partner

partner

RELOKASI DAN PENUTUPAN PULAU KOMODO BUKAN SOLUSI 




Jakarta, 28 Agustus 2019, radarindonesia.com



Pesatnya pembangunan pariwisata Labuan Bajo mendorong pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur gencar mewacanakan ide-ide untuk menata kembali kawasan taman nasional Komodo yang akan menjadi pariwisata bertaraf premium sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).


Implikasi dari proyek ambisius ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan pernyataan bakal menutup pulau komodo selama satu tahun untuk melakukan konservasi demi mengembalikan keaslian habitat pulau komodo.


Padahal, kewenangan penutupan pulau komodo itu sendiri sesungguhnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dampak dari penutupan ini tentu saja mematikan pelaku-pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut, terang Marlin Bato.


Lebih bahaya lagi, nasib warga yang bermukim di pulau komodo sekitar 2.000 orang terancam harus digusur secara paksa oleh pemerintah. lni adalah bentuk-bentuk penindasan yang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tentu saja melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Azasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam UUD 45. 


Selain itu, master plan terkait pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan TNK Komodo sebagai objek vital tidak pernah dibuka ke public agar masyarakat tahu rancangan pembangunan TNK Komodo.



 Atas persoalan ini, Garda NTT sempat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Badan Badan Penghubung Pemprov NTT di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2019, namun hingga saat ini belum nampak kejelasan solusi dari wacana tersebut.



Dalam pandangan kami wewenang relokasi dan penutupan taman nasional komodo ada ditangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka Kementerian KLHK berkewajiban mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memperhatikan nasib sekitar 2.000 penghuni komodo yang tinggal di TNK Komodo selama ratusan tahun, pungkas Yons Ebiet.



Dari data yang kami himpun; ada sekitar 500 kepala keluarga menghuni pulau komodo yang terbagi dalam 10 RT dan 5 RW. Kawasan ini telah dihuni selama ratusan tahun lalu oleh masyarakat lokal. Bahkan makam-makam leluhur mereka tertanam di pulau ini.



Mereka telah melekat dengan tradisi budayanya serta mempunyai hubungan historis dengan hewan komodo. Saat ini mereka benar-benar resah dengan wacana penutupan pulau komodo karena kehidupan mereka terancam digusur atas nama sebuah kebijakan tanpa mendengar langsung aspirasi mereka, jelas Roy Tei Seran.


Hari ini mereka sedang berjuang mencari keadilan. Segala daya upaya telah dilakukan, hingga berdialog dengan pemerintah. Tetapi negara tidak hadir bersama mereka. Oleh karenanya, Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) akan terus berjuang bersama mereka.







Oleh karena persoalan diatas, Garda NTT bersikap :

-Tolak Wacana penutupan Pulau Komodo
-Tolak Relokasi 2000 warga pulau Komado
-Desak Menteri KLHK publikasikan Master Plan Pembangunan Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Demikian kami sampaikan tuntutan kami, ujar Marlin Bato.

Garda NTT Ketua Umum : Yons Ebiet. Sekretaris Jenderal : Marlin Bato. 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes