partner

partner

Perlindungan Mendesak Bagi Petani, Anggota dan Pengurus KOPSA-M Dari Ancaman Kriminalisasi



Jakarta, 26 Maret 2021, radarindonesia.com 


Perlindungan Mendesak Bagi Petani, Anggota dan Pengurus KOPSA-M Dari Ancaman Kriminalisasi Tim Advokasi Keadilan Agraria sebagai Kuasa Hukum dan pendamping dari petani, anggota dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) mengecam upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan tangan penegak hukum, yang justru diskenariokan oleh pihak yang melakukan penguasaan sekitar 750 hektare tanah secara melawan hukum, akibat kelalaian PT. Perkebunan Nusantara V menjalankan mandat sebagai mitra KOPSA-M dalam pembangunan kebun kelapa Sawit di Kampar, Riau.  


Upaya kriminalisasi terhadap anggota dan pengurus KOPSA-M yang beroperasi di desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau ini tidak lain merupakan akibat kinerja PTPN V sebagai “bapak angkat” yang tidak profesional dan tidak akuntabel dalam pembangunan KOPSA-M. Bukan hanya tanah yang hilang, pengelolaan kredit yang tidak transparan dan tidak akuntabel menyebabkan pembebanan utang kepada lebih dari 1000 petani sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. 


Cara PTPN menjerat petani dengan utang, patut diduga kuat sebagai bagian dari cara-cara sistematis mengambil alih lahan petani. 


Berbagai upaya telah dilakukan oleh KOPSA M, termasuk mengadukan kepada Presiden Jokowi terkait jerat utang yang melilit KOPSA-M, sekalipun utang-utang tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan kebun petani. 


Menurut Anthony Hamzah, Ketua Koperasi, saat ini pihak KOPSA-M sedang memperjuangkan hak atas tanah yang diduga secara illegal dikuasi oleh PT. Langgam Harmoni, PT KABIN, dan seorang oknum purnawirawan jenderal TNI, yang semuanya disebabkan karena PTPN V yang sengaja membiarkan lahan-lahan itu dikuasai pihak lain secara melawan hukum. 


“Kebun Sawit yang diharapkan menjadi penopang kesejahteraan petani di 2003 justru berbuah pemiskinan yang disebabkan oleh pembengkakan nilai utang, kebun gagal, dugaan mark-up biaya-biaya pembangunan kebun yang berdampak pada petani-petani sawit oleh PTPN V”, lanjut Anthony. 


Di tengah upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh KOPSA-M, serangan terhadap petani, melalui upaya kriminalisasi terhadap anggota dan pengurus KOPSA-M dilakukan oleh sejumlah oknum kepolisian yang diduga digerakkan oleh pihak-pihak yang terusik dengan perjuangan para petani. 


“Upaya kriminalisasi terhadap petani tengah berlangsung, pihak-pihak tertentu menskenariokan pihak petani telah melakukan pengrusakan asset perusahaan. Akibatnya, sejumlah anggota dan pengurus KOPSA-M diperhadapkan pada proses hukum di Polres Kampar dengan status saksi tindak pidana pengrusakan”, kata Disna Riantina, Pengacara Publik dari Tim Advokasi Keadilan Agraria. 


Disna melanjutkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap petani, anggota dan pengurus KOPSA-M merupakan ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. 


Pembela HAM sendiri dapat digambarkan sebagai orang yang secara individu maupun bersama pihak lain bertindak untuk memajukan atau melindungi hak sipil dan politik serta memajukan, melindungi dan merealisasikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui tindakan yang bersifat damai.  


Olehnya, kata Disna Riantina, Tim Advokasi Keadilan Agraria selaku kuasa hukum dan pendamping petani, anggota dan pengurus KOPSA-M mengajukan perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana mandatnya dalam UU 39 Tahun 1999, untuk memberi perlindungan hukum dan konstitusional bagi petani, anggota dan pengurus KOPSA-M dengan bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbann (LPSK) atas ancaman kriminalisasi yang sedang terjadi. 


Secara khusus, Tim Advokasi Keadilan Agraria meminta kepada KOMNAS HAM untuk melakukan pengawasan melalui pemantauan atas kasus yang dilaporkan dengan rekomendasi penyelesaian kasus berdasar pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. 


Syamsul Alam Agus, anggota Tim Advokasi Keadilan Agraria menegaskan posisi dan mandat Komnas HAM dalam permohonan ini “Di Indonesia telah ada instrument hukum perlindungan Pembela HAM. Pada 2015, Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur perlindungan terhadap Pembela HAM. 


Peraturan tersebut disusun sejalan dengan Deklarsi pembela HAM untuk memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia yang juga sering menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan aktifitas pembelaan HAM”. 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes