partner

partner

Kasus Gugatan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hak Cipta Ciptaan: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” 


Semarang, radarindonesia.com

Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb. menjadi Saksi Ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perkara gugatan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/ Rokok” di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kamis (24/10).

Kasus Pita Cukai ini melibatkan PENGGUGAT: Tn. Kasim Tarigan (Pencipta & Pemegang Hak) PARA TERGUGAT: 1. PT. Pura Nusapersada 2. PT. Pura Barutama 3. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) 4. Ny. Feybe Fince Goni.

Hadir dalam persidangan tersebut, Para Pihak Penggugat diwakili oleh Eternity Law Firm (Dr. Nurwidiatmo, SH., Andreas, SH. Dkk), Tergugat 1 dan Tergugat 2 diwakili oleh P&P Law Firm (Dr. Pramudya, SH., Dkk), Tergugat 3 dan Tergugat 4.

Dalam persidangan Suyud menyampaikan, permasalahan yang muncul terkait penggunaan produk yang telah beredar selama ini dimasyarakat mengenai Hologram atau Kinegram pada Pita Cukai pada pembungkus Tembakau/Rokok dari PT. Pura Nusapersada (Tergugat 1) dan Pura Barutama (Tergugat 2)) yang secara tanpa hak telah menggunakan Ciptaan “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” milik Pihak lain (Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak) yang telah didaftarkan No. Pendaftaran: 021812, tanggal 11 Januari 2001, diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanggal 26 Nopember 2001, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.


Secara konsep dalam sistem Hak Cipta, Pencipta/ Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral untuk mempublikasikan (publication rights) dan menggadakan (reproduction rights) suatu ciptaan yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk hak untuk memberi ijin kepada Pihak lain baik untuk seluruh atas sebagian ciptaan untuk dipublikasikan dan/ atau digandakan (reproduksi) dan juga hak untuk melarang pihak lain yang secara tanpa ijin/ hak melanggar Hak Cipta (dalam hal ini melakukan perbuatan mempublikasikan dan/atau menggadakan secara tanpa ijin/ hak (legal rights).

Dalam persidangan diperdebatkan tentang pemberlakukan Hak Eksklusif terhadap suatu ciptaan sebagaimana Pasal 1 butir 1 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ciptaan memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Persetujuan TRIPs (Trade Related aspect Intellectual Property rights Agreement) Konsepsi yang mendasar hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut.

Hal mana juga diatur ditentukan oleh negara-negara anggota WIPO (World IP Organization). Dan ditentukan juga berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, ditentukan “Pelindungan Hak Cipta termasuk untuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut”.


Terkait dengan suatu ide/ pemikiran berdasarkan pengetahuan dari berbagai macam sumber yang dimiliki Pencipta dan telah diwujudkan (expression of ideas) secara tertulis, itu juga merupakan Ciptaan, suatu draft/ master apabila sudah dianggap selesai serta dapat diwujudkan dalam suatu hal yang nyata dan khas juga dilindungi sebagai Ciptaan dalam sistem Hukum Hak Cipta, karena untuk mewujudkan (real expression) suatu ide-ide/ gagasan dalam bentuk wujud Ciptaan diperlukan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian sebagaimana ditentukan Pasal 1 butir 3 UU No. 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta).

Pendaftaran Ciptaan berjudul: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dan disahkan dengan Nomor Pendaftaran: 021812, tanggal 11 Januari 2001 yang telah dipublikasikan sejak tangal 16 Februari 1993 (“Surat Pendaftaran Ciptaan”), Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang-Undang Hak Cipta merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. Dalam Daftar Umum Ciptaan, Ciptaan berjudul: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” merupakan Ciptaan dibidang ilmu pengetahuan untuk suatu pemanfaatan sistem hologrami atau kinegram yang diterapkan pada pita cukai pada pembukus tembakau/rokok”, yaitu dengan menyatukan pita cukai rokok/tembakau dengan tanda grafis hologram dengan cara hot stemping foil yang telah dipublikasikan sejak Tahun 1993.

Namun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejak tahun 1996 secara tanpa hak atau tanpa persetujuan si Pencipta/ Pemegang hak (Penggugat) telah mempublikasikan dan memproduksi secara masif sehingga tanpa menghargai hak moral (moral rights) serta memperhitungkan hak ekonomi (economic rights) dari Pencipta/ pemegang hak Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta, “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.


Berdasarkan penjelasan Ketentuan ini berarti bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 secara nyata telah melakukan publikasi, memproduksi, mengedarkan seolah-olah sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang memiliki atas Ciptaan atau memanfaatkan Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Ciptaan berjudul: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” yang menjadi pokok perkara tersebut Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 yang telah melakukan adaptasi /pengalihwujudan atas Ciptaan karya tulis yang merupakan pengetahuan (scientific works) milik Penggugat yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.

Hal tersebut telah melanggar Hak Moral (moral rights) dari Penggugat mengingat bahwa Hak Moral atas Ciptaan belum beralih/
dialihkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi adaptasi/pengalihwujudan Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasi Penggugat juga termasuk berhak atas manfaat ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan Kekayaan (harta) yang dimiliki Pencipta dan/ atau pemegang Hak Cipta, maka Hak Cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan (property) yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai status hukum dari sifat kebendaan dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 16 UU Hak Cipta terdapat ketentuan disebutkan “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka maka Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual oleh Pemilik atau Pemegang Hak-nya.

Artinya, sesuai dengan pengaturan hukum Hak Cipta yang berlaku dan pengaturan hukum Kebendaan dalam sistem Hukum Perdata, dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah mengambil Hak Kebendaan dalam Hak Cipta dengan secara Tanpa Hak Mengumumkan dan Memperbanyak Ciptaan yang merupakan Kekayaan/ harta yang dimiliki Penggugat.


Perkara ini adalah adanya pelanggaran Hak cipta, di dalam Hak cipta terdapat 2 (dua) Hak yang mendukungnya, yakni: hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights).

Pada umumnya, dalam perkara Pelanggaran Hak Cipta adalah terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi dan/ atau hak Moral dari Pencipta, sehingga bentuk ganti rugi yang diminta oleh Pencipta/ Pemegang Hak (copyrights holders) terhadap adanya pelanggaran Hak Cipta adalah tuntutan ganti kerugian khususnya terhadap hak ekonomi adalah ganti rugi secara materiil, sedangkan untuk pelanggaran Hak cipta khususnya hak moral bentuk ganti kerugian yang diminta oleh Pencipta (creators) adalah ganti rugi secara immateriil.

Penggugat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak, telah menderita kerugian materiil maupun immaterial atas tindakan mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan, berjudul: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok”, selanjutnya tindakan mempublikasikan dan/atau reproduktif yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai Pencipta dan/ atau Pemegang Hak telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat, maka berdasarkan hukum yang berlaku tentang permohonan atau gugatan ganti kerugian kepada pengadilan Niaga, namun sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian.


0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes