partner

partner

Masyarakat dan Mahasiswa Beberkan Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada Paniai

Jakarta, radarindonesia.com
Sekelompok aktivis, mahasiswa dan masyarakat Papua menyerukan dilakukannya pemilihan suara ulang di beberapa wilayah (Distrik) di kabupaten Paniai Papua. Pasalnya dalam pilkada yang digelar pada 27 Juli 2018 lalu terindikasi berbagai kecurangan sistemik yang dilakukan baik oleh peserta pilkada (paslon) maupun pembiaran kecurangan oleh KPU, Bawaslu dan Panwaslu.

"Sejak awal sudah terjadi banyak pelanggaran oleh paslon tertentu terhadap paslon lainnya. Seperti mobil dihancurkan oleh lawan politik. Pemukulan paslon tertentu, dan keluarganya diancam. Terlebih dalam pelaksanaannya (pilkada), sarat dengan kecurangan dan intimidasi", kata perwakilan masyarakat Paniai, Vicky Tebay saat Konferensi Pers "Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada Papua Kabupaten Paniai" di gedung Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Minggu (12/8).

Vicky memaparkan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada yang hanya diikuti dua paslon, yakni Hengki Kayame - Yokeskiel Tenouye (nomor urut 1) dan Meki Nawipa - Oktopianus Honai (nomor urut 3) ini.

"Di Paniai itu ada 23 diatrik. Ada permasalah beberapa distrik yang tidak menjalankan prinsip-prinsip atau nilai demokrasi. 4 Distrik yang dilakukan coblos di satu tempat, yakni Topiyai, Ekadide, Aradide dan Bogobaida. Selain itu Distrik Paniai Timur tidak melakukan hak pilih karena surat suara dibawa lari oleh PPS dan melakukan coblos dimalam hari. Kemudian saat rapat pleno rekapitulasi, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua diusir oleh kandidat nomor 3. Dan terjadi arogansi oleh PPD yang melempar kursi ke KPU, Bawaslu dan kandidat nomor 1", ungkap Vicky.

Selain itu, lanjut Vicky, KPU Provinsi meneruskan data yang bermasalah, serta Berita Acara Keputusan yang tidak ditandatangani oleh dua komisioner.

"Kami mendesak dilakukannya pemungutan suara ulang di lima Distrik, yakni Topiyai, Ekadide, Aradide, Bogobaida dan Paniai Timur karena mereka juga punya hak pilih", tegas Vicky.

Vicky berharap, meski hasil pilkada sendiri belum diputuskan karena pleno rekapitulasi tidak bisa dilaksanakan, namun Panwaslu dan Bawaslu berani bertindak tegas. "Kandidat nomor 3 dan PPD sudah keterlaluan. Selayaknya didiskualifikasi", tandasnya.

Menurut Vicky,  pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada Paniai ini juga sangat potensial menciptakan konflik horizontal di kabupaten Paniai. Karena itu pihaknya telah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap MK menindak lanjuti seadil-adilnya sebaik-baiknya agar potensi konflik bisa diminimalisir.

"Kami sudah melakukan gugatan sampai saat ini masih di MK. Saya harap MK melihat kenyataan kebenaran dan kecurangan lewat bukti data, foto dan video serta keterangan Komisioner (KPU) dan masyarakat daerah", pungkas Vicky.     (bud/pur)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes