PEKANBARU, 10 November 2026, radarindonesia.com
– Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 tidak hanya menjadi ajang mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan.
Semangat tersebut akan diwujudkan melalui aksi damai yang direncanakan berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di Pekanbaru. Dalam aksi tersebut, masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), khususnya warga yang memperjuangkan hak perkebunan, akan menyuarakan tuntutan realisasi kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen dari PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP).
Aksi yang dipusatkan di Kantor PHR, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, tersebut akan melibatkan DPP Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) bersama jajaran LLMB kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Selain menyuarakan persoalan dana Participating Interest (PI) serta kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, aksi tersebut juga akan mengangkat berbagai persoalan perkebunan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara optimal, termasuk tuntutan realisasi plasma 20 persen bagi masyarakat di Kabupaten Inhu.
Dt. Hidayat, Pangalime Muda Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, menegaskan bahwa pihaknya siap bergabung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam aksi damai tersebut.
Menurutnya, perjuangan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap hak-hak masyarakat yang harus diperhatikan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya juga akan menyuarakan persoalan ini pada 10 November 2026 di Pekanbaru bersama DPP LLMB dan LLMB kabupaten/kota lainnya. Kami ingin hak-hak masyarakat benar-benar diperhatikan,” tegas Dt. Hidayat.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah pusat agar menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangannya secara maksimal, terutama dalam memastikan perusahaan perkebunan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
**Soroti Plasma 20 Persen dan Realisasi CSR**
Dt. Hidayat menegaskan, tuntutan yang akan disampaikan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Pihaknya hanya meminta agar kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk realisasi kebun plasma sebesar 20 persen dari PT TPP.
Selain persoalan plasma, ia turut mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang menurutnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Ia mengaku pernah mempertanyakan langsung kepada pihak humas PT TPP mengenai penyaluran program CSR. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, bantuan perusahaan antara lain disalurkan untuk kegiatan Posyandu dan beberapa kegiatan lainnya.
Namun, ia menilai transparansi mengenai besaran anggaran, sasaran penerima, serta pemerataan manfaat program CSR masih perlu diperjelas.
“Yang kami persoalkan, masyarakat belum merasakan manfaat CSR secara maksimal. Saya pernah mempertanyakan kepada humas PT TPP. Informasi yang disampaikan, bantuan diberikan untuk Posyandu dan beberapa kegiatan lainnya. Namun, bagaimana realisasi dan penyalurannya secara menyeluruh perlu diperjelas,” ungkapnya.
Dt. Hidayat juga menyoroti besaran bantuan yang disebutnya pernah mencapai sekitar Rp500 ribu untuk kebutuhan bubur kacang hijau dalam kegiatan Posyandu. Ia mempertanyakan apakah nilai bantuan tersebut telah sebanding dengan kebutuhan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan selama satu tahun.
Menurutnya, program CSR seharusnya memberikan dampak yang lebih luas, terukur, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menjelang pelaksanaan aksi, Dt. Hidayat bersama sejumlah warga mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Ia berharap momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus terus dilakukan melalui jalur yang konstitusional.
Pihaknya juga berharap pemerintah dan perusahaan dapat membuka ruang komunikasi serta memberikan penjelasan konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kami tidak meminta sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Kami hanya ingin hak masyarakat dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan justru tidak merasakan manfaat dari keberadaan investasi perkebunan tersebut,” tutup Dt. Hidayat saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Aksi damai ini diharapkan menjadi momentum penyampaian aspirasi sekaligus mendorong penyelesaian persoalan plasma perkebunan, transparansi CSR, dana PI, dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Provinsi Riau.**(RH/RED)