partner

partner

IKA MIH UKI Gelar Diskusi Publik, Bahas Polemik Caleg Mantan Napi Koruptor




Jakarta, radarindonesia.com
Keputusan Mahkamah Agung yang tetap memberi peluang kepada mantan napi koruptor untuk menjadi anggota legislatif, menjadi polemik dalam masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat menilai, Putusan MA telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Mantan napi koruptor tidak selayaknya lagi masuk dalam

daftar calon anggota legislatif sebab telah menghianati kepercayaan rakyat, oleh perilaku korupsinya. Namun ada juga yang memandang mantan napi koruptor tetap layak sebab telah membayar/ menjalani hukuman atas kesalahannya.

Polemik putusan MA tersebut dikupas dalam Diskusi Publik "Kedudukan Calon Legislatif Setelah Putusan MA, Sebagai Suatu Tinjauan Yuridis" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan IKA MIH Universitas Kristen Indonesia di kawasan Salemba, Jakarta, Sabtu (22/9).



Tampil sebagai narasumber : Prof. Dr. John Pieris SH MS., Dr. Mompang L Panggabean SH  M.Hum., Dr. Daniel Yusmic P Foekh SH MH., dan Dwi Putra Nugraha DH MH (Bawaslu), dengan moderator Saor Siagian SH MH.


Prof. Dr. John Pieris menilai, dari sisi yuridis putusan MA tidak salah.  "Tapi harus nya juga memperhatikan / aspek lain hukum. Karena hukum tidak boleh dipisahkan dengan moral dan etika. Putusannya tidak boleh menciderai rasa keadilan masyarakat", katanya.


Dwi Putra dari Bawaslu mengungkapkan, Bawaslu justru menyambut baik terbitnya Putusan MA tersebut. Menurut Dwi, paling tidak putusan MA telah memberi kepastian hukum tentang pokemik ini.

"Putusan MA itu harus dilihat secara utuh, komprehensif. Apakah konstitusi kita itu pendendam atau pemaaf. Bawaslu berpandangan tidak boleh kita menegakkan keadilan dengan cara melanggar keadilan. Usaha-usaha untuk membatasi hak rakyat untuk memilih calon, menurut kami, itu salah", paparnya.



Sementara Dr. Daniel Yusmic yang meninjau dari sudut tata negara mengatakan, kekuasaan terbesar dalam penyelenggaraan negara berada di tangan legislatif. "Maka menjadi sangat penting bagaimana agar anggota legislatif itu memiliki kriteria yang tidak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan", ujarnya.




















Prof. John menambahkan, bagaimana menghasilkan legislatif dengan bagus dan berintegritas, maka harus ada konsolidasi untuk membentuk norma-norma hukum. "Semua para pemangku. Agar terciptanya integrated law enforcement", tutup John.    (bud/pur)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes