partner

partner

Penanganan Banjir di Jakarta Belum Optimal Secara Holictic



Jakarta : Hampir setiap tahun di musim Penghujan Jakarta selalu terkepung banjir Menurut Pengamat dari Pusat Pengkajian Persampahan Indonesia (PPPI) Sodiq Suhardianto di Jakarta belum optimal. 


"Pengamatan saya penanganan banjir di Jakarta ini belum optimal dalam artian secara konseptual belum ada suatu yang mengarah kepada penyelesaian secara holistik, masalahnya apa dari awal saya sering mengatakan bahwa masalah banjir di jakarta ini harus kita laksanakan berdasarkan master plan penanggulan banjir secara holictic, "ungkapnya pada wartawan di Jakarta Jumat (26/2/2021) . Dijelaskannya Jakarta belum mempunyai master plan dalam penanganan banjir. 


"Yang kita tahu master plan banjir itu terakhir review itu tahun 1983, artinya dengan adanya sekarang curah hujan yang extrem akibat perubahan cuaca itu harusnya segera direview, jakarta harus meriview masterplan tahun 1983 itu yang sudah lama itu, artinya apa jakarta harus mempunyai masterplan penanggulangan banjir secara holistic yang baru itu menjadi dasar untuk melangkah. 


Kalau masalah teori banjir saya kira banyak pakar yang sudah mengemukakan, hal ini pernah 2 tahun lalu saya usulkan, Nah kenapa sampe detik ini belum dilakukan, "jelasnya. 


Sodik nengatakan sebenarnya berbagai upaya penerintah daerah untuk menangani banjir sudah maksimal tapi masih saja belum dapat menuntaskan persoalan banjir dari tahun ke tahun karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. 


"saya melihat persoalan banjir DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan persoalan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah pusat dan Pemprov DKI secara bersana karena selama ini kurang koordinasi sehingga kalau banjir saling lepas tangan dan tanggung jawab, kata Dia Sementara itu Pengamat kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan Gubernur DKI Anis Baswedan telah membuat surat ke DPRD berkaitan dengan perubahan Rencana penanganan persoalan Jakarta jangka menengah.


“Kemarin kamis (25/2) gubernur baru mengirim surat ke DPRD untuk melakukan perubahan terhadap perincian pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 ini kan memerlukan pekerjaan besar nanti perubahan dari PJMD ini antara lain dari pengendalian banjir, masalah kemacetan, masalah sampah, masalah wilayah utara jakarta dll sebagainya, sementara terjadinya pergantian penjabat yang mendadak ini juga akan menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi anggota DPRD dalam rapat kerja dengan aparat Pemprov” ucapnya. 




Disampaikan Amir Hamzah Kebijakan mengganti Kepala Dinas Sumber Daya Air yang belum genap 2 tahun menjabat ditengarai juga berdampak dalam penangan banjir Jakarta "Pergantian Kepala Dinaa Sumber Daya Air atas usulan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) saya rasa kebijakan tersebut kurang tepat karena disaat banjir sedang terjadi di Ibukota seharusnya Kadis SDA diberikan kewenangan penuh mengatasu banjir dan bukan sebaliknya di mutasi dan itu pun tidak sesuai dengan aturan mutasi dan rotasi pejabat ASN yang seharus nya minimal 2 tahun dalam jabatannya, "jelasnya.  


Menurutnya saat ini ada keinginan dari masyarakat yang meminta Gubernur DKI merevisi kembali TGUPP sesuai fungsinya, "Saya rasa wajar bila ada unsur masyarakat yang menghendaki direvisinya bahkan dibubarkannya TGUPP karena menganggap TGUPP tidak dapat memberikan masukan yang bermanfaat buat gubernur dalam menangani persoalan DKI, "pungkasnya. Drz

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes