Huda dan Al Muhajirin.   (Disp)

Tingkatkan Sinergi, Bakamla Selenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut


RI- Dalam rangka memperkuat sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan seluruh stakeholder terkait keamanan dan keselamatan laut, Direktorat Kebijakan Bakamla RI menyelenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa hari lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI, Sucipto, S.H., M.Hum., mewakili Kepala Badan Keamanan Laut RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H.  Turut hadir sebagai nara sumber yaitu Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang Provinsi Kalbar Syahnan Tanjung, B.Sc.SH., dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Bapak Ir. Gatot Rudiyono, SH, MM.

Forum koordinasi dengan tema "Peran Bakamla RI Dalam Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Maritime Secara Terintegrasi Dengan Mengedepankan Doktrin Law Enforcement" ini membahas secara khusus tentang ancaman keamanan laut Indonesia saat ini yang banyak terjadi di Prov. Kalbar yaitu Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.


Kegiatan IUU Fishing yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia dan mengganggu keamanan serta keselamatan dilaut ini merupakan satu permasalahan di laut yang membutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya.

"Sinergitas antar instansi penegak hukum adalah hal yang mutlak guna terciptanya keamanan laut", jelas Satria.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa agar pengelolaan laut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan respon yang cepat terhadap berbagai ancaman yang muncul, maka dipandang perlu adanya satu sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan pengelolaannya.

Melalui forum koordinasi ini diharapkan dapat terjalin sinergi antar seluruh stakeholder di laut, sekaligus untuk mengevaluasi dan mengumpulkan saran dan masukan yang bermanfaat dari seluruh pelaku penegakan hukum di laut sehingga strategi dan upaya pengamanan laut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Forum dihadiri oleh sekitar 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait, yaitu Ditpolair Polda Kalbar, Dinas Perikanan Pontianak, PSDKP, Syahbandar/KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Lantamal, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pontianak.  (Hum)

Presiden Janjikan Dana Desa 2018 Naik Dua Kali Lipat


RI- Pemerintah berencana naikkan anggaran Dana Desa dua kali lipat pada tahun 2018 mendatang. Jika pada tahun 2016 ini, Dana Desa dianggarkan Rp 47 triliun, pada tahun anggaran 2017 mendatang, dana tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 60 triliun.

“Tahun depan sudah Rp 60-an triliun. Pada 2018 dua kali lipat, tapi masih dihitung, karena efek berantainya kemana-mana”, kata Presiden Jokowi usai meninjau pemanfaatan Dana Desa, di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11) siang.

Sebelumnya saat meninjau pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumurgeneng itu, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar penyaluran Dana Desa bisa memberikan efek perputaran uang di bawah, di desa, di daerah, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari dana tersebut.


“Ini tadi saya cek besar anggaran Dana Desanya Rp 600 juta, terus dari Bupati dan Gubernur di angka Rp 400 juta. Yang Rp 400 juta untuk operasional pemerintahan desa, kemudian yang Rp 600 juta full untuk infrastruktur. Ini saya kira akan sangat bagus sekali”, ujarnya.

Jika ada proyek yang dibiayai dari Dana Desa, lanjut Presiden, ia akan berusaha melihat proyek tersebut jika dalam kunjungan kerjanya memungkinkan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hasil dari penyaluran Dana Desa tersebut. Ia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 80 persen penyaluran Dana Dasa sudah kena sasaran, “ini penting sekali”, tegasnya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ke proyek Dana Desa itu adalah Ibu Negara Iriana Joko Widodo; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sanjoyo; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.  (set)

KRI Tanjung Kambani 971 Laksanakan Embarkasi Brigade Infanteri 13/1/Kostrad


RI- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tanjung Kambani (KBI)-971 yang di Komandani Letkol Laut (P) Jan Lucky Boy Siburian, S.E., melaksanakan embarkasi pasukan Brigade Infanteri 13/1/Kostrad yang selesai Latihan Taktis Antar Kecabangan (Lattis Ancab) TNI AD tahun 2016 di Dermaga Ranai, Ranai, Kepulauan Riau, Minggu, (27/11).

KRI Tanjung Kambani-971 yang merupakan kapal perang jenis Bantu Angkut Personel (BAP) ini melaksanakan operasi dukungan angkutan laut militer yang merupakan bagian dari tugas pokok Kolinlamil, yaitu mengerahkan kapal perang.

KRI Tanjung Kambani 971 mengangkut prajurit Brigif 13/1 Kostrad, yaitu Yonif Raider 303/SSM dan Yonif Raider 323/BP dengan perkuatannya termasuk kendaraan tempur seperti tank.

Asops Panglima Kolinlamil Kolonel Laut (P) P. Rahmad Wahyudi, S.E. mengatakan, dukungan Kolinlamil ini merupakan bagian dari tugas pokoknya yaitu  membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional untuk kepentingan pertahanan negara, melaksanakan angkutan laut TNI dan Polri yang meliputi personel, peralatan dan perbekalan, baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis serta melaksanakan bantuan angkutan laut dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Dalam Latihan antar kecabangan itu, melibatkan kurang lebih 3.551 prajurit dari berbagai kecabangan yang ada di TNI AD. Selain ribuan personel, TNI AD juga mengerahkan ratusan alutsista untuk mendukung pelaksanaan Lattis Ancab kali ini.

Alutsista yang dikerahkan dalam latihan ini yaitu Tank Leopard, Tank AVLB, Tank ARV, Ranpur Marder, Ranpur M 113 A1, Ranpur Anoa, Meriam 23mm/GB, Meriam 76 mm, Meriam 105 mm, Meriam 155 mm, Roket Astros, Helly MI 35, Helly MI 17, Helly Bel 412 dan Mortir 81.

Selanjutnya KRI Tanjung Kambani-971 akan kembali menuju Jakarta untuk mengangkut pasukan Kostrad dari Divisi 1 yang bermarkas di Cilodong tersebut yang akan kembali ke markasnya.  (Disp)

Jadi Poros Maritim Dunia, 5 Hal Ini Harus Diperkuat


RI- Setelah pada beberapa kali pemerintahan Indonesia terus "membelakangi" laut, baru pada pemerintahan Jokowi Indonesia kembali menatap laut, sebagai potensi dan aset bagi kejayaan bangsa. Bahkan pemerintahan Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Staf Khusus KASAL Laksamana Muda TNI. Drs. Agus Setiadji S.AP menilai, keberpihakan pemerintah untuk kembali ke laut ini harus didorong dengan perbaikan pada bebera aspek, baik budaya maritime, insfrastruktur, hingga pertahanan maritime.

"Ada 5 aspek yang perlu terus dipekuat, baik budaya maritim, ekonomi maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim", kata Agus alam seminar Membedah Sejarah Armada Nusantara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Museum Bahari Jakarta, Jumat (25/11).

Menurut Agus, selain harus membangunkan kembali budaya maritim dalam kehidupan masyarakat, tak kalah pentingnya adalah membangun infrastruktur maritim dan pertahanan maritim. Sebab hanya dengan pertahanan maritim yang kuat bangsa ini akan kembali disegani.


"Kenyataannya, pada dasarnya Indonesia adalah negara maritim. Sejak Sriwijaya, Singasari, Majapahit hingga Makassar, kekuatan maritim nusantara sangat disegani bahkan oleh Mongol. Namun setelah kemerdekaan, setelah 1970 kita tidak ada pengadaan alutsista strategis. Ini membuat kita tidak disegani", ujarnya.

Untuk itu Agus sangat mengapresiasi target pemerintahan Jokowi yang akan meningkatkan alokasi anggaran militer hingga 1,5 persen dari PDB, hingga tahun 2018.

"Kekuatan maritim itu memberi efek bargain power yang tinggi. Saat ini anggaran kita baru 0,8 persen dari PDB. Itu terendah di Asean. Ditargetkan alokasinya terus meningkat hingga 1,5 persen pada 2018. Ini tentunya harus diperuntukkan guna membangun/ menaikkan kekuatan pertahanan yang memiliki nilai strategis, seperti sistem deteksi, kapal selam, fregat, destroyer, pesawat tempur, dan senjata prtahanan udara", paparnya.  (Bud/Pur)

Candra, Finalis Asal Surabaya Jadi Juara "Asyiknya Jadi Bintang"

RI- Candra, asal Surabaya, akhirnya keluar sebagai juara utama dalam ajang pencarian bakat online "Asyiknya Jadi Bintang" yang digelar Vidio.com dan Telkomsel sejak 21 September-23 November 2016.

Membawakan lagu "Gejolak Asmara", finalis asal Surabaya ini berhasil memikat ketiga juri. Candra menjadi satu-satunya finalis dari lima besar yang menyanyikan dangdut. Sehari-hari Candra mengaku sebagai penyanyi dangdut keliling dari panggung ke panggung. Ia juga bekerja sebagai pembawa acara dangdut di sebuah stasiun TV swasta.

"Senang sekali dan tidak menyangka aku bisa jadi juara utama Asiknya Jadi Bintang. Masuk ke lima besar saja aku seneng banget, makanya aku gak nyangka bisa jadi juara utama. Ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang sudah tiada, aku yakin mereka melihatku dan bangga sama aku", kata Candra kepada redaksi, Sabtu (26/11).

Atas kemenangan ini Candra berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- , disusul dengan Edo & Alma di juara kedua mendapatkan Rp 20.000.000,- , juara ketiga Jaka mendapatkan Rp 10.000.000,-, serta Audrey & Cipta dan Sartika sebagai Harapan 1 dan 2 yang masing-masing mendapatkan Rp 7.500.000,-

Kompetisi ini menghadirkan 3 juri musisi Indonesia: Cakra Khan, Jenita Janet dan Bagus (NTRL). Setelah melewati seleksi yang cukup panjang, dari total lebih dari 1.400 video yang terdaftar pada kontes, dikuras menjadi 50 terbaik hingga akhirnya menjadi 5 finalis yang tampil di grand final; Candra (Surabaya), Edo & Alma (Jakarta), Jaka (Medan), Sartika (Jakarta), Audrey & Cipta (Medan).  (BP)

wow...Dana Parkir Di Luar Negeri Mencapai Rp 11 Ribu Triliun



RI- Presiden Joko Widodo menyebutkan, dana milik orang Indonesia yang “diparkir” di luar negeri hingga saat ini jumlahnya masih tinggi, mencapai angka Rp 11 ribu triliun.

"Di saat semua negara berebut uang masuk capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ternyata  uang kita yang berada di bawah bantal, yang berada di bawah kasur, yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali. Data yang ada di kementerian ada 11, kurang lebih Rp 11.000 triliun. Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang hadir di sini saya hapal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya", kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Makassar, Sulsel, Jumat (25/11) malam.

Jokowi mengingatkan, bahwa pada tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. "Sehingga, nantinya duit orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang aturan internasional sudah tanda tangan semuanya. Itulah saya kira keterbukaan sekarang ini", ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampakan rasa syukurnya karena meskipun tekanan dari ekonomi global sangat berat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tumbuh 4,94 persen, pada kuartal yang kedua 5,18 persen, pada kuartal yang ketiga tumbuh 5,02 persen.

"Negara yang lain banyak yang sudah masuk hampir ke resesi. Ada yang sudah, ada yang anjlok dari 10 ke 6,5 persen, ada yang anjlok dari 5,8 ke 4 persen. Kita ini masih bisa bertahan dan justru tumbuh, meskipun tipis tapi bisa tumbuh", kata Presiden seraya menyampaikan rasa syukurnya karena Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonominya mencapai 8,05 persen.  (set)

Apresiasi Guru, Permata Bank Kembali Gelar "Guruku Permataku"


RI- Sebagai apresiasi bagi guru di Indonesia, Permata Bank berkolaborasi dengan Medco Foundation dan Amind serta didukung oleh Kmenterian Pendidikan & Kebudayaan menggelar program berkesinambungan "Guruku Permataku" pada 24-25 November 2016 di WTC Tower II, Jakarta.

Mengambil tema "Menjadi Guru Inovatif untuk Generasi Milenial", kegiatan apresiasi bagi para guru ini diikuti 250 guru. Bahkan sejak digulirkannya program ini pada 2013, lebih dari 2.000 guru telah mmengikuti program ini.

"Guruku Permataku" adalah program pengembangan dan pelatihan bagi para guru sebagai bentuk apresiasi Permata Bank terhadap guru-guru di Indonesia, mulai tingkat PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Melalui program ini para Pahlawan tanpa Tanda Jasa tersebut dapat meningkatkan kreatifitas, wawasan, pengetahuan dan potensinya sebagai tenaga pengajar profesional melalui beragam kegiatan yang menarik seperti teachers training, training of trainers, financial clinic dsb.

Acara ini juga diisi dengan Penghargaan Guru Teladan kepada para guru yang dianggap banyak memberikan kontribusi khusus kepada dunia pendidikan.

Hadir dalam acara penutupan Guruku Permataku (25/11) antara lain. Achmad K. Permana (Direktur Syariah Permata Bank), Dedi Panigoro (Founder Gerakan Ayo Membaca Indonesia), Yani Panigori (Chairman MEDCO Holding), Mustaghfirin Amin (Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud), Emil K Dardak (Bupati Trenggalek), Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan) dan Haidar Bagir (CEO Mizan).   (Bud/Pur)

Sempurnakan Reformasi Birokrasi, Bakamla RI Evaluasi Penilaian Kinerja


RI- Dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bakamla RI menggelar rapat Penyusunan Laporan Kinerja Bakamla RI dan Penyempurnaan Dokumentasi Reformasi Birokrasi di Hotel Best Western, Kemayoran, Ruang Ballroom, Lagoon 2, Kamis (24/11).

Rapat dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Evaluasi Bakamla RI Nofel Hasan, S.E., M.M., dihadiri para nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), yakni: Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan & Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Dra Nadimah, MBA., dan Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan & Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II-2 Dra. Endang Purwaningsih, MAP.


Rapat tersebut antara lain bertujuan untuk memotret pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, memberikan saran perbaikan sebagai percepatan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta untuk menetapkan Indeks RB dan Tingkat Akuntabilitas.

Beberapa program reformasi birokrasi yang dievaluasi dalam upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi antara lain program Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja Bakamla RI Iwan Catur Karyawan, S.H.,  Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumga Bakamla RI AKBP Nyoto saptono, S.H., M.Si (Han), M.Mar, serta para pejabat eselon IV Bakamla RI.  (Hum)

Film terbaru Nicholas Saputra Buka Singapore International Film Festival


RI- Film terbaru Nicholas Saputra, Interchange, membuka Singapore International Film Festival (SGIFF) ke 27 di Marina Bay Sands Hotel, Rabu (23/11) malam. Ini untuk pertama kalinya film produksi bersama Malaysia dan Indonesia yang disutradarai oleh Dain Iskandar Said di putar di Asia.

"Membuka Singapore International Film Festival adalah sebuah kehormatan besar untuk kami. Setelah sukses menjadi hub untuk perekonomian regional dan global, sekarang mereka sangat serius untuk membangun seni dan kebudayaannya", kata Fauzan Zidni, produser Cinesurya, kepada redaksi, Kamis (24/11).

Film thriller supernatural ini dibintangi oleh barisan artis peran ternama dari dua negara tersebut, yaitu Nicholas Saputra, Prisia Nasution, Shaheizy Sam, Iedil Putra, Nadiya Nisaa, Alvin Wong, dan Chew Kin Wah. Prisia Nasution dan Iedil Putra bertemu pertama kali di proyek film ini dan kemudian menikah beberapa waktu lalu.

Interchange berkisah tentang seorang detektif (Shaheizy Sam) dan fotografer forensik, Adam (Iedil Putra), yang menyelesaikan kasus pembunuhan aneh. Sambil mengumpulkan bukti, Adam banyak memotret tetangganya, seorang perempuan Kalimantan bernama Iva (Prisia Nasution).

Adam mulai menyukai Iva tetapi kedekatannya itu makin membawanya lebih dalam kasus tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan cenayang dan makhluk supernatural (Nicholas Saputra) yang muncul dari takhayul kuno.

Film ini juga diproduksi oleh Apparat bekerjasama dengan Cinesurya Pictures, dibiayai oleh Sonneratia Capital, Seeing Eye Film dan MDEC, dan dukungan tambahan dari FINAS. Agen penjual internasional ditangani oleh Reel Suspect yang berbasis di Paris dan XYZ Films untuk teritori Amerika Utara.  (Bud)

Presiden Jokowi : Jakarta Tidak "Panas", Hanya "Hangat"


RI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi politik di Jakarta saat ini sebenarnya tidak "panas", melainkan hanya "hangat".

"Sebetulnya tidak panas, hanya hangat. Apalagi, sekarang ibu-ibu Muslimat NU hadir di Jakarta, semuanya menjadi sejuk, semuanya menjadi dingin kembali, Alhamdulillah", kata Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Kamis (24/11).

Presiden mengingatkan, bahwa Jakarta ini ibu kota Republik Indonesia. Karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk menjaga Jakarta, dan merawatnya bersama.

"Saya yang biasanya nggak pernah naik kuda, saya bela-belain naik kuda. Agar Jakarta menjadi dingin kembali", ujarnya.

Presiden mengingatkan, kemajemukan Indonesia adalah anugerah bagi bangsa ini. Karenanya harus dirawat dengan baik. "Ya inilah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita yang harus kita rawat yang harus kita jaga. Saling melindungi, saling menjaga, saling menghargai, inilah ke-Indonesia-an kita. Kita sering lupa ini", kata Jokowi.

Tampak hadir dalam pembukaan Kongres Muslimat NU itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj.   (set)

Bakamla RI Bersinergi Pantau Perairan Indonesia


RI-  Badan Keamanan Laut RI bersama-sama dengan PSDKP Bitung dan Lantamal VIII Manado lakukan tugas dan fungsinya mengamankan laut dan perairan Indonesia dari segala potensi ancaman yang ada melalui Operasi Udara Maritim Bhuana VIII, di Perairan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (24/11/2016)

Operasi udara yang di gelar setelah berakhirnya Patroli Operasi Nusantara (OpsNus)-VIII tahun 2016 di 3 zona maritim, dan dilanjutkan pula dengan Patroli Penguatan OpsNus VIII tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparat keamanan laut dari berbagai stakeholder.

Operasi Udara Maritim Bhuana VIII di bawah komando Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Marsekal Pertama TNI Widiantoro, M.B.A. kali ini mengoptimalkan kekuatan dengan menyusuri perbatasan RI-Philipina, untuk memantau dan memastikan situasi perairan di wilayah yang terbilang rawan tersebut dapat diamankan.

Dari pantauan udara yang dilakukan ini apabila di ketahui adanya kapal-kapal yang mencurigakan, akan diteruskan kepada unsur dilaut. Melalui koordinasi optimal antara patroli laut dan udara diharapkan kondisi laut yang bebas dari segala ancaman dapat diwujudkan, khususnya ketika pada saat ini keamanan laut menjadi salah satu faktor penting dalam proses Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Selama kurun waktu sepanjang tahun 2016, Bakamla melalui OpsNus I - VIII dan Penguatan OpsNus VIII yang berlangsung hingga 25 November 2016 esok hari telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.393 kapal dan menangkap 70 kapal dengan berbagai kasus pelanggaran, antara lain Illegal Fishing, ketidaklengkapan dokumen, keimigrasian, penyelundupan dan BBM illegal.

Keberhasilan tersebut tentunya dengan melibatkan stakeholder terkait dalam setiap kegiatan operasi yang dilaksanakan. Selain kapal patroli Bakamla RI, Operasi patroli tahun 2016 juga dilaksanakan dengan melibatkan 48 unsur kapal patroli stakeholder  antara lain TNI AL, Kepolisian RI, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan kapal Pemerintah Kabupaten Sambas.

Demi keamanan laut nusantara, hingga saat ini operasi udara maritim yang dilancarkan jajaran Bakamla RI masih terus berjalan.  (Hum)

Kamara CS : Usir Pertamina WMO dari Bangkalan !


RI- Keberadaan Pertamina WMO dalam mengekploitasi minyak di kabupaten bangkalan ternyata tak memberi manfaat apa-apa bagi kemaslahatan masyarakat setempat.

"Kami akan tumbangkan kezaliman besar di bumi bangkalan karena keberadaan Pertamina WMO tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat", kata Mantan Ketua HMI Cabang Bangkalan dan juga pengurus pusat DPP KNPI, Wardi usai diterima di KSP (Kantor Staf Presiden) di jakarta. Kamis (24/11/16)

Sementara Taufik Nur Hidayat, Ketua KAMABA (Kesatuan Aksi Mahasiswa Bangkalan) dan juga wakil seketaris umum HMI Badko Jawa Timur menilai bahwa penderitaan masyarakat bangkalan atas kemiskinan membuat sebagian mereka lari ke luar negeri jadi TKI/TKW padahal dibawah tanahnya ada minyak yang luar biasa, minyak terbaik kelas dunia

Pembina KAMABA, Abdullah Annas menjelaskan dirinya sedang menggalang konsolidasi dari elemen-elemen pemuda bangkalan untuk terus menjadi front bagi pembelaan terhadap hak-hak rakyat atas sumber daya alam di daerahnya. "Bumi madura yang panas ternyata karena kaya minyak dan gas, Pertamina WMO bukan kompeni, bukan penjajah, harusnya paham bahwa keberadaan mereka sebagai BUMN untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakya", ujarnya.

Amas menegaskan bahwa memperjuangkan hak-hak atas sumberdaya alam di daerahnya bagi Rakyat adalah Jihad. "Bukankah Minyak, air, tanah adalah kaidahnya untuk umat", tandasnya.  (bd)

Pemerintah Tambah Modal PT. Jasa Marga Tbk. Rp 1,250 Triliun


RI- Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk melalui penerbitan saham baru dalam rangka mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 14 November 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk.


"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar paling banyak Rp 1 .250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miiiar rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016", bunyi Pasal 2 ayat (1,2) PP tersebut.

Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 ini mulai diberlakukan sejak 14 November 2016 itu. (set) 

Kepala Bakamla RI dan Kepala Coast Guard China Bahas Keamanan Kawasan


RI- Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., mengadakan pertemuan kerja dengan Kepala China Coast Guard Meng Hongwei di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk bertukar pandangan dalam hal kerja sama penegakan hukum di laut, beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan tersebut kedua pimpinan di bidang penegakan hukum maritim tersebut menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan kepentingan bersama di antara kedua negara, serta menggaris bawahi perlunya dilakukan pertemuan tingkat tinggi, pelatihan personel, kunjungan kapal dan pengembangan kapasitas kemampuan.


Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk sepakat saling meningkatkan rasa percaya, keyakinan dan koordinasi sehingga dapat merespon secara tepat dan efektif kejahatan lintas wilayah dan perselisihan di laut guna memelihara keamanan dan kestabilan kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama maritim melalui partisipasi dan keikutsertaan dalam mekanisme regional dan internasional yang relevan, juga merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Hal lain yang tak kalah penting dalam kesepakatan kedua negara sebagaimana tercatat dalam ringkasan pertemuan adalah perhatian pada aspek kerja sama pertukaran informasi dan latihan gabungan.   (Hum)

Vivo Luncurkan Vivo V5, Perangkat Pas Berselfie Ria


RI- Menargetkan kalangan muda penggemar selfie, Vivo meluncurkan produk unggulan terbarunya Vivo V5, smartphone pertama di dunia yang dilengkapi kamera depan 20 MP dengan fitur "Softlight".

Juru bicara Vivo Mobile Indonesia Kenny Chandra menyatakan, ponsel pintar ini menawarkan kombinasi teknologi, desain dan tampilan keseluruhan yang sempurna yang akan membuat penggunanya bisa mendapatkan foto selfie yang sempurna di beragam kondisi pencahayaan.

"Kami yakin bahwa produk unggulan terbaru kami ini akan menciptakan standard baru di pasar smartphone Indonesia dan dapat diterima luas oleh konsumen, serta mampu mendefinisikan ulang pengalaman mereka berfoto selfie", kata Kenny Chandra saat peluncuran di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (23/11).

Vivo V5 memiliki keunggulan dalam hal kamera. Peranti ini dilengkapi kamera depan 20 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel yang akan merekam ekspresi dalam setiap kisah dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Vivo V5 juga dilengkap sensor kamera unggulan Sony IMX 376.

Pada Vivo V5, kamera depan andalan para pecinta selfie ini dilengkapi dengan fitur "Softlight" yang akan menjadikan setiap selfie tampak indah dan tanpa cela. Kamera ponsel ini memiliki lensa 5P dengan bukaan lensa f/2.0. Selain itu, Vivo V5 dilengkapi juga dengan Face Beauty Mode 6.0 sebuah perangkat lunak asli Vivo sendiri untuk menghaluskan warna kulit saat berfoto selfie dan memastikan pengguna V5 mendapatkan foto-foto terbaik.

Bintang multitalenta dan Vivos Ambassador Agnez Mo yang juga hadir dalam Peluncuran Vivo V5 di Indonesia juga menyatakan bahwa Vivo V5 adalah ponsel pintar idamannya di 2016. "Selfie adalah bentuk ekspresi diri yang indah dan membuat kita bisa berbagi kebahagiaan dan kegembiraan. Menurut saya, selfie juga banyak manfaatnya, termasuk memberikan saya rasa percaya diri sebelum tampil di depan umum. Bagi penggemar selfie seperti saya, Vivo V5 benar-benar memberikan foto-foto selfie yang jauh lebih baik. Saya bisa mendapatkan foto-foto selfie yang jernih, alami dan sempurna, meskipun di tempat yang agak gelap" ungkap Agnez Mo.

Meskipun demikian Vivo V5 tidaklah sekadar perfect selfie dan fotografi, melainkan didukung juga dengan perangkat keras (hardware) yang kuat untuk memastikan penggunaan yang maksimal. V5 sudah menggunakan Android 6.0 Marshmallow dengan Funtouch OS 2.6 dan diperkuat perangkat memori dengan RAM 4GB dan memori internal 32GB, yang bisa ditingkatkan hingga 128GB. Prosesor Octa-core 64-bit membuat peranti ini mudah dioperasikan dan bebas lag, meskipun digunakan sambil main game dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. V5 juga didukung fitur Eye Protection Mode yang menyaring cahaya biru untuk melindungi penglihatan dan mencegah kelelahan pada mata.

Vivo V5 memiliki layar 5.5 inchi dengan HD display (1280×720pixels), serta layar melengkung 2.5D. Terobosan teknologi lainnya di Vivo V5 adalah pemindai sidik jari yang canggih dan dapat membuka kunci layar hanya dalam 0.2 detik saja. Fitur Smart Split memungkinkan penggunanya mengerjakan berbagai tugas sekalipun tanpa perlu bolak-balik antar aplikasi, saat pesan masuk. Penggunanya dapat mengobrol dan menonton video sekaligus di satu layar.

Sebagai brand ponsel pertama yang menggunakan teknologi Hi-Fi profesional ke dalam ponsel pintar, Vivo terus menggunakan teknologi Hi-Fi untuk pendukung audionya. Dengan V5, pecinta musik akan dapat menikmati setiap nada yang dimainkan dengan Hi-Fi chip khusus AK4376 yang menyuguhkan kualitas suara yang tak tertandingi.  (BP)

Bakamla Tampil Prima di Pameran Marintec Indonesia 2016


RI- Sebagai wujud rasa bangganya, Sekretaris Deputi III Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ir. Arif Rachman, M.Si. membubuhkan goresan tinta emas berupa pesan dan kesan yang dituangkan di atas kain kanvas berukuran 60x40 cm, yang berbunyi sebagai berikut: Sukses untuk Bakamla dalam mendukung Program Pemerintah bidang maritim "Indonesia Poros Maritim Dunia".

Goresan tinta emas tersebut dilakukannya sesaat setelah dirinya membuka secara resmi pameran Marintec Indonesia 2016 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine, dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat terkait, di Selasar Hall D2, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (23/11/2016).


Pejabat yang melakukan penekanan tombol sirine tersebut yakni: Kabag TU dan Rumga AKBP Nyoto Saptono, S.H., M.Si (Han)., M.Mar., mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H.,  serta Ketua Asosiasi Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam, Indonesia National Shipowners Association (INSA) Johnson, Indonesian Corrossion Association (Indocor) Ronald.

Dalam pameran tersebut Bakamla RI menampilkan berbagai foto kegiatan yang telah dilaksanakan seperti tangkapan operasi, kegiatan Joint Exercise dalam rangkaian Head of Asian Coast Guard Meeting (HACGAM) 2016, tampilan sistem monitoring dan surveillance di Pusat Informasi Maritim Bakamla RI serta foto yang menggambarkan sinergi yang terjalin antara Bakamla RI dengan 14 Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu juga ditampilkan filler berdurasi 21 menit yang menampilkan profil Bakamla RI dan Operasi Nusantara I - VIII yang dilaksanakan mulai Januari sampai Oktober sepanjang tahun 2016. Untuk menunjukkan tugas, fungsi dan perannya, dalam pameran juga ditampilkan pakaian Unit Reaksi Laut Cepat (URCL), pakaian anti dekontaminasi radiasi, dan pakaian Selam, yang telah digunakan dalam operasi keamanan dan keselamatan laut Bakamla RI.


Tampilan booth pameran Bakamla RI dilengkapi pula dengan miniatur kapal-kapal patroli yang dimiliki, antara lain Kapal Negara (KN) ukuran 48 meter, Kapal Catamaran,  Kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) serta miniatur Kapal Negara (KN) berukuran 110 meter, yang pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan direncanakan selesai pada Oktober 2017.

Pameran Marintec Indonesia 2016 ini diikuti pula oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Institut Teknologi 10 November Surabaya serta berbagai asosiasi industri maritim dalam dan luar negeri.

Pameran yang menjadi ajang pertemuan eksklusif para pelaku industri maritim ini dihadiri oleh para perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat, antara lain: Rusia, Spanyol,  Serbia, Vietnam, Malaysia, Amerika Serikat,  dan Thailand serta tamu undangan lainnya.  (Hum)

34 Proyek Terkendala, PLN Dukung BPKP Lakukan Penelitian Lanjut


RI- PLN mengapresiasi audit BPKP yang menyatakan adanya 34 proyek pembangkit berskala kecil terkendala berkapasitas total 627,8 MW. PLN akan mendukung sepenuhnya bila dilakukan penelitian lebih mendalam tentang proyek-proyek tersebut.

Dari 34 proyek yang terkendala saat ini terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan dan memiliki jalan keluar, 6 proyek telah diputuskan kontraknya dana diambil alih oleh PLN untuk dilanjutkan penyelesaiannya serta 11 proyek yang terminasi dan sudah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrik baik dengan perluasan, jaringan transmisi dan Gardu Induk maupun dengan pembangkit baru yang lebih cepat pembangunannya seperti PLTMG maupun PLTD.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka mengatakan, hal ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan akan listrik. Seperti yang diketahui sebagian besar proyek-proyek yang terminasi berada didaerah terpencil yang sangat sulit dijangkau.

"Pemenuhan akan listrik untuk masyarakat adalah yang paling penting bagi kami, karena itu solusi tercepat untuk menggantikan proyek-proyek yang terminasi ini juga telah kami pikirkan dengan matang, seperti misalnya PLTU Bengkalis 2 x 10 MW yang prosesnya masih nol, kini telah digantikan dengan PLTMG Bengkalis 20 MW yang rencananya akan masuk sistem kelistrikan pada awal tahun 2018", kata Made dalam keterangannya di kantor PLN Pusat, Jakarta, ,Rabu (23/11).


Made menjelaskan, semua proyek yang terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak antara tahun 2007 hingga 2012 dimana total 11 proyek terminasi ini berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk dalam program 35.000 WM.

Dalam penyelesaian proyek mangkrak ini PLN telah meminta pertimbangan dan verifikasi dari BPKP dan audit internal PIN. Selain itu PLN juga melibatkan pihak ketiga (eksternal). Hal ini untuk menghitung secara komprehensif apa yang harus dilakukan ke depan dengan memperhatikan kebutuhan, nilai keekonomian dan. faktor teknis.

"Disini PLN tidak sendirian dalam memikirkan jalan keluar. Ada hasil verifikasi dan audit dari BPKP, sehingga ketika memutuskan kelanjutan proyek tersebut didapatkan nilai kewajarannya", papar Made.

Penyelesaian 34 proyek terkendala ini juga sangat terbantu dengan adanya Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Dalam Perpres tersebut, PLN diberi ruang untuk segera menyelesaikan masalah kelistrikan, salah satunya dengan tambahan biaya, tentunya dengan melibatkan BPKP agar sesuai nilai kewajaran.  (BP/Ton

45 Daerah Masuk Nominasi Indonesia Smart Nation Award 2016


RI- Demam smart city. Hampir semua kepala daerah/kota, ingin wilayahnya disebut kota yang cerdas/smart city. Berbagai infrastruktur dan high technology pun “diadakan” demi meraih label tersebut. Banyak mashab dengan contoh-contoh kota di dunia yang sudah dianggap smart city yang kemudian dapat menjadi model untuk ditiru. Maka setiap kepala daerah/kota pun berusaha mewujudkan sesuai pilihan/keinginan masing-masing. Namun apa tolok ukur yang cocok untuk bangsa yang majemuk seperti Indonesia ?

 Agar setiap kepala daerah di Indonesia memiliki acuan, kerangka yang jelas dalam mewujudkan smart city, Citiasia Center for Smart Nation akan meluncurkan hasil studi Indonesia Smart Nation Index 2016 (Indeks Daerah Pintar 2016) sekaligus mengumumkan daerah dengan raihan nilai index tertinggi, pada Malam Penganugerahan Indonesia Smart Nation Award 2016 (ISNA), akhir November tahun ini. Index ini mengukur kondisi seluruh daerah di Indonesia (34 provinsi, 412 kabupaten, 93 kota).


Founder & Chairman Citiasia, Dr. Cahyana Ahmadjayadi (Jayadi) mengatakan, peluncuran Indonesia Smart Nation Index 2016  (Indeks Daerah Pintar 2016)  ini menjadi penting mengingat saat ini hampir semua kepala daerah sedang demam smart city. Namun secara bersamaan dihadapkan dengan banyak mashab/model sehingga dapat membingungkan.

“Kita bikin framework bagaimana agar mereka punya acuan, yang dapat menjadi simpul perekatnya agar setiap daerah tidak pake acuan yang sangat beragam. Agar mereka tidak terjun bebas dalam pengembangan smart city sendiri. Sehingga tujuan Indonesia menjadi smart nation juga jangan sekedar utopia, tapi bisa direalisasikan”, kata Jayadi saat konferensi pers di Graha Datacomm, Jakarta, Selasa (22/11).

Jayadi menjelaskan, Indonesia Smart Nation Index dihitung dari dua indeks penyusun, yaitu indeks kesiapan menuju daerah pintar (smart readiness index) dan indeks kinerja daerah pintar (Smart Region Index). Di dalam Smart Readiness Index terdapat lima dimensi yang diukur yakni sumber daya alam, struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan kultur daerah. Sedangkan pada Smart Region Index terdapat enam dimensi yang diukur yakni smart governance, smart branding, smart living, smart society, dan smart environment.


“Kelebihan studi ini karena telah memanfaatkan metode big CAT yang memungkinkan diolahnya data yang berskala massif dan beragam secara cepat dan akurat”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Dr. Ashwin Sasongko (peneliti LIPI) mengatakan, harus ada parameter yang jelas untuk melihat sejauh mana daerah sudah maju menuju smart city. Indeks Daerah Pintar 2016 ini menurutnya dapat menjadi daya tarik dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu kota/daerah/provinsi.  “Indeks ini secara global akan menjadi daya tarik untuk mendatangkan investor”, ucapnya.

Sementara Ketua Dewan Jury ISNA 2016,  Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, Indeks Daerah Pintar 2016 juga untuk memacu daerah melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan di daerah agar dapat dikelola dengan lebih pintar. “Pertumbuhan ekonomi yang ada di kota memang harus dikelola dengan smart. Kalau tidak maka akan kalah bersaing dengan kota lain. Bagaimana semua aspek, baik lingkungan kota, pemerintahan, masyarakat, lingkungan, komunitas, itu semua smart”, jelasnya.

Berikut adalah nominasi peraih penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2016 yaitu daerah dengan raihan nilai tertinggi Indonesia Smart Nation Index :

Kabupaten :
Kabupaten Besar (populasi > dari 1 juta) : Bandung, Bekasi, Bogor, Sidoarjo, Tangerang.
Kabupaten Menengah (populasi 300 ribu - 1 juta) : Bandung, Boyolasi, Garut, Gunung Kidul dan Malang.
Kabupaten Kecil (populasi < 300 ribu) : Aceh Tenggara, Bangka, Bintan, Luwu Utara, Klungkung.

Kota :
Kota Besar (populasi > 800 ribu) : Bandung, Bekasi, Denpasar, Semarang, Surabaya.
Kota Menengah (200 - 800 ribu) : Balikpapan, Cirebon, Manado, Surakarta, Yogyakarta.
Kota Kecil ( < 200 ribu) : Blitar, Bontang, Magelang, Salatiga, Tanjung Pinang.

Provinsi :
Provinsi Besar (populasi > 5 juta) : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara.
Provinsi Menengah (2 - 5 juta) : Bali, DI Jogjakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara.
Provinsi Kecil ( <  2 juta) : Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku.

Siapakah yang akan meraih penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2016 / daerah yang memiliki nilai tertinggi Indonesia Smart Nation Index ? Pengumuan akan dilakukan pada 29 November 2016 di Bidakara hotel.  (Bud/Pur)


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes