partner

partner

Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang Pertama Sengketa Pemilihan Bupati Alor Tahun 2018


Jakarta, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama sengketa Pemilihan Bupati Alor Tahun 2018 perkara nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018 dengan pemohon Imanuel Ekadianus Blegur, MSi dan H. Taufik Nampira SP MM.

Perseteruan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara pasangan calon nomor urut satu Imanuel E Blegur–Taufik Nampira (Intan) mendapat 51.805 suara dan nomor urut dua yang merupakan pasangan petahana  Amon Djobo – Imran Duru (Amin) mendapat perolehan 59.917 suara.

Helio Moniz De Araujo SH selaku kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 1 (Intan) menjelaskan, kecurangan tersebut didapatkan dari formulir C-KWK dan rekapiltulasi yang berjumlah sebanyak 5000-an yang merupakan suara yang tidak sah atau suara tidak murni.

"Memang kita kalah suara sampai 7,26 % dan kalau dilihat sesuai aturan suara tersebut lebih besar dari 2 % suara sah, tetapi yang menjadi peluang kita adalah menuntut suara-suara yang lebih dari 2 % suara yang tidak sah", papar Helio dihadapan awak media usai sidang di MK, Jumat (27/7/2018).

Menurut Helio ini merupakan contoh yang tidak baik karena seorang pemimpin yang lahir dari demokrasi itu adalah harus orang yang demokratis, 

"Jika beliau tidak bisa demokratis dan tidak bisa ikut aturan yang ada tidak usah jadi calon karena seorang calon harus demokratis, Kita ingin membangun suatu perabadan politik yang baik dan untuk itu dalam permohonan kita di MK menginginkan calon paket Amin diskualifikasikan saja", ujarnya.

"Yang kita laporkan disini adalah adanya penggelembungan suara dari suara yang fiktif dan tidak bisa pertanggung jawabkan", pungkasnya.


Bagikan :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes