partner

partner

Sidang "KS" vs "KSTY", Ahli : Gugatan Pembatalan Merek Tidak Bisa Digabung Ganti Rugi"


"Gugatan Pembatalan Merk tidak bisa digabungkan dengan Gugatan Ganti Kerugian". 

Ketegasan ini disampaikan pakar hukum HKI, Dr. Suyud Margono, SH.,  MHum., FCIArb. saat menjadi Saksi Ahli atas kasus Gugatan Pembatalan Merek "KSTY" dan Ganti Kerugian dengan Penggugat PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. dan Tergugat Ir. GOH KA THIOE dan KemenkumHam RI (DitJen Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek), di PN Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Suyud menuturkan, kasus Gugatan Pembatalan Merek dan Ganti Kerugian dengan nomor perkara No.20/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut diajukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. pemegang merek "KS" terhadap merek "KSTY". Merek "KSTY" dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "KS" yang telah lebih dahulu terdaftar, sehingga harus dbatalkan.

"Kedudukan PENGGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik sejak tahun 1971 yang bergerak dalam bidang Industri Baja terpadu terbesar di Indonesia, dan dalam berbagai Kesempatan PENGUGAT selalu memperkenalkan nama perusahaannya dan memberikan tanda pada setiap produknya dengan label/ Merek "KS" yaitu singkatan dari Krakatau Steel, baik di media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat Indonesia sangat akrab dengan nama dan label “KS” yang berati KRAKATAU STEEL. Dsamping itu kata “KS” adalah singkatan nama perusahaan PENGGUGAT yaitu KRAKATAU STEEL yang sengaja dijadikan merek dagang oleh PENGGUGAT, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil produksi PENGGUGAT dengan hasil produksi lain.

Namun demikan, ternyata diketahui terdapat merek yang menurut PENGGUGAT memiliki kesamaan/ Similaritas dengan merek milik PENGGUGAT, terdaftar pada tanggal 5 Mei 2014, dengan penamaan “KSTY” No. Daftar IDM00412957 untuk barang yang sejenis dengan merek PENGGUGAT yang telah terdaftar lebih dahulu, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi ataupun persamaan bunyi ucapannya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016, oleh karenanya PENGGUGAT menuntut pembatalan merek “KSTY” milik TERGUGAT tersebut, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Merek No. 20 Tahun 2016 atas dasar adanya itikad baik dari TERGUGAT.”

Dengan telah terdaftarnya merek ”KSTY” pada 05 Mei 2014, nomor: IDM000412957 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 06, maka secara hukum TERGUGAT telah mempunyai hak eksklusif (exclusive rights) yang diberikan negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu perlindungannya (vide Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016). Dengan demikian tidak berlandaskan hukum apabila PENGGUGAT “mengabungkan” dengan juga melakukan Gugatan Ganti Rugi karena menggunakan merek “KSTY” tersebut. Namun karena PENGGUGAT yang telah mengabungkan Gugatan pembatalan merek “KSTY” dengan gugatan ganti rugi menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima", papar Suyud.

Menurut Suyud, PENGUGGAT dalam gugatannya telah “mencampuradukan” Ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo.Pasal 92 UU No.15 Tahun 2011 tentang Merek sebagaimana dimuat dalam Gugatan PENGGUGAT adalah aturan hukum terkait ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan Merek dan tanda yang terdaftar pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana, adalah tidak relevan/kabur, sebab TERGUGAT secara jelas memiliki Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek ”KSTY” berdasarkan sertifikat No. IDM00412957 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Ditjen Kekayaan Intelektual (TURUT TERGUGAT);

"Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo menunjukan semakin tidak jelas/ kabur dan menunjukan kekurangpahaman PENGGUGAT, karena sesuai aturan peralihan dengan telah 
diterbitkannya UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan gugatan PENGGUGAT pada masa sekarang ini diajukan berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG telah efektif berlaku, dengan demikian tindakan PENGGUGAT yang dalam Perkara aquo yang masih menggunakan ketentuan dari Undang-undang yang lama membuat gugatan aquo tidak jelas atau kabur", jelas Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual ini.

Disamping itu, lanjut Suyud, dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan yang menyatakan merek ”KSTY” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ”KS”, adalah tidak beralasan yang cukup menurut hukum, dan lagipula apabila dilihat mengenai adanya unsur persamaan pada pokoknya antara merek KSTY dengan merek KS tidak saja dilihat hanya secara parsial semata-mata karena dalam merek KSTY tersebut juga menggunakan huruf KS, hal sedemikian tidak adil dan tidak tepat sama sekali dari legal formal perundang-undangan, karena untuk melihat apakah diantara kedua merek yang dipersengketakan tersebut mempunyai unsur persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan dengan melihat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara KSTY dengan merek KS baik persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek yang diperbadingkan tersebut.

"Selain itu apabila dicermati dari segi bentuk penulisan, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan antara merek KSTY dan merek KS adalah berbeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya", pungkas Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI), Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.      (bud)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes