partner

partner

Ini Fasilitas dan Syarat bagi UMKM Dapatkan Subsidi


Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) memberikan penjelasan  mengenai fasilitas subsidi dan syarat-syarat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkannya.

Fasilitas-fasilitas yang disampaikan oleh Menkeu dan telah disetujui oleh Presiden, adalah sebagai berikut: 

Pertama, untuk yang kredit UMKM yang ada di BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. “Yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur, yang di perbankan itu 20,02 juta debitur, dan di perusahaan pembiayaan ini termasuk mereka yang membeli kredit motor roda 2 itu ada 6,76 juta debitur,” ujar Menkeu usai Rapat Terbatas, Rabu (29/4). 

Jadi untuk para peminjam mikro kecil ini yang kreditnya di bawah Rp 500 juta, Menkeu sampaikan mereka pinjam di BPR atau perbankan dan perusahaan pembiayaan yang pinjamannya di bawah Rp 500 juta ini setara dengan KUR, itu jumlahnya sekitar 28,3 rekening atau nasabah. “Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6% dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%", papar Menkeu. 

Kedua, Fasilitas untuk yang pinjamannya antara Rp 500 juta - Rp 10 miliar maka bantuan Pemerintah dalam hal melakukan restrukturisasi adalah 3 bulan pertama bantuan bunga 3% dan 3 bulan kedua bantuan bunganya 2%.

Bank-bank, lanjut Menkeu, bisa memberikan restructuring dengan penundaan pokok selama 6 bulan dan kemudian para debiturnya tadi bisa mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. 

Ketiga, Fasilitas untuk usaha kecil yang di bawah Kredit Usaha Rakyat treatment-nya yaitu 8,33 juta debitur. “Treatment-nya persis dengan tadi kredit usaha kecil yang pinjamannya di bawah Rp 500 juta. Sedangkan untuk yang ultra mikro yang pinjamannya itu antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta atau di bawah itu,” kata Menkeu. 

Itu, sambung Menkeu, masuk dalam kategori kredit Mekaar 6,08 juta debitur, UMi 1 juta debitur, dan di Pegadaian yaitu sebesar 10,6 juta debitur. “Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga dari pemerintah. Untuk yang UMi, Mekaar, dan Pegadaian ini mereka mendapatkan yang ultra mikro ini adalah pembayaran bunga oleh pemerintah selama 6 bulan sebesar 6%,” jelas Menkeu. 

Total kredit yang akan ditunda pokoknya, menurut Menkeu, adalah sebesar Rp105,7 triliun, penundaannya yang untuk KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian, sedangkan untuk BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan total penundaan angsuran diperkirakan sebesar Rp 165,48 triliun. “Dengan demikian total dari keduanya itu penundaan angsuran akan mencapai Rp 271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan ini,” tambah Menkeu. 

Syarat Penerima Fasilitas 

Syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana disebut di atas, menurut Menkeu, sebagai berikut: 

Pertama, Pemerintah akan minta kepada bank membuat proposal untuk para debitur yang memenuhi syarat. 

Kedua, Debitur yang memenuhi syarat adalah yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai kreditnya adalah KUR berarti sampai Rp 500 juta, Usaha Menengah sampai Rp 10 miliar, dan untuk UMi yang jumlahnya kecil. 

Ketiga, debitur memiliki track record yang baik. “Jadi mereka selama ini selalu bisa membayar kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2, dan mereka tentu kita harap memiliki NPWP dan pembayaran pajaknya baik, mereka tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK,” katanya. 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes