partner

partner

GO Indonesia dan Untar Gelar GO Talk GaGe "Kebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap Untuk Siapa ?"



Jakarta, radarindonesia.com 

GO Indonesia kerjasama dengan Universitas Tarumanegara (Untar) menggelar diskusi GO Talk GaGe "Kebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap Untuk Siapa ?", di gedung M Untar, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Hadir sebagai narasumber yakni Dr. Ahmad Redi SH (Akademisi Fakultas Hukum Untar), Bestari Barus SH (Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019), Dominikus Dalu Fernandes SH, (Ombusman Jakarta Raya), dan Rolas Sitinjak SH MH (Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional).


Ketua GO Indonesia, Jeni Widianingrum,  saat membuka diskusi mengatakan, banyak kebijakan publik dibuat berdasar kepentingan tertentu, atau politik, tidak mendasar pada kebutuhan masyarakat. Sehingga acapkali tidak tepat sasaran dan masyarakat banyak dirugikan. "Salah satunya kita pertanyakan apakah kebijakan ganjil genap ini sudah saatnya diberlakukan di Jakarta ? yang kita bahas dalam diskusi ini", ujarnya.

Jeni berharap para narasumber dalam GO Talk GaGe "Kebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap Untuk Siapa ?" ini dapat memberi pencerahan kepada peserta diskusi, dan masyarakat Jakarta.

"Hasilnya akan kita bawa ke Pemprov dan DPRD DKI Jakarta", imbuhnya.


Dalam diskusi terungkap, dasar hukum penindakan pelanggaran ganjil genap (gage) ternyata masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Peraturan Gubernur (pergub) yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan gage dinilai tidak kuat untuk melakukan penindakan di lapangan. Karena itu pemprov DKI sebaiknya meningkatkan payung hukum gage dari sekedar pergub menjadi Peraturan Daerah (perda).

"Gubernur memang dibolehkan oleh Undang-undang melakukan rekayasa jalan/ pembatasan penggunaan koridor, dengan mengeluarkan Pergub ataupun Instruksi Gubernur. Namun pemasangan rambu larangan melintas, itu kewenangan ada di Kementerian Perhubungan. Dengan pemasangan rambu larangan maka ada pidananya. Bila tidak ada SK Kemenhub maka pidana yang dilakukan juga potensial berlawanan dengan hukum", papar Ahmad Redi dalam diskusi.

"Jadi secara Undang-undang tidak masalah dengan Pergub tentang gage ini, tapi pemasangan larangan melintas itu butuh SK Kemenhub", tegas Redi.


Senada dengan Redi, Bestari Barus SH juga menilai tidak ada masalah dengan Pergub gage, terlebih jumlah ranmor yang beredar di DKI Jakarta sudah tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang ada, yang karenanya menimbulkan kemacetan dimana-mana, dan polusi udara yang membuat Jakarta menjadi salah satu kota terpolusi di dunia.

"Sudah tidak sesuai perbandingan jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan panjang jalan yang terbatas, ditambah polutan gas emisi buang yang sangat luar biasa. 7 ribu km (panjang jalan di DKI Jakarta) dengan jumlah kendaraan yang beredar 14 juta. Maka memang perlu ada pembatasan jumlah kendaraan", kata Bestari.

"DKI membuat terobosan (rekayasa dan gage) untuk meredam emisi dari gas buang, dan kemudian melebarkannya sebagai suatu langkah yang dianggap sangat konkrit saat ini mengatasi masalah emisi gas buangan", ujarnya.

"Memang tidak cukup itu, harus ada solusi terintegrasi", lanjut Bestari.


Perwakilan Ombustman Jakarta Raya, Dominikus Dalu Fernandes SH, sepakat tidak ada UU yang dilanggar dengan Pergub gage. Namun dia mempertanyakan, apakah publik sudah terlayani dengan baik dengan gage ini ?

"Sampai saat ini memang belum ada laporan ke ombusman tentang gage. Dan kalau kita baca regulasi memang dibolehkan rekayasa jalan ini. Tapi jangan lupa, kebijakan inikan untuk publik. Dan semua kebijakan publik yang berimplikasi luas harus dibicarakan dengan publik", imbuhnya.

Sementara Rolas Sitinjak SH MH menilai ada hak konsumen yang dilanggar dalam kebijakan gage.


"Pertanyaannya adalah kenapa beli mobil kalau tidak bisa dipakai. Kenapa harus bayar pajak setahun kalau hanya bisa dipakai setengah tahun. Itu tidak fair. Padahal negara menjamin hak konsumen terhadap barang yang dibelinya. Bila kita sudah membeli suatu barang, maka kita berhak menggunakannya, sejauh tidak melawan hukum. hak itu dilindungi Undang-undang", jelasnya.

"Apakah Instruksi Gubernur kebih tinggi dari UU ? Tentu tidak. Negara disini seolah cuci tangan. Masyarakat beli barang pajaknya diambil, pemanfaatannya diberi pajak, tapi dibatasi penggunaannya hanya 3 kali seminggu, kayak minim obat saja", tandas Rolas.   (bud/pur)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes