partner

partner

Ahli Tegaskan, Logo SBSI dengan KSBSI : Tidak Identik 



Jakarta, radarindonesia.com


"Setelah kami mengamati, membandingkan dari masing-masing ciri/ karakter logo, kami berpendapat, antara "Logo SBSI" dengan "Logo KSBSI", TIDAK identik, tidak memiliki kemiripan (similaritas)".


Hal tersebut disampaikan pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb. saat menjadi Saksi Ahli HKI pada perkara Pelanggaran/Penggunaan dan Ganti Rugi Hak Cipta Logo "KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia)" Perkara No. 47/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga Jkt.Pst  di PN Jakarta Pusat.


Perkara HKI (Hak Cipta) Gugatan Kepemilikan atas Logo KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) ini melibatkan PENGGUGAT : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan (Pendiri/ Ketua Umum (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)), dengan Para TERGUGAT: DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia( KSBSI)), Mudhofir, SH., dan Elly Rositas Silaban.


Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual, Suyud Margono menjelaskan, berdasar Ketentuan Pasal 2 Persetujuan TRIPs (Trade Related aspect Intellectual Property rights Agreement) Konsepsi yang mendasar hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut. Dan dalam pasal 40 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, dikatakan, Pelindungan Hak Cipta termasuk untuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.


"Terkait dengan suatu ide/ pemikiran yang dimiliki Pencipta dan telah diwujudkan (expression of ideas) secara tertulis, itu juga merupakan Ciptaan, suatu Logo yang sudah dianggap selesai serta telah diwujudkan dalam suatu hal yang nyata dan khas, juga dilindungi sebagai Ciptaan dalam sistem Hukum Hak Cipta, karena untuk mewujudkan (real expression) suatu ide-ide/ gagasan dalam bentuk wujud Ciptaan diperlukan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian", paparnya.


Lebih lanjut Suyud yang juga Wakil Ketua (Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI)) mengungkapkan, pada Pasal 65 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikatakan, Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni /lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. "Dari ketentuan pasal tersebut jelas, logo bukan termasuk ciptaan yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", tegasnya.


Suyud juga menyayangkan bahwa Penggugat telah menggabungkan objek sengketa antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan gugatan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menurut hukum acara tidak dapat digabungkan.


Selain itu dalil gugatan mendasarkan gugatan pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan dalil yang lainnya gugatan mendasarkan pada gugatan hak cipta (royalti). "Bahwa, mengenai penggabungan objek sengketa dengan cara mencampuradukan gugatan dengan dasar hukum perihal perbuatan melawan hukum (PMH) dan Hak Cipta (Hak Royalti), mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas, karena objek sengketa yang digabungkan, padahal fakta hukumnya dketahui saling berlainan dan berdiri sendiri", jelasnya.


"Karena ketidakjelasan mengenai gugatan tersebut, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)", pungkas Sekretaris Jenderal (Badan Arbitrase-Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.   (bud)   

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes