partner

partner

RISALAH GUGAT KONGRES IPPAT


Jakarta, 13-10-2018, radarindonesia.com

Pelaksanaan kongres IPPAT VII di Makassar, tanggal 27 -28 Juli 2018 menorehkan goresan luka mendalam dihati sanubari setiap anggota IPPAT yang Waras dan cinta organisasi. Dalam setiapbperhelatan kongres 7 musyawarah nasional organisasi, AD/ART merupakan pedoman utama mengurai dan merencanakan permasalahan dan program kerja.

Salah satu permasalahan krusial pada kongres IPPAT 2018 di Makassar adalah pelanggaran pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) AD junto Pasal 17 ayat (16) ART.

Melalui proses pencoblosan yang melelahkan dan jebolnya salahsatu pintu kaca di ballroom pour point hotel Makassar, karena saling mendorong disertai tumbangnya beberapa orang peserta akibat kekurangan oksigen, sampailah pada penghitungan suara yang dimulai pukul 02.00 WITA

dan berakhir sekitar pukul 13.30 WITA.

Muncul fakta baru : Daftar pemilih tetap pada saat pembukaan kongres untuk penghitungan quorum rapat berjumlah 3.787 peserta.

lHasil penghitungan suara :

- Formatur calon ketua umum 4212 suara
- Calon MKP (Majelis Kehormatan Pusat) 3892 suara, Selisih suara 320. Perbedaan jumlah suara caketum dengan MKP yaitu  425 suara.

Perbedaan jumlah suara Caketum dengan MKP 4212 - 3787 = 425 (suara tidak sah).

Perolehan suara masing-masing kandidat ketua umum :
1). Julius Purnawan 1209 suara.
2). Hapendi Harahap 1150 suara
3). Otty H 1101 suara
4)  Firdhonal 673 suara



Jika perolehan 1209 suara disandingkan dengan DPT (daftar pemilih tetap) 3787, faktanya belum adakan didat yang mencapai 50% + 1 suaraVersi AD ART.

Arogan sipimpinan presidium kongres menetapkan dan melantik Julius Purnawan sebagai ketua umum terpilih merupakan tindakan premature dansepihak, karena tidak meminta persetujuan peserta terlebih dahulu dan tidak melakukan krosscek terhadap ketentuan AD ART.

Dengan kejadian seperti ini semakin menguatkan dugaan bahwa kecurangan dalam kongres IPPAT 2018 Makassar dilakukan secara sistematif terstruktur dan massif.

Menjelang akhir masa jabatan ketua m umum IPPAT periode 2015 - 2018 terbit peraturan menteri ATR/ BPN No. 2 Thn 2018. Tentang pembinaan dan pengawasan PPAT yang personilnya berasal dari lingkungan pejabat BPN dan PPAT.

Tanpa melalui verifikasi yang mendalam Julius Purnawan merekomendasikan 5 orang untuk mengisi formasi tersebut yang oleh Menteri ATR7BPN sudah dilantik. Dari penelusuran rekan-rekan yang direkomendasikan tersebut adalah PPAT yang diragukan komitment dan integritasnya karena termasuk orang-orang yang perlu dibina dan diawasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami anggota IPPAT dan seIaku penggugat kongres IPPAT ke VII 2018 di Makassar sangat berharap kementrian ATR/BPN mengapresiasi keprihatinan anggota IPPAT yang peduli organisasi, agar untuk sementara waktu memposisikan diri independent menghadapi carut marut kepengurusan IPPAT, menunggua danya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes