partner

partner

DPP ASITA Berikan Penjelasan Tegas Menyikapi kisruh Munassus Munaslub Ilegal oleh pihak yang mengatas namakan DPP-ASITA



Jakarta, 21 Oktober 2020, radarindonesia.com   


Ketum DPP ASITA ibu DR.N. Rusmiati MSi dan Lawyer Erwin B. Haris, S.H., C.L.A., C.I.L., cs. Menyampaikan Sikap DPP ASITA atas Rencana Munassus/ Munaslub oleh pihak yang mengatas namakan DPP-ASITA Nomor :072/HM&A/X/2020 sebagai berikut: Melalui Relaise yang diterima radarindonesia.com Kamis (20/10/2020), Ketum DPP ASITA ibu DR.N. Rusmiati MSi  dan Lawyer Erwin B. Haris, S.H., C.L.A., C.I.L., cs  Menyampaikan  Sikap DPP ASITA atas Rencana Munassus/ Munaslub oleh pihak yang mengatas namakan DPP-ASITA Nomor :072/HM&A/X/2020 sebagai berikut: Kami, Adv. Erwin B. Haris, S.H., C.L.A., C.I.L., cs; Advokat  pada Heron Miller & Associates, beralamat di Kinagara Regency, Blok S No. 16, Ciganitri, Bojongsoang, Ters. Buahbatu, Bandung 40287. 


Selaku Kuasa Hukum, bertindak untuk dan atas nama Klien Kami, Dewan Pimpinan Pusat Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (DPP-ASITA), beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok A.30, Jl. RS. Fatmawati Raya No.15, Jakarta 12420 (Klien Kami), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020 (Surat Kuasa Khusus Terlampir) Bersama ini secara garis besar kami menanggapi rencana  Menyelenggaraan MUNASSUS/ MUNASLUB ASITA 2020 yang akan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan DPP-ASITA berdasarkan Surat Nomor 001/MUNASSUS/MUNASLUB/2020 diatas kop surat berlabel DPP-ASITA tertanggal 12 Oktober 2020, dengan butir-butir sebagai berikut : 


1. Bahwa Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) adalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. ASITA didirikan di Jakarta pada 7 Januari 1971, kemudian di-akta-kan berdasarkan Akta Nomor 170 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Raden SOERATMAN pada tanggal 15 Maret 1975 (selanjutnya disebut Akta 170). Kemudian terakhir dilakukan penegasan/ pengukuhan berdasarkan Akta Nomor 30 yang dibuat di Notaris Bekasi KHANIEF, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut Notaris) pada tanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut Akta 30) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081650.AH.0107.Tahun 2016 (Kepmenkumham RI). 


2. Bahwa Klien Kami adalah Dewan Pimpinan Pusat Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (DPP-ASITA), yang merupakan kepengurusan yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta pada 26-28 Februari 2019 dan telah dilakukan pelantikan (pengukuhan) oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia; 


3. Bahwa MUNASSUS/ MUNASLUB ASITA 2020 yang akan diselenggarakan di Atria Hotel & Residence Gading Serpong, Tangerang pada 26 Oktober 2020 adalah Palsu, illegal dan tidak diselenggarakan oleh DPP-ASITA. 


4. Bahwa Pihak Penyelengara Munassus/Munaslub ASITA 2020, bukan merupakan anggota, pengurus ataupun pihak yang berafiliasi dengan ASITA. 


5. Bahwa Kami memerintahkan Pihak Penyelengara untuk menghentikan acara MUNASSUS/ MUNASLUB ASITA 2020 tersebut tanpa kecuali, bilamana tetap dilaksanakan, maka dipastikan akan dilakukan tindakan tegas secara hukum; 


6. Bahwa Klien Kami melarang setiap anggota ASITA agar tidak menghadiri MUNASSUS/ MUNASLUB ASITA 2020dan bilamana diketahui tetap hadir, maka akan diberi sanksi tegas, baik secara organisasi maupun hukum; dan 


7. Bahwa Klien Kami menghimbau kepada seluruh anggota ASITA, mitra-mitra pemerintah dan swasta untuk tetap tenang, memberikan dukungan penuh terhadap kepengurusan yang sah, menjaga soliditas, menjaga sinergitas, serta tetap menjaga marwah ASITA dan tetap beraktivitas memajukan dunia kepariwisataan di Republik Indonesia. 


Demikian butir-butir press conference tanggal 21 Oktober 2020ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih .


Bandung, 22 Oktober 2020 Hormat kami,Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (DPP-ASITA)Heron Miller & Associates,Adv. Erwin B. Haris, S.H., C.L.A., C.I.L. Catatan tentang akta : Berkenaan dengan substansi masalah, Kami menegaskan kepada seluruh anggota ASITA, mitra-mitra pemerintah dan swasta, bahwa di dalam organisasi ASITA tidak ada Dualisme Akta pendirian secara terpisah,  yang terjadi adalah kepengurusan ASITA periode terdahulu sebelum Klien melegalisasikan Akta 170 yang belum memiliki pendaftaran/ pengesahan dalam Sisminbakum yang kemudian mengikuti prosesi dan format kenotariatan yang dilakukan dan diarahkan oleh Notaris dengan produk hukum berupa Akta 30 yang merupakan Akta Pengukuhan/ Penegasan dari akta-akta sebelumnya, termasuk Akta 170. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada Pasal 5 Akta 30. Hingga akhirnya terbit pengesahan berdasarkan Kepmenkumham RI, tegasnya. 


Tidak ada dualisme Akta Pendirian yang terpisah, melainkan Akta 170 dan Akta 30 adalah saling melengkapi. 


Kecuali, terdapat pihak-pihak yang mencoba terus menerus bahkan mensugesti diri, bahwa antara Akta 170 dan Akta 30 adalah berdiri sendiri.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes