partner

partner

Komite Aksi Transportasi Online Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Persoalan Transportasi Online


Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Komite Aksi Transportasi Online (KATO) meminta Presiden Joko widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online yang tidak berpihak kepada para pengemudi transportasi oniine, baik roda 2 atau 4. Demikian disampaikan Presiden KSPI yangjuga Koordinator Presidium KATO, Said lqbal, di LBH Jakarta, pada hari Jumat (30/3/2018)

Menurut Said iqbal, perlindungan tarif, perlindungan hukum, dan kesejahteraan driver bagi pengemudi transportasi online sangat minim sekali.

"Pemerintah terkesan lebih memproteksi para aplikator atau pengusaha Grab, Uber, dan Gojek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberikan perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi,“ ujarnya.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah mendesak kepada para menteri agar segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan lnformatika, dan Menteri Ketenagakerjaan; yang intinya adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pengemudi.

"Dalam SKB 3 Menteri tersebut harus diatur nilai tarif bawah yang diterima oleh pengemudi Gojek, Grab, dan Uber. Seperti layaknya para buruh menerima upah minimun sebagai jaring pengaman agar tidak menjadi absolut miskin," tegas Said Iqbal.

Dalam hal ini, KATO meminta agar setiap perubahan aturan tarif dan bonus yang dibuat oleh para pengusaha transportasi online wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan perwakilan serikat pekerja pengemudi transportasi online.


"Jangan pengusahanya dibiarkan berlindung dengan definisi istilah mitra. Tetapi dalam prakteknya tidak menempatkan para pengemudi transportasi online tersebut sebagaimana layaknya mitra untuk merundingkan hak-hak mereka," kata pria yang juga menjabat sebagai Governing Body ILO ini.

Seharusnya pengusaha transportasi online mencontoh pengusaha taksi yang juga menempatkan para sopir taksi tersebut sebagai mitra, tetapi para pengemudi tersebut berhak membuat PKB yang mengatur tarif, komisi, dan kesejahteraan para pengemudi.


“Sekali lagi, pemerintah jangan berlindung dalam aturan tentang lalu lintas yang mengatakan roda dua bukan angkutan penumpang atau manusia," tegas Said Iqbal. Karena faktanya, dalam 3 tahun terakhir dengan kemajuan teknoiogi kendaraan roda 2 sudah digunakan sebagai aiat angkutan penumpang.

"Bagaimana mungkin negara membiarkan warganya tidak terlindungi oleh kepentingan para pemodal?" Gugat lqba‘l.

Oleh karena itu, langkah langkah yang akan dilakukan oleh KSPI dan KATO adaiah:

1. KSPI dan KATO akan melakukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian (LLAJ), agar menempatkan kendaraan roda 2 termasuk sebagai angkutan penumpang.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes