partner

partner

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN



Jakarta,12 Oktober 2018, radarindonesia.com






Kepada Yth,
Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo
Di Jakarta.

Perihal : Aduan Masyarakat

Dengan Hormat,

Jaksa Agung RI HM Prasetyo dengan menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya, pada tanggal 3 Maret 2016 telah membuat keputusan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) untuk TERSANGKA tindak pidana atas nama Bambang Widjojanto (BW) terkait kasus mengarahkan kesaksian palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan Deponering kasus tersangka BW tersebut telah mengundang pertanyaan dan mendapat penolakan luas dari banyak kelompok masyarakat yang peduIi terhadap penegakan hukum di Indonesia.















Penolakan terhadap deponering atas kasus BW, secara umum didasarkan pada :

1. Deponering Bambang Widjojanto adalah cacat hukum. Seharusnya proses deponering di dahului permintaan pendapat oleh Jaksa Agung kepada Kapolri, DPR RI dan Ketua Mahkamah Agung. Dalam proses tersebut Kapolri Badroddin Haiti bersikap netral menyerahkan keputusan deponering kepada Jaksa Agung. Komisi 3 dan Sepuluh Fraksi DPR RI menolak deponering. Namun, Jaksa Agung tidak meminta pendapat Ketua Mahkamah Agung sehingga keputusan Deponering Bambang Widjojanto adalah cacat hukum dan harus di teruskan penuntutannya ke pengadilan.

Kapolri saat itu Badroddin Haiti, memberikan pendapat yang netral yakni menyerahkan putusan deponering kepada Jaksa Agung dengan beberapa catatan, antara lain Jaksa Agung perlu menjelaskan kepada publik tentang kepentingan umum yang mendasari keputusan deponering.

Keputusan deponering Jaksa Agung yang diterima BW dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi di masyarakat, bahwa BW adalah warga negara yang kebal hukum dan bisa bertindak semaunya di Negara ini. Kekhawatiran seperti ini tidak mengada-ada, dengan dalih pemberantasan korupsi , BW dan kelompoknya sering melontarkan pernyataan dan tuduhan korupsi kepada seseorang tanpa didasarkan bukti hukum yang kuat. Bahwa deponering hanyalah sebuah proses mengesampingkan suatu perkara tindak pidana demi kepentingan umum yang dapat di cabut pemberlakuannya sewaktu-waktu serta tidak serta merta menghapus status tersangka yang melekat pada tersangka.

Berdasarkan pada hal diatas, kami mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mencabut deponering kasus Bambang Widjojanto dan sesegera mungkin melanjutkan penuntutan terhadap TERSANGKA Bambang Widjojanto demi menjunjung azas kepastian hukum danpersamaan di muka hukum (equality before the law).


Hari ini kita berdiri di Kejaksaan Agung RI, utk segera melanjutkan kasus Bambang Wijayanto, ujar Benny Pramula.

Koalisi Masyarakat ipil Untuk Keadilan : Mulyadi P Tamsir, S.Sos., ME (koordinator).
Jubir : Karman BM, Beni Pramula, Chrisman Damanik, Munawar Khalil, Angelo Wake Kako, Aminullah Siagian.



0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes