INDRAGIRI HULU, 7 November 2026, radarindonesia.com
– Forum Masyarakat Pemerhati dan Peduli Lingkungan (FMPPL) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu agar bertindak tegas dan profesional dalam mengawal penegakan hukum terkait penerapan sanksi Paksaan Pemerintah terhadap PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP).
Komitmen tersebut disampaikan FMPPL saat memenuhi permintaan keterangan dari Tim Intelijen Kejari Indragiri Hulu pada Kamis (5/11/2026). Pemanggilan ini berfokus pada evaluasi serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap penerapan sanksi Paksaan Pemerintah yang sebelumnya dijatuhkan kepada perusahaan perkebunan tersebut.
Dalam agenda tersebut, Koordinator Lapangan dan Investigasi FMPPL, Suharmani, S.P., hadir secara langsung untuk memberikan keterangan kepada Tim Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
Suharmani menegaskan, FMPPL mengharapkan aparat penegak hukum tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perizinan dan lingkungan harus menjadi perhatian serius. Setiap sanksi yang telah dijatuhkan pemerintah wajib dilaksanakan sebagaimana ketentuan, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.
“Kami meminta Kejari Indragiri Hulu bertindak tegas dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku, khususnya terkait operasional perusahaan serta pemenuhan sanksi perizinan dan lingkungan, maka harus ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Suharmani saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (7/11/2026).
Ia menambahkan, langkah penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.
FMPPL berharap Kejari Indragiri Hulu dapat mengawal persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum, menurut FMPPL, harus berlaku tanpa pandang bulu serta tidak berhenti pada proses pemanggilan dan pengumpulan keterangan semata.
Persoalan ini menjadi perhatian penting mengingat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bukan hanya kewajiban perusahaan, melainkan juga bagian dari tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak masyarakat.
FMPPL menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut serta mendorong agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**(RH/RED
Editor: RH