partner

partner

Bakamla RI Benchmarking Reformasi Birokrasi Ke Kemenkumham



Jakarta, 11 September 2019 (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard), radarindonesia.com


Sebagai upaya peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Bakamla RI/ Indonesian Coast Guard (IDNCG), Tim RB Bakamla RI melakukan benchmarking atau studi banding ke Kantor Pusat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).


Kunjungan dalam rangka benchmarking dipimpin oleh Wakil Ketua RB yang sehari hari menjabat sebagai Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M., bersama Kasubdit Monev Jak Kamla Frida Maria, S.H. dan perwakilan dari masing-masing pilar RB.


Kunjungan disambut oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Sri Yusfini beserta jajaran eselon IV dibawahnya. Mengawali pertemuan itu, Kolonel Bakamla Eli menjelaskan sekilas tentang Bakamla RI yang meliputi sejarah pembentukan Bakamla RI, Struktur Organisasi saat ini, Undang-Undang Nomor 32/2014 yang mendasari tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai penjaga laut nusantara,serta sarana prasarana dan personel.



Selanjutnya dipaparkannya pula tentang perkembangan evaluasi RB Bakamla RI terhadap 8 komponen pengungkit dan 5 komponen hasil, berikut juga Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diterima Bakamla RI.


Dikatakannya, bencmarking ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan RB di Kemenkumham, serta untuk mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan RB Kemenkumham RI sebagai Best Practise. Kabag RB Kemenkumham menyambut baik proses studi banding tersebut dan mengidentifikasikan praktek RB yang telah berlangsung di Kemenkumham.


Penekanan diberikan pada penerapan kinerja E-Government, dimana semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan system, terintegrasi dan paperless. Selain itu dijelaskannya juga penerapan reward dan punishment di lingkungan Kemenkumham. 



Disebutkannya bahwa sebelumnya Kemenkumham juga telah mengadopsi satu aplikasi tentang Sistem Surat Masuk Keluar dari Pemprov Tangsel, yang berjalan dengan baik hingga sekarang untuk mengukur pencapaian kinerja personel tiap harinya. “Bakamla RI juga dapat mengadopsi system yang sejenis”, ujarnya.


Dikatakannya pula, Kemenkumham siap mendukung perbaikan yang dilakukan Bakamla, “Perbaiki sistemnya, monitor progressnya, dan kami siap menyediakan contoh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya”, ujar Yusfini menutup pertemuan itu.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes